Mitra Rakyat

MR.com, Pessel| Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan(preservasi) jalan nasional Padang-Painan disinyalir dapat menuai sorotan tajam publik. Sebab, ada indikasi secara sengaja pihak terkait untuk tidak mempublikasikan seluruh informasi menyangkut pelaksanaannya diduga dengan tujuan tertentu.

Karena dari sepanjang jalan nasional Padang-Painan saat media ini melakukan penelusuran, tidak ditemui keberadaan papan informasi atau plang proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Jalan nasional Padang-Painan merupakan wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3,  Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II(Satker PJN II), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar). Kondisi jalan tersebut diketahui cukup parah pasca banjir dahsyat yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) beberapa waktu lalu.

Dengan luar biasanya kerusakan terjadi dampak dari banjir itu, sampai-sampai Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mendadak mengunjungi daerah yang terdampak banjir besar tersebut. 

Bahkan, dikesempatan itu Menteri Basuki mengintruksikan kepada BPJN Sumbar untuk melakukan penanganan cepat terhadap jalan nasional yang rusak supaya kembali normal seperti biasanya.

Sampai sekarang pun disinyalir pekerjaan penanganan jalan nasional tersebut masih berjalan dengan anggaran yang masih belum diketahui besarnya. Karena, menurut penuturan Nova Herianto sebagai PPK 2.3 terkait anggaran tersebut mengatakan, anggaran untuk penanganan jalan ini belum bisa ditentukan, karena pekerjaan ini sifatnya penanganan cepat.

"Jadi setelah seratus persen(100%) selesai dikerjakan oleh rekanan, kemudian dilakukan audit dan setelah hasil Berita Acara Audit keluar baru bisa ditentukan berapa nilai anggaran untuk pekerjaan penanganan tersebut,"kata Nova waktu itu.

Yang akan menjadi pertanyaan besar publik, apakah untuk pekerjaan pemeliharaan atau preservasi jalan nasional yang dikerjakan setiap tahunnya ini juga harus menunggu hasil audit atau proyek ini memang layak disebut"siluman"?.

Karena untuk informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan (preservasi) jalan nasional Padang-Painan itu, sampai sekarang tidak diketahui secara kongkrit oleh masyarakat banyak.Berapa nilai anggaran, siapa Kontraktor, nomor kontrak kerjasama, masa pelaksanaan, konsultan supervisi, semua itu masih menjadi misteri publik.

Karena pekerjaan penanganan bersamaan dengan pekerjaan pemeliharaan, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dilingkungan masyarakat banyak. Disebabkan ada peluang rekanan main mata dengan pihak terkait lain untuk berbuat curang.

Disinyalir ada potensi atau peluang akan terjadinya pekerjaan tumpang tindih terhadap item-item pekerjaan atau kegiatan terlarang lainnya.

Sebelumnya, media ini sudah melakukan konfirmasi kepada PPK 2.3 Nova Herianto pada Senin(1/4/2024) via telepon terkait hal tersebut.

Dalam klarifikasinya, Nova Herianto hanya menjelaskan dengan singkat saja kalau pekerjaan tambal sulam itu bagian kontrak dari UHA, dan sudah kontrak sebelum bencana.

Tetapi PPK 2.3 Nova tidak serta merta secara kongkrit menginformasikannya kepada publik melalui media plang proyek atau papan informasi yang dipasang di jalan nasional itu. Diplang tersebut dituliskan berapa nilai kontrak, nama perusahaan kontraktor, konsultan supervisi, nomor kontrak dan lain sebagainya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lain dan mengumpulkan data-data.(cr)

Terlihat dua kelompok,  Nagari Ophir dan Nagari koto Baru atas bantuan becak motor berwarna merah yang diberikan tersebut

Penyerahan 2 unit becak motor untuk Dua Kelompok, Yaitu Kelompok Kalpataru Nagari  Ophir di terima langsung oleh Wali Nagari Ophir  Indra didampingi Ketua kelompok dan Kelompok Sadar Lingkungan di terima oleh Wali Nagari Koto baru Samsul Bahri didampingi Ketua kelompok Penyerahan 2 unit becak  tersebut diserahkan langsung oleh H. Erianto.

Ikut mendampingi Kabid DLH Pasaman Barat Kepala Bidang  Pengolahan sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Andika Saputra. SE.MM , Selasa 23 April 2024 diKecamatan Luhak nan duo Kabupaten Pasaman Barat di halaman Kantor Nagari Ophir Juga dihadiri Bamus Nagari setempat dan Tokoh masyarakat lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Erianto  mengatakan bantuan tersebut merupakan pokok pikiran (pokir) dirinya selaku Ketua DPRD Pasaman Barat 

Saya berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga dimana becak motor ini diperuntukkan ” ujar H.Erianto.

Dia mengatakan becak motor tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk mengangkut sampah warga ke tempat pembuangan sementara.

Kadis DLH Pasaman Barat di Wakili Kepala Bidang  Pengolahan sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Andika Saputra mengatakan, tahun 2023 ini pihaknya telah menyelesaikan pengadaan 2 unit becak motor

“Perinciannya 2 betor pokir anggota DPRD Pasaman Barat, diantaranya 2 unit dari Pak Ketua DPRD Pasaman Barat,” ucapnya

Andika  Saputra menyebut bahwa seiring bertambahnya jumlah penduduk maka produksi sampah terus meningkat. Karena itu perlu penambahan alat angkut sampah.

“Sekarang kita memiliki 2 becak motor di kecamatan Luhak nan duo yang di Peruntukkan Dua Nagari , Nagari Ophir dan Nagari Koto baru namun itu masih kurang, semoga dapat mengakomodir peningkatan jumlah sampah,” pungkas Andika Saputra.(DDR)

MR.com,PadangPariaman| Masyarakat Kampung Tangah, Talao Mundam, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman kecewa merasa tidak diperhatikan pemerintah. Pasalnya, jalan akses satu-satunya menuju pemukiman mereka sampai hari ini masih rusak parah dan belum diperbaiki oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Burhanuddin warga setempat saat dikonfirmasi media pada Senin (22/4/2024) di rumahnya, Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Dia mengeluh belum ada pihak yang berwenang menangani jalan ini melakukan perbaikan sejak jalan utama ini rusak akibat abrasi tebing sungai Batang Anai bulan lalu.

Burhanuddin, warga Kampung Tangah,Talao Mundam, Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman 

"Belum ada pihak yang berwenang, baik Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman dan provinsi atau pun pihak BWS Sumatera V Padang melakukan perbaikan terhadap jalan rusak ini," ujar Burhanuddin.

Karena itu, sebelum lebaran kemarin saya bersama-sama warga lainnya berinisiatif melakukan perbaikan dengan menyumbang dan bekerja bergotong-royong untuk menimbun jalan.

"Agar jalan ini bisa dimanfaatkan kembali, masyarakat disini secara swadaya menumbangkan harta dan tenaga dalam melakukan perbaikan. Teknisnya, dengan cara menimbun saluran drainase untuk melebarkan jalan tetapi saluran diberi polongan agar aliran air tidak tersumbat,"terangnya.

Karena jalan ini termasuk jalan alternatif apabila terjadi kemacetan dijalan nasional, apalagi suasana lebaran pasti jalan ini sangat bermanfaat sekali, ujar pria 72 tahun itu.

Karena kalau tidak segera kita perbaiki, kata Burhanuddin, jalan ini tidak bisa dilewati bahkan untuk satu kendaraan roda empat (mobil) saja. 

Dijelaskan Burhanuddin, dilihat dari kondisi badan jalan yang longsor saat ini, kalau tidak segera ditangani, dikawatirkan kondisi jalan akan lebih parah lagi. Sebab, badan jalan ini dibawahnya sudah bergoa(lubang).

Apabila selalu dilewati oleh kendaraan, apalagi itu kendaraan berbeban berat, kita takut jalan ini akan putus dan masyarakat yang bermukim disini menjadi sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tandasnya.

Burhanuddin mewakili masyarakat berharap kepada pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat berharap sekali untuk bisa melakukan perbaikan walaupun itu sifatnya sementara, agar badan jalan ini tidak putus, pungkasnya.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan kepada Kepala Dinas (Kadis) PUPR Padang Pariaman EL Abdes Marsyam terkait kondisi jalan tersebut, via telepon 0823-8536-0xxx dihari yang sama, hingga berita ditayangkan Kadis tersebut belum bisa berikan tanggapan dan penjelasannya.

Sementara, pihak BWS Sumatera V Padang, melalui Satker Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA) Median menjawab konfirmasi media mengatakan akan kembali mengecek kelokasi jalan yang rusak.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya dan masih dalam mengumpulkan data-data.(cr)

Acara dihadiri anggota DPRD Pasaman Barat Ketua Komisi III H. Nazwar, SH., M.Si.,  Bupati Hamsuardi, Ali Nasir .SH, tokoh agama, tokoh masyarakat , Ninik Mamak AlamSyah Datuak Marajo, Yang Di Pertuan Kinali TK Mustika Yana , Om Caniago Suhendri dan lainnya.

Anggota DPRD Syafril menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal digelar dengan tujuan mempererat tali silaturrahmi baik sesama anggota legislatif dan semua elemen lainnya.

Halal bihalal ini memang sudah direncanakan. Saya selaku Anggota DPRD mohon maaf jika selama ini ada kesalahan baik disengaja maupun tidak.Tak lupa buat semua saya ucapkan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir batin,” katanya.

Syafril berharap melalui moment halal bihalal ini jalinan tali silaturrahmi yang selama ini sudah baik bisa berkelanjutan dan terus ditingkatkan.

“Di hari baik bulan baik ini dapat kiranya kita saling bermaafan, yang lalu biar berlalu. Kedepan kita songsong Kedepan Pasaman Barat lebih baik lagi dan bersama-sama membangun Pasaman Barat sesuai tugas kita masing-masing baik eksekutif maupun legislatif,”ungkapnya

“Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat H.Nazwar.SH.M.Si menabahkan Mari kita saling bermaafan dan jadikan momentum ini sebagai langkah meningkatkan silaturahmi dan sinergitas untuk Pasaman Barat ke depan,”tutupnya (DDR)

Pengendara diimbau lewati jalur alternatif.

Polres Padang Pariaman melalui Instagram resminya mengimbau agar para pengendara menggunakan jalur alternatif.

Dalam imbauan tersebut, pengendara diminta menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak macet yang berkepanjangan.

“Diharapkan kepada pengendara melewati Malalak menuju Bukittinggi dan sebaliknya dari Bukittinggi menuju Padang via Malalak,” terang postingan tersebut pada Sabtu (20/4/2024).

Sebelumnya, Polres Padang Panjang sempat memberlakukan sistem buka tutup jalan akibat jalan amblas tersebut.

“Jalan amblas terjadi karena irisan air hujan yang masih melanda, jadi rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan dilakukan,” katanya.

Kasat Lantas Polres Padang Panjang, Iptu Afrizal menyampaikan akibat jalan amblas tersebut, maka sistem buka tutup jalan diberlakukan.

“Namun, agar tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas akibat meningkatnya volume kendaraan, pengendara bisa lewat jalur Malalak atau ke Batusangkar,” tukasnya.

Beberapa waktu lalu ruas jalan tersebut diterjang luapan air dari Sungai Batang Aie Kalek, sehingga membuat jalan amblas akibat irisan air hujan.

Kelok Hantu amblas sebagian badam jalan, padahal pekerja sedang berjibaku semangat bekerja untuk membersihkan. Kelok Hantu buka-tutup, atau bisa saka pihak berwenang menutup ruas kelok itu.

Kalau ingin aman, lewat Malalak saja, armada kita sudah beberapa hari ini, lewat ruas Sicincin-Malalak,” ujar pengusaha travel Budi, Sabtu (20/4/2024).

Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro,S.I.K.,M.A.P menyampaikan notice (video dan suara serta tertulis) laporan nya, tentang situasi terkini di Jembatan kelok hantu Sungai Batang Aie Kalek Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

“Mohon izin melaporkan, Sabtu tanggal 20 April 2024, situasi terkini di Jembatan kelok hantu Sungai Batang Aie Kalek Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, telah terjadi penambahan longsoran badan jalan utama Padang Panjang Bukit Tinggi,” jelasnya.

Akibat dari kejadian longsoran badan jalan utama Padang Panjang Bukittinggi di Jembatan Kelok hantu Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Arus lalulintas yang melewati lokasi longsoran di jembatan Kelok hantu hanya bisa dilewati satu jalur kendaraan saja.

2. Terjadi perlambatan arus lalulintas di lokasi longsoran Jembatan Kelok hantu.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh personel Polres Padang Panjang sbb :

1. Telah didirikan Pos pantau di lokasi Jembatan Kolok Hantu guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait arus lalulintas di Jembatan Kelok Hantu.

2. Dilokasi longsoran Jembatan Kolok Hantu diberlakukan sistem buka tutup.

3. Telah ditugaskan 4 (empat) orang personel Polres Padang Panjang setiap harinya di lokasi Jembatan Kolok Hantu untuk melakukan pengamanan dan pengaturan harus lalulintas.

4. Menyiapkan jalur alternatif :

a. Padang panjang – Bukittinggi untuk mobil kecil melalui jalan Nagari Pandai Sikek

b. kendaraan besar melalui Tanah Datar

c. Berkoordinasi Kapolres Padang Pariaman dan Bukittinggi  untuk jalur Padang – Bukittinggi disarankan melalui Malalak.

5. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemda

6. Memberikan Update situasi melalui medsos online dan offline kepada masyarakat secara masif.

“Sampai saat ini pihak dari BWS Provinsi Sumbar masih melakukan penyedotan genangan air yang tersumbat di jembatan Kelok Hantu,” ujar AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro,S.I.K.,M.A.P.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(**)

Hal ini disebutkan salah satu Aktivis Anti Korupsi dan Tokoh Kepemudaan Sumatera Barat (Sumbar), Mahdiyal Hasan,SH. pada Sabtu (20/4/2024) dikantornya yang ada di Kota Padang.

"Saat ini pelaksanaan untuk pekerjaan jalan nasional itu dilakukan oleh dua perusahaan yang diduga tergabung dalam grup PT.Rimbo Paraduan (PT.RP), yakni PT. Alco Sejahtera Abadi (ASA) dan CV. Bangun Sarana Persada (BSP). Kedua perusahaan penyedia jasa kontruksi itu disinyalir masih dibawah kendali manajemen PT. RP," ujar Mahdiyal.

Indikasi terjadinya dugaan KKN dan tumpang tindih pada item pekerjaan dijalan nasional tersebut, kata Mahdiyal bukan tanpa alasan.

Selain ada niat, kondisi dan situasi juga sangat mendukung untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, ucap Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Dijelaskankannya, dua perusahaan yang disinyalir masih group dari PT.RP itu tidak tertutup kemungkinan untuk bekerjasama menjadikan proyek jalan nasional tersebut sebagai ladang korupsi.

"Dua perusahaan itu bisa saja "main mata" dalam mengerjakan item pekerjaan sepanjang jalan nasional Padang - Solok - Sawahlunto itu," ungkap Advokat muda itu.

Maksudnya, lanjut Mahdiyal, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan pada item-item pekerjaan. Apalagi pengawasan pada kedua proyek tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama (PT.Petra Penida Energi Indonesia KSO PT.Bukit Gading Konsultan).

Sebab, pihak yang berwenang dalam mengawasi segala tindak tanduk kontraktor bisa saja mereka pengaruhi dengan iming-iming berbagi keuntungan. Kalau konsultan supervisi tergoda, jadi tidak ada lagi pihak yang menjadi aral penghalang bagi mereka dalam melakukan keculasan, cecar Mahdiyal Hasan.

Bahkan hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan perusahaan-perusahaan itu kepada pihak oknum nakal yang bermental korup yang ada di lingkungan Satker PJN II Sumbar. Tentunya hal ini kembali lagi kepada tabiat masing-masing, tegas Mahdiyal.

Terakhir Mahdiyal mengatakan, apa yang disampaikannya itu bentuk upaya dalam mengingatkan pihak terkait, supaya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kaedah dan aturan, agar tidak ada kerugian untuk negara, dan mengantisipasi kalau mamang niat untuk melakukan kegiatan KKN ada pikiran pihak terkait, pungkasnya.

Untuk paket pekerjaan preservasi jalan Padang-Solok-Sawahlunto dikerjakan PT.Alco Sejahtera Abadi (ASA) senilai Rp 7.976.267.000,00.(Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Proyek dengan nomor kontrak: KU 02.010/KTR.01.PPK-2.1-PJN.II/I/2024 itu mulai dikerjakan sejak 26 Januari 2024 waktu lalu selama 341 hari kalender. PT.ASA diketahui merupakan anak perusahaan dari PT. Rimbo Paraduan.

Selanjutnya, CV. Bangun Sarana Persada(CV.BSP). Perusahaan tersebut disinyalir juga merupakan anak perusahaan dari PT. RP.  Saat ini, CV. BSP mendapat paket pekerjaan Rekontruksi dan Rehabilitasi Minor (Rigid) Jalan Nasional Padang-Solok-Sawahlunto senilai Rp 8.259.611.000,00- (Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Proyek dengan nomor kontrak: KU 02.010/KTR.04.PPK-2.1-PJN.II/II/2024 dikerjakan CV. BSP selama 240 hari kalender terhitung sejak 02 Februari 2024.

Kemudian, untuk pengawasan atau Konsultan Supervisi pada dua proyek tersebut ditunjuk PT.Petra Penida Energi Indonesia KSO PT.Bukit Gading Konsultan. 

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)