17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Tidak Dilengkapi Data Dokumentasi Pemeriksaan Lapangan, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara Sebut PLN Kangkangi UU KIP

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Romi Yufhendra
Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Sebagai pihak yang merasa dirugikan, wajar PT. PLN Wilayah Sumbar memang seharusnya memberikan hak jawab terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh BUMN itu. 

Sebab, saat ini PT. PLN sedang dalam sorotan berbagai kalangan, dan menuju intansi yang berintegritas. Namun sayang, klarifikasi yang mereka berikan tidak diperkuat dengan data dan dokumentasinya, kata Romi Yufhendra,  Ketua DPD Sumbar lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK Nusantara), Senin(22/06) via seluler +62 852-1970-7xxx. 

Berit terkait : Klarifikasi atas berita Mitrarakyat.com pada 6 Juni 2020 dengan judul Diduga Aset PLN Kubikel di Tilap, Negara Tanggung Kerugian Milyaran Rupiah


Tidak dilengkapi dengan data dan dokumentasi tersebut,  pihak PLN Wilayah Sumbar telah mencerminkan sikap yang tidak transparan dan diduga kuat telah langgar Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP).

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu menilai, dirunut dari pengakuan tertulis dari Afriman, kalau Investigasi yang dilakukan oleh tim dengan masing-masing personel hanya 2 orang. Kemudian tanpa ada foto kedua orang tersebut saat melakukan pemeriksaan lapangan, aneh juga cara investigasi nya,  tandas Romi. 

Mungkin masyarakat tertentu bisa mereka bodohi, namun tidak dengan tim investigasi dari kami, kata nya."anehnya lagi dalam satu hari, Investigasi selesai dilakukan dibanyak daerah, luar biasa, ucapnya lagi. 

Bahkan foto kubikel yang sedang dicek oleh tim investigasi yang meraka katakan, juga tidak dilapirkan. Dengan begitu pengakuan mereka kalau tidak ada kegiatan penilapan itu bisa jadi hoak, demi menjaga nama baik PLN,  ucapnya. 

Kami akan surati pihak PLN Wilayah Sumbar untuk lakukan invertigasi ulang, dan LSM KPK Nusantara akan ikut saat Investigasi tersebut, tegasnya. Dan bila perlu kami juga surati pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sumbar untuk ikut serta kedaerah, tukasnya. 

Dilain pihak,  saat media konfirmasi kepada Afriman tentang waktu dilaksanakan investigasi oleh pihak PLN, Afriman mengatakan, " pemeriksaan dilakukan oleh tim yang berjumlah 2 orang untuk satu daerah", kata nya pada hari yang sama. 

Kemudian hari dilakukan pemeriksaan, hari Sabtu, 20 Juni 2020. Dan hasilnya, tidak ada kubikel yang ditilap. Kubikel itu masih ada dan berfungsi dengan baik, katanya.

Hingga berita terbit pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.