17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Masyarakat Sebut Proyek Jembatan Sikabu Dana Hibah BPBD Terindikasi Sarat KKN




Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)

Proyek rehabilitasi rekontruksi jembatan Sikabu Kayu Gadang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman di duga bermasalah.

Pasalnya, proyek dengan nomor kontrak 011/SP-BPBD/IV-2020 dikerjakan PT Maidah Rekajaya(MR) dan sebagai konsultan pengawas PT. Triartha Nusa Engineering (TNE) terindikasi langgar spesifikasi dan aturan yang ada.

Pembangunan jembatan yang menggunakan uang hibah banltuan pasca bencana dari BPBD sebesar Rp 22.366.720.000, itu terendus ada indikasi KKN nya.

Hal ini disebutkan warga setempat, Kamis(13/05) dirumahnya. Warga tersebut tidak ingin namanya terpublikasi jadi dia minta namanya untuk tidak dimuat kepada media.

Warga itu meneruskan, " pelanggaran yang terindikasi dilakukan rekanan terkait sumber material batu yang didatangkan", katanya.

Karena, batu yang didatangakan merupakan batu dilokasi pekerjaan. Artinya,  untuk izin galian C nya patut dipertanyakan, kata warga tersebut.

Selain bisa merusak atau mencemari sungai setempat, rekanan juga bisa dikenakan undang-undang tentang pertambangan.

Ada indikasi kalau rekanan dan pihak lainnya telah kangkangi  Undang-undang NO.11 TAHUN 1967 "TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN", tutur warga itu lagi.

Selain itu,  saat pelaksana kegiatan, mayoritas para pekerja tidak dibekali dengan SMK3. Karena, terciduk pekerja waktu bekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD).

Ironisnya  terkait dugaan itu, semua pihak yang berkopeten untuk menindak terkesan tutup mata, tutup warga tersebut.

Waktu dikonfirmasi kepada Kalaksa BPBD Padang Pariaman, Budi Mulya mengatakan," untuk sampai sekarang ini belum ada pekerjaan batu di lapangan, sekarang masih bobot pekerjaan pembongkaran dan pembesian di lapangan", jelas Budi.

Terkait dugaan rekanan tidak menggunakan SMK3 atau K3, Kalaksa tersebut menyebutkan,"kalau pekerja sudah ada yang memakai APD (helm dan rompi),  dan semua sudah masuk dalam kesepakatan dengan rekanan masalah kelengkapan APD pekerja di lapangan", tutup nya.

Selanjutnya saat dikonfirmasi kepada Afdal pelaksana lapangan dari PT. Maidah Rekajaya, via whatsapp 0852-6334-1595 pada senin(01/06). Afadal mengatakan, "Beritanya tidak benar, sekarang berita sudah di hapus", jawab nya singkat.

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.