Februari 2020



Opini
Ditulis  Oleh: Sri Gita Wahyuti
(Aktivis Pergerakan Muslimah dan Member AMK)

Mitra Rakyat.com
Baru-baru ini, publik diramaikan oleh munculnya sekelompok orang yang mendirikan keraton atau kerajaan baru dan mengklaim dirinya sebagai perkumpulan yang mengatur pemerintahan dunia. Seperti Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, mengklaim dirinya sebagai keraton penerus Kerajaan Majapahit yang akan menjadi penguasa dunia dan kelompok yang mengatasnamakan dirinya Sunda Empire-Earth Empire yang memprediksi pemerintahan dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020 mendatang.

Fenomena munculnya berbagai kerajaan ini bukanlah perkara yang baru. Sebelumnya ada Kerajaan Ubur-Ubur dan Kerajaan Eden.

Menurut Ahmad Buchori, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, keberadaan perkumpulan tersebut merupakan cerminan dari krisis frustrasi sosial yang sedang terjadi di masyarakat, yang muncul akibat adanya kejenuhan atau kebuntuan sebagian warga. (liputan6.com, 18/1/2020. Gerakan ini menawarkan jalan keluar bagi kebuntuan zaman dan menjadikan mitos raja-raja terdahulu dan konsep ratu adil.

Pengamat lain memandang, munculnya kerajaan baru dilatarbelakangi berbagai motif, baik motif ekonomi, yakni untuk mencari keuntungan dari pengikutnya di mana banyak orang tertarik dan bergabung dalam kerajaan baru untuk mencari jalan keluar dari persoalan hidup yang menghimpitnya, sehingga gampang tergiur oleh tawaran tidak rasional sekalipun. Atau motif politik, mengumpulkan massa untuk pemilihan umum.

Meskipun kasusnya berulang dan membuat resah di tengah-tengah masyarakat, namun Pemerintah tampaknya belum menunjukan sikap yang tegas untuk menindak perilaku mereka dan mengusut sumber penyebab mengapa masyarakat banyak yang stres dan tidak waras. Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru mengatakan bahwa Keraton Agung Sejagat itu seperti khilafah karena melampaui batas-batas negara. “Itu seperti khilafah. Al-khilafatul udzma ", ucap Ma’ruf Amin. (nasional.tempo.co, 17/1/2020)

Bermunculannya  Kerajaan Baru disebabkan penerapan sistem kapitalisme sekuler yang gagal menyejahterakan rakyat. Penguasa sering ingkar janji dan tidak mampu menjalankan fungsi kepemimpinan karena tidak memiliki konsep yang kuat dan benar bahkan berbasis pada asas yang salah dan batil. Jika dilihat dari berbagai kebijakannya tampak bahwa penguasa sangat anti terhadap Islam. Bagaimana mungkin akan terbentuk masyarakat yang beriman jika enggan menerapkan isi Alquran yang merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia.

Rasulullah Saw. pernah mengadu kepada Allah SWT atas umatnya yang mengabaikan Alquran, sebagaimana firman-Nya:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

Berkata Rasul, “Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Alquran ini suatu yang diabaikan.” (QS al-Furqan: 30).

Menurut mufasir ternama, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim (2/631), di antara sikap mengabaikan Alquran adalah tidak mengamalkan isinya dan tidak mau mengambil hukum-hukum yang ada di dalamnya.

Sistem sekuler kapitalisme telah terbukti gagal menyejahterakan  dan memberian keadilan. Sehingga menjadi penyebab bermunculannya   masyarakat stres dan tidak waras. Sudah menjadi keharusan untuk  mengarahkan solusi pada sistem Islam  yang telah terbukti selama 1.300 tahun menyejahterakan, memberikan keadilan serta mewujudkan masyarakat yang bertakwa dan beriman. Sehingga masyarakat terhindar dari kehidupan hedonistik, materialistis apalagi mistik.

Wallahu alam bisshawwab.


Opini
Ditulis Oleh : Ummu Mumtazah
Anggota Grup Penulis Mustanir

Mitra Rakyat.com
Guyuran akibat air hujan yang berkepanjangan menimbulkan bencana banjir di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Cileunyi. Beberapa wilayah yang terkena banjir yaitu di Komplek Taman Cileunyi Rw. 22 dan Komp. Bumi Panyawangan Cluster Mahoni, Cempaka dan Rasamala terkena dampak banjir akibat tanggul sungai yang ada di sekitar kompleks pemukiman warga jebol pada Jumat (07/02/2020). (www.86news.co)

Adanya Banjir kali ini disebabkan karena air hujan tidak terserap oleh tanah di pegunungan karena lahannya sudah gundul. Penyebab dari lahan gundul tersebut adalah karena masyarakat menjadikan lahan hutan sebagai daerah pertanian, selain itu pemerintah juga banyak memberi izin dibangunnya perumahan-perumahan baru yang dibangun di daerah resapan air. 

Misalnya di daerah gunung Manglayang yang berada di Cileunyi,  hampir bagian kaki gunung sudah banyak perumahan dibangun, bahkan beberapa bagian akan digunakan sebagai tol Cisumdawu.

Air yang seharusnya terserap,  pada kenyataannya air malah mengalir begitu saja karena jalan- jalan sudah dibeton. Aliran air pun tidak terbendung dan mengalir ke bawah, ke perumahan warga yang ada di hilir sungai.  Debit air semakin tinggi karena intensitas hujan yang juga tinggi, sementara kondisi selokan kecil sehingga tanggul tidak kuat menahan aliran sungai tersebut pada akhirnya tanggulnya pun jebol.

Bencana banjir yang timbul sejatinya karena ulah tangan manusia. Akibat adanya sistem kapitalis sekuler,  masyarakat dipaksa untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai kebutuhan hidup yang melambung tinggi. Sehingga cara apapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut baik itu cara halal ataupun haram.

Salah satunya menjadikan tanah pegunungan yang seharusnya menjadi resapan air dialihfungsikan menjadi tanah pertanian dan permukiman. Masyarakat  terpaksa melakukan hal tersebut karena tidak ada pilihan lain terdorong oleh desakan kebutuhan hidup.

Selain itu, dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak, para investor membidiknya sebagai peluang besar untuk menanamkan modalnya dengan membuat permukiman di daerah pegunungan yang lahannya masih luas dan view pegunungan yang masih asri. 

Karena tuntutan rakyat untuk membuat perumahan ini semakin banyak, akhirnya Pemerintah pun memberi izin pada para investor,  tanpa melihat dampak negatif  dari dibangunnya perumahan di pegunungan, yang menjadi salah satu penyebab terjadi banjir di daerah yang lebih rendah.
Seharusnya pemerintah mengatur urusan rakyat dari urusan sandang,  pangan,  dan papan.  Karena itulah kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. 

Jika pemerintah mengabaikan urusan tersebut,  maka rakyat akan mengatur diri mereka sendiri tanpa mematuhi aturan yang ada.  Sehingga ketika rakyat seenaknya memenuhi kebutuhan sendiri, maka akan timbul dampak negatif yang akan meluas dan merugikan rakyat lain.

Untuk mengatasi banjir dan genangan, Islam tentu saja memiliki kebijakan canggih dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir. Kebijakan untuk mencegah terjadinya banjir dapat disarikan sebagai berikut:

Pertama, Pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya, maka Islam akan menempuh upaya-upaya seperti membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya.

Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Contohnya seperti di dekat Kota Madinah Munawarah, terdapat bendungan yang bernama Qusaybah.

Bendungan ini memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah. Model bendungan yang dibangun oleh insinyur muslim pun beragam.

Bahkan, model-model bendungan modern banyak mengadopsi model bendungan yang diciptakan oleh kaum muslim. Bendungan dengan model bridge dam (bendungan jembatan) dapat ditemukan di daerah Dezful, Iran.
Kedua, dalam aspek undang-undang dan kebijakan.

Islam akan menggariskan beberapa hal penting berikut ini: Islam membuat kebijakan tentang master plan, di mana dalam kebijakan tersebut ditetapkan sebuah kebijakan sebagai berikut; (1) pembukaan pemukiman, atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya.

Dengan kebijakan ini, Negara Islam mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir atau genangan dan akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. Jika seseorang hendak membangun sebuah bangunan, baik rumah, toko, dan lain sebagainya, maka ia harus memperhatikan syarat-syarat tersebut.

Hanya saja, Khilafah tidak menyulitkan rakyat yang hendak membangun sebuah bangunan. Bahkan Khilafah akan menyederhanakan birokrasi dan menggratiskan surat izin pendirian bangunan bagi siapa saja yang hendak membangun bangunan. Hanya saja, jika pendirian bangunan di lahan pribadi atau lahan umum, bisa mengantarkan bahaya (madlarah), maka khalifah diberi hak untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan.

Ketetapan ini merupakan implementasi kaedah ushul fikih al-dlararu yuzaalu (bahaya itu harus dihilangkan). Khilafah juga akan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan tersebut tanpa pernah pandang bulu. Khilafah akan membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana.

Ketiga, dalam menangani korban-korban bencana alam khilafah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.

Selain itu, Khalifah akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Swt.
Inilah kebijakan pada masa kejayaan Islam dalam mengatasi banjir.

Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga disangga oleh nash-nash syariat. Dengan kebijakan ini, insya Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas.
Wallahu A’lam bish shawab.

Opini
Ditulis Oleh: Zahra Azzahi
Member Amk

Mitra Rakyat.com
Sampah, telah lama menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta keterbatasan lahan membuat sebagian masyarakat memilih untuk membuang sampah ke sungai. Sungai tak ubahnya seperti tempat sampah raksasa yang menebarkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitarnya. 

Sebagaimana dilansir dari laman RMOL Jabar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung menyatakan bahwa timbunan sampah di aliran sungai bukanlah tanggung jawabnya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bandung, Yula Zulkarnaen, bahkan mengatakan pihaknya bisa melakukan pengangkutan sampah jika sudah di darat. “Sampah di sungai bukan kewenangan kami. Kecuali kalau sudah di darat dan ada koordinasi dengan aparatur setempat baru bisa diangkut,” ungkap Yula.

Yula menuding bila sampah di aliran sungai walau secara wilayah masuk Kabupaten Bandung tetap tanggung jawab pihak Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC). "Mestinya BBWSC yang tanggap dengan melakukan tindakan pembersihan seperti yang di harapkan warga. Karena tidak semua titik jadi tanggung jawab kami,” kata Yula.

Diakui Yula, saat ini banyak pihak yang berasumsi masalah sampah ada di DLH. Masyarakat tidak tahu karena memang tidak ada sosialisasi dari instansi tertentu. “Sehingga DLH jadi sasaran pelampiasan masyarakat. Hal itu perlu diklarifikasi dan kami tegaskan sampah di atas permukaan sungai kewenangan BBWSC,” pungkas Yula. (RMOL Jabar, 14/02/2020).

Sungai seharusnya menjadi tempat untuk menampung melimpahnya air hujan di kala musim penghujan dan menjadi sumber air bagi masyarakat. Menumpuknya sampah di sungai akan menimbulkan dampak buruk yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Rusaknya ekosistem yang ada di sungai dan banjir yang sering terjadi di kala musim penghujan, hanyalah sebagian dampak buruk dari perilaku membuang sampah ke sungai.

Selain sampah organik yang bisa terurai, sampah yang menumpuk di sungai sebagian besar didominasi oleh sampah plastik, stereofoam, kaleng dan sampah lainnya yang sulit terurai. Salah satu contoh sampah di atas seperti kaleng aluminium, meski bisa di daur ulang tetapi jika sudah dibuang membutuhkan waktu sekitar 80 sampai 200 tahun untuk bisa terurai. Bisa dibayangkan sampah yang ada saat ini akan mengotori lingkungan selama bertahun-tahun dan diwariskan pada generasi yang akan datang. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya sampah-sampah yang sulit terurai..

Untuk menuntaskan permasalahan sampah, selain peran individu dan masyarakat, peran negara sangatlah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama sungai. Namun, dalam sistem demokrasi kapitalisme pihak-pihak berwenang yang seharusnya bekerjasama untuk mencari solusi dalam penanganan sampah justru “cuci tangan” dan saling menyalahkan satu sama lain.

Lalu, bagaimana pandangan Islam terkait kebersihan lingkungan? Islam adalah agama yang sempurna, tidak  hanya mengatur bab ibadah saja, tetapi menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan. Selain masalah kebersihan diri, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya.

Kebersihan adalah hal yang mendasar yang berkaitan dengan keimanan. Rasulullah Saw bersabda, “Kebersihan sebagian dari iman.” (HR. Al-Tirmidzi). Dan terkait larangan mencemari sungai Rasulullah Saw pun bersabda, “Rasulullah melarang seseorang buang air di bawah pohon berbuah dan di tepi sungai (yang mengalir)”. (HR.Ibn Addi).

Jika melihat kedua hadist di atas seharusnya kebersihan telah menjadi pola hidup masyarakat. Pemahaman tentang kebersihan yang mendasar ini menumbuhkan kesadaran individual untuk pemilahan sampah dan pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri. Pengurangan sampah secara individual dapat dilakukan dengan mengonsumsi sesuatu secukupnya, makanan misalnya.

Kekhilafahan Islam telah mencatat pengelolaan sampah sejak abad 9-10 M. Pada masa Bani Umayah, jalan-jalan di Kota Cordoba telah bersih dari sampah karena ada mekanisme menyingkirkan sampah di perkotaan yang idenya dibangun oleh Qusta ibn Luqa, ar-Razi, Ibn al-Jazzar dan al-Masihi. Tokoh-tokoh muslim ini telah mengubah konsep sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya hanya diserahkan pada kesadaran masing-masing orang, karena perkotaan padat penduduk berpotensi menjadi kota yang kumuh (Lutfi Sarif Hidayat, 2011). Sebagai perbandingan, kota-kota lain di Eropa pada saat itu belum memiliki sistem pengelolaan sampah. Sampah-sampah dapur dibuang penduduk di depan rumah mereka hingga jalan-jalan kotor dan berbau busuk. (Mustofa As-Sibo’i, 2011).

Kebersihan membutuhkan biaya dan sistem yang baik, serta keseriusan pengelolaan sampah dan pemeliharaan sungai. Sungai yang terpelihara dengan baik akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Edukasi masyarakat dapat di lakukan pemerintah dengan menyampaikan pengelolaan sampah yang baik merupakan amal salih yang dicintai Sang Pencipta. Hal ini hanya akan dapat terwujud jika sistem yang diterapkan langsung berasal dari Sang Khaliq, maka saat ini menjadi hal yang urgen untuk menjadikan sistem Islam sebagai satu-satunya landasan hidup masyarakat.
Wallahu a’lam bi ash shawab

Opini

Ditulis Oleh : Kak Rose
Ibu Rumah Tangga, Alumni BFW

Mitra Rakyat.com
"Khamr itu adalah induk keburukan (ummul khobaits) dan barangsiapa meminumnya, Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Maka apabila ia mati sedang khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah." (HR at-Thabrani, ad-Daraquthni dan lainnya)


Penyebaran narkoba dan miras (minuman keras), saat ini sudah sangat mewabah di masyarakat. Meski sudah jatuh banyak korban, tetap saja tidak membuat jera para pelaku barang haram tersebut. Bahkan seolah telah menggurita, dari hari ke hari kedua kasus tersebut terus saja terjadi dan makin meningkat.

Sebagaimana dilansir oleh (Tribunnews.com, 13/02/2020), sebanyak 24 pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Bandung berhasil diamankan Polresta Bandung dalam kurun waktu tiga minggu.

Menurut Kasat Narkoba Polresta Bandung, AKP Jaya Sofyan, sebanyak 24 tersangka penyalahgunaan narkoba tersebut ditangkap di tempat yang berbeda-beda. Ke 24 tersangka ini dari 18 laporan polisi dan salah satu tersangka merupakan perempuan.

Jaya mengatakan, dari para tersangka pihaknya berhasil mengamankan 37,9 gram sabu dan 50 gram ganja kering. Selain itu polisi juga menyita alat hisap seperti bong, timbangan digital untuk membuat paket-paket kecil dan lainnya. Menurut Jaya, 24 tersangka ini dijerat Pasal 114, 112, dan 127 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jaya mengatakan, pihaknya bertekad akan memberantas sekecil apapun penyalahgunaan atau peredaran narkoba di wilayah Polresta Bandung.

Sebelumnya, Minggu, 9 Februari 2020, Personel Unit Reskrim, Unit Sabhara dan Unit Intel Polsek Rancaekek Polresta Bandung mengamankan satu unit mobil Grand max warna silver nomor polisi D 1814 UW yang mengangkut 1.080 botol minuman keras (miras), di kawasan Bundaran Permata Hijau, Jalan Raya Garut-Bandung, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Sebanyak 1.080 botol miras tersebut dikemas dalam 80 dus miras. Perinciannya, 70 dus atau 840 botol anggur dan 10 dus atau 240 botol arak. Saat ini, ribuan botol miras itu diamankan di gudang penyimpanan barang bukti Mapolsek Rancaekek.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Saptono Erlangga Waskitoroso mengatakan, operasi miras tersebut dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) 1 Reskrim Polsek Rancaekek Polresta Bandung Iptu Didik.

"Berdasarkan pemeriksaan, miras itu akan diedarkan ke wilayah Solokan Jeruk dan Majalaya," kata Erlangga dalam rilisnya, Senin (10/2/2020). (Sindonews.com)

Menyaksikan fakta di atas, maraknya peredaran miras dan narkoba,  membuktikan bahwa miras dan narkoba saat ini betul-betul telah menjadi musuh paling berbahaya dan kejahatan yang sangat mengerikan. Bahaya miras dan narkoba sudah tidak diragukan lagi. Sayangnya, penyalahgunaan miras dan obat-obatan terlarang tersebut makin marak di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Walaupun sejauh ini pemerintah tengah berupaya melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah miras dan narkoba, namun pada kenyataannya masalah miras dan narkoba tidak pernah menemukan titik terang bahkan seolah menjadi fenomena gunung es.

Solusi yang selama ini ditawarkan pemerintah hanyalah solusi tambal sulam, sebatas pada penyuluhan, pembinaan serta rehabilitasi saja.  Bukannya berkurang masalah miras dan narkoba, malah semakin menjadi dan merajalela. Ditambah lagi hukuman yang diberikan kepada para pemakai juga pengedar miras dan narkoba terkesan tidak tegas. Sehingga tidak menimbulkan efek jera. Vonis mati yang diharapkan bisa menimbulkan efek jera pun justru dibatalkan oleh MA dan grasi presiden. Bandar dan pengedar narkoba yang sudah dihukum juga berpeluang mendapatkan pengurangan masa tahanan. Parahnya lagi, mereka tetap bisa mengontrol penyebaran narkoba dari dalam penjara.

Pecandu miras dan narkoba tidak dipandang sebagai pelaku kriminal tetapi hanya korban seperti orang sakit yang cukup direhabilitasi untuk menyembuhkan kecanduannya.  Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere mengatakan : “Pencandu narkoba seperti orang yang terkena penyakit lainnya. Mereka harus diobati, tetapi menggunakan cara yang khusus.” (Kompas.com, 4/10)

Sejauh ini, bisnis miras dan narkoba dipandang sebagai bisnis yang menggiurkan untuk digeluti, itulah sebabnya peredaran miras dan narkoba cepat sekali berkembang. Pemasukan pajak dari produksi miras sangat tinggi. Pada 2012 pendapatan negara dari tarif cukai miras yang mengandung etil alkohol Rp 3,2 triliun serta pendapatan dari etil alkohol dan etanol Rp 123 miliar. Pada 2013 hingga September, pendapatan cukai dan tembakau Rp 76,3 triliun, dari jumlah ini 96 persen dari cukai tembakau. Adapun cukai miras berkontribusi 3,84 persen dan cukai etil alkohol 0,14 persen. Itulah sebabnya pemerintah seperti memakan buah simalakama. Jika miras dilarang, pemasukan berkurang; jika tidak dilarang, akan merusak generasi. (Republika.co.id)

Meningkatnya kasus miras dan narkoba setiap tahunnya sungguh sangat mengiris hati. Apalagi yang menjadi korban dan target sasaran dari miras dan narkoba adalah generasi muda milenial. Kasus miras dan narkoba jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan serius, akan terus berulang dan semakin bertambah parah. Itulah sebabnya kasus miras dan narkoba harus diselesaikan hingga ke akarnya. Karena persoalan miras dan narkoba ini adalah problem sistemik.

Sumber penyebab utamanya yakni penerapan pemikiran asing kapitalisme-sekuler dalam masyarakat. Kapitalisme adalah sistem yang mendewakan materi sedangkan sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Kedua pemikiran ini, telah sukses mendorong manusia menghalalkan segala cara demi meraih apa yang diinginkan.

Islam sebagai agama rahmat yang diturunkan Allah Swt. mempunyai seperangkat aturan yang akan membawa ketentraman dan keberkahan bagi manusia. Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan pedoman hidup bagi umat muslim telah merinci secara mendalam terkait seluruh solusi atas permasalahan manusia, dari hal terkecil hingga hal terbesar. Tanpa terkecuali permasalahan miras dan narkoba.

Sistem Islam dengan negara khilafah Islamiyah mampu menuntaskan permasalahan miras dan narkoba dan menciptakan masyarakat yang bebas dari jerat keduanya. Islam tidak memandang remeh permasalahan miras dan narkoba. Hal ini karena minuman keras (miras) atau yang juga dikenal sebagai minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang diharamkan dalam Islam.

Allah Swt. berfirman :

"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (TQS. al-Maidah : 91) 

Rasulullah saw. juga pernah bersabda, yang artinya : "Rasulullah saw. mengutuk sepuluh orang yang karena khamr; pembuatannya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya dan pemesannya.”(HR Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Sementara itu, hukum keharaman zat-zat adiktif semisal narkoba, shabu, ekstasi, ganja, dll diqiyaskan kepada hukum keharaman khamr. Dosa bagi  peminum khamr/miras sama juga dengan pelaku yang mengkonsumsi zat adiktif (Nafza).  Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an terkait bahaya khamr;

Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata; "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi."

Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah saw. bersabda;
"Tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat." ( HR. Ibnu Majah no 2340, Ad Daruquthni 3:76, Al Baihaqi 6:69, Al Hakim 7:66)

Berdasarkan dalil-dalil di atas jelaslah Islam memandang tegas tentang miras dan narkoba adalah haram. Dan apabila dikerjakan akan mendatangkan dosa. Selain itu, meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba bisa menimbulkan ketagihan dan berakibat fatal bagi kesehatan.

Dalam Islam, peluang peredaran miras dan narkoba akan tertutup rapat. Hal ini karena negara Islam (khilafah) memiliki cara efektif untuk mencegah dan menjaga warganya agar terhindar dan tidak terjerumus kedalam kedua kejahatan tersebut, seperti di antaranya:

Pertama, terus melakukan pembinaan terhadap masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan formal atau kajian-kajian dan ceramah umum. Semua itu ditujukan dalam rangka menanamkan akidah dan kepribadian Islam pada diri mereka. Dengan akidah yang kuat seseorang akan senantiasa mengontrol dan menjaga tingkah lakunya. Karena kontrol setiap muslim adalah dirinya sendiri dengan bekal keimanan yang kuat.

Kedua, membentuk lingkungan yang kondusif dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah Swt. dengan cara mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Sebab, betapapun besarnya keimanan seseorang ia tetap mungkin terpengaruh oleh lingkungannya.
Oleh karena itu, negara Islam (khilafah) bertugas untuk menjadikan masyarakat muslim menjadi masyarakat yang baik sekaligus mampu menjadi pengontrol perilaku setiap individu-individunya.

Ketiga, penerapan hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pemberlakuan sistem persanksian (nizhamul ‘uqubat) bagi pelaku pelanggaran. Dalam hal miras dan narkoba, Islam akan menerapkan sanksi tegas bagi yang mengkonsumsi, mengedarkan dan memproduksinya. Karena semua itu termasuk tindak kriminal yang layak diberlakukan sanksi ta'zir atasnya. Bentuk, dan jenis, sanksinya pun ditetapkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Sanksi bagi pelakunya bisa berupa diekspos di depan umum, dipenjara, dikenakan denda, dijilid, bahkan sampai dihukum mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahaya bagi masyarakat. 

Keempat, meningkatkan aktivitas penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan Jihad. Maka tak heran apabila pada masa lalu banyak ekspedisi dakwah dan jihad fisabillah dilakukan oleh Daulah Islam.

Inilah di antara cara negara Islam (khilafah) dalam menjaga serta melindungi umatnya agar terhindar dari kejahatan miras dan narkoba. Jika Islam diterapkan maka peluang penyalahgunaan, pengedaran, serta penyelundupan miras dan narkoba tidak ada lagi. Kalaupun ada akan kecil kemungkinannya.

Dari sini, maka satu-satunya solusi mendasar dan menyeluruh terhadap masalah miras dan narkoba yang telah menggurita adalah dengan kembali kepada Islam dan menerapkannya secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Sekaligus mencampakkan sistem impor asing  kapitalisme-sekuler yang telah nyata terbukti kebobrokannya dan biang munculnya setiap masalah. Kalau ini tidak dilakukan, sudah terbukti persoalan bukan semakin baik, namun semakin memperpanjang masalah. Rasulullah bersabda:

"…Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka." (HR. Ibnu Majah dg sanad hasan)

Wallahu a'lam bi ash-shawwab


Mitra Rakyat.com(Padang)
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPKI) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Gusnilawati. SH mengadakan rapat bersama seluruh anggota pendiri kota Padang yang diadakan di kantor Sekretariat yang beralamat Jl. Utama Simp Heler, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang di dampingi oleh sekretaris Rido Naldi. SH dan Bendahara Febriantoni. SH Selasa (25/02/2020).

Kegiatan rapat tersebut membicarakan terkait tentang kemajuan LPKI DPC Kota Padang serta membahas Peresmian Kantor Sekretariat Kota Padang.

Sekretaris DPC Kota Padang Rido Naldi. SH menyatakan, bahwa DPCe Kota Padang akan segera memberitahukan keberadaan ke Perindagtamben dan Kesbangpol Kota Padang, karena Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia ini  sudah berbadan Hukum sesuai dengan Aturan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kantor Sekretariat DPC Kota Padang insyallah akan diresmikan pada bulan Mei tahun 2020 dengan mengundang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, Dirwaster Provinsi Sumatera Barat serta rekan-rekan DPC se-Sumatera Barat dan Walikota Padang, Polres kota Padang dan Kejaksaan Negri Kota Padang. Sesudah diresmikan kontor sekretariat kami akan mengadakan Audiensi disetiap Kantor Dinas Kota Padang agar kota Padang bebas dari Pengusaha Nakal, Korupsi dan Pungli serta Narkoba.


Sementara Gusrianti, selaku Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak DPC Kota Padang angkat bicara tentang Korupsi dan Pungli, Konsumen, Perempuan serta Perlindungan Anak dan Narkoba.

“Khususnya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sekarang sudah saatnya Kaum Wanita ambil andil untuk maju membentak Narkoba serta menjaga Melindungi anak-anak dari Predator serta pungli dan Korupsi, korupsi harus di berantas karena korupsi bisa berdampak kerugian di segala segi kehidupan, mulai dari kemiskinan hingga hancurnya perekonomian negara,” ujarnya.


menjelaskan, bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah memantau, mencegah, melaporkan dan menolak ikut serta dalam praktek korupsi dan pungli.

“Ada peran ikut serta masyarakat yang telah dituangkan dalam Undang-undang Dasar dan PP salah satunya PP No. 17 Tahun 2000 Tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan untuk masyarakat dalam mencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekali lagi jangan pernah takut melaporkan oknum-oknum yang korupsi dan pungli kepihak yang berwajib,” terangnya. (Romi)



Bupati Yulianto Apresiasi Dan Dukung Kegiatan Kelompok Wirid Yasin Se-Pasbar

Mitra Rakyat (Pasbar)
Kelompok Wirid Yasin se-Pasaman Barat gelar Silaturahmi di Masjid Baiturrahim Silambau, Kejorongan Langgam, Kenagarian Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (25/02).

Kegiatan Silaturahmi Kelompk Wirid Yasin ini selain dihadiri kelompok Wirid Yasin se-Pasbar juga dihadiri oleh Bupati Pasbar H. Yulianto, SH., MM., Ketua Kementrian Agama Pasbar, Camat Kinali, Wali Nagari Kinali, Ninik Mamak Kampung Silambau.

Bupati Pasbar H. Yulianto yang berkesempatan hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Wirid Yasin se-Pasbar dan sepenuhnya mendukung kegiatan yang dilakukan.


Menurut Yulianto, Kaum Ibu dan kelompok Wirid Yasinnya telah ikut serta dan berkontribusi untuk membangun Kabupaten Pasaman Barat kedepannya, khususnya bagi kemajuan Pasaman Barat dibidang keagamaan.

"Saya sangat senang dan bangga atas kegigihan ibuk-ibuk peserta wirid yasin ini, karena ditengah-tengah maraknya isu virus corona yang melanda dibeberapa negara didunia, Namun ibuk-ibuk tetap semangat memberikan contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat sekitar, bahwa dengan keikhlasan dan niat yang tulus Allah, SWT akan memberikan jalan yang baik untuk kita," ungkap Yulianto.

Pada kesemptan yang sama Yulianto juga berharap dan mengajak semua tokoh-tokoh dan semua lapisan masyarakat, agar bersama-sama membangun Pasaman Barat yang lebih baik kedepannya dari semua segi.

Sementara itu Ketua Wirid Yasin Pasbar Hj. Nina Bahar dalam kesempatannya menyampaikan tujuan diadakannya acara tersebut adalah guna mempererat jalinan tali silaturahmi kelompok Wirid Yasin Se-Pasbar serta dengan tokoh-tokoh Agama maupun tokoh Masyarakat. (DEDI/Rudi)


Mitra Rakyat.com(Padang Panjang) 
Pohon besar roboh menghalangi jalan mengakibatkan kemacetan di sepanjang jalan penghubung Padang- Bukittinggi, tepatnya di Lembah Anai Kota Padang Panjang, Sumbar.

Hujan lebat disertai angin kencang hampir seluruh Kabupaten/ Kota di Sumbar disinyalir penyebab pohon tumbang, Minggu (23/02/2020). Menurut keterangan Dafrizal salah satu warga Padang Panjang mengatakan, saat itu hujan cukup deras disertai "angin dan cuaca seperti ini hampir setiap hari kami rasakan, mungkin ini salah satu penyebab pohon tumbang", tutur Dafrizal.

Mendapat laporan dari pihak kepolisian  Kota Padang Panjang, Dinas BPBD langsung bergerak cepat kelapangan untuk menyikapi laporan tersebut, "kami mendapat laporan sekitar pukul 09.30 wib dan kami langsung menuju tempat kejadian dan langsung melakukan evakuasi serta tidak ada korban jiwa" kata Afrizal, Kabid tanggap kedaruratan BPBD Kota Padang Panjang.

Sampai berita ini di terbitkan  pihak BPBD bersama TNI-Polri dan Relawan Siaga Bencana beserta pengendara kendaraan yang terjebak macet, berhasil memindahkan pohon tumbang tersebut dengan cara di potong, dan arus lalu-lintas dari arah Padang begitu pun sebaliknya menuju Bukittinggi kembali normal. (Pen/Romi)


PN Pasbar Sambut Kedatangan Tim Pegawasan ZI Pengadilan Tinggi Sumbar 
Mitra Rakyat (Pasbar)
Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Kunjungi  Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Kunjungan Pengadilan Tinggi Sumbar ini merupakan Agenda Rutin Pengawasan Daerah, Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Persiapan Zona Integritas (ZI), dan Uji Petik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).
Kegiatan yang di laksanakan sejak Rabu hingga Kamis,(19/02/02).Tim Assesor dari Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di ketuai oleh Drs. Panusunan Harahap, SH., MH., dan Anggota H. Ramli Darasah, SH., M.Hum., H. Sutadi Widayanto, SH., M.Hum., serta Syaifoni, SH., M.Hum.
Kedatangan Tim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat disambut langsung oeh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Aries Sholeh Efendi, SH., MH., didampingi oleh para Hakim dan Pejabat Struktural.
Humas Pengadilan Negeri Pasaman Barat Zulfikar Berlian mengatakan, kegiatan diawali dengan menggelar Opening Meeting, dengan mengumpulkan seluruh Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan Negeri di Ruang Sidang Utama. Dalam acara ini, Tim memaparkan agenda-agenda yang akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan. Dalam acara ini juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Ketua Tim dengan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
Usai Opening Meeting, Tim Assesor segera mengumpulkan seluruh personil Tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Negeri Pasaman Barat. untuk dilakukan uji petik dokumen dan pemaparan kegiatan Tim RB ZI Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Agenda ini berlangsung hingga sore hari.
"Di hari kedua, Kamis (20/02), Tim Assesor melanjutkan kegiatan dengan agenda Pengawasan Daerah dan Surveilance APM. Tim Assesor secara bergiliran memantau seluruh ruangan, baik ruang Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan maupun ruang-ruang pelayanan," terang Zulfikar Berlian.
Lebih lanjut Humas Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjelaskan, Usai  melakukan pemeriksaan dan menggelar rapat tertutup, Tim Assesor mengumpulkan seluruh personil Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk melaksanakan agenda terakhir yaitu Closing Meeting.
Dalam acara ini, Tim menyampaikan hasil dari kegiatan Pengawasan Rutin Daerah, Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Persiapan Zona Integritas (ZI), dan Uji Petik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Secara umum.
Tim mengapresiasi kinerja Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pelaksanaan Tupoksi, APM, RB dan ZI. Tim memberikan nilai yang sangat memuaskan untuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
"Meskipun Kedatangan Tim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat selama dua (2) hari dan memiliki jadwal padat, namun persidangan di Pengadilan Negeri Simpang Empat tetap berjalan seperti biasanya," tutup Humas Pengadilan Negeri Pasaman Barat Zulfikar Berlian. (Dedi)


Opini
Ditulis Oleh : Nuni Toid
Pegiat Dakwah dan Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
Musim hujan telah tiba. Semua penduduk bumi  tanpa terkecuali bersyukur dan bergembira menyambut musim ini. Betapa tidak, tanah yang tadinya kering subur kembali, hutan yang gundul menghijau kembali. Dan sumur-sumur warga yang kekeringan pun mulai mengalir lagi. Karena hujan adalah rahmat dari Allah Swt yang tak ternilai harganya. Namun kita perlu waspada karena di musim hujan pun  banyak terjadi bencana. Seperti bencana banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

Seperti yang terjadi saat ini. Karena guyuran akibat air hujan yang berkepanjangan menimbulkan bencana banjir di sejumlah wilayah yang ada di kabupaten Bandung khususnya di wilayah Cileunyi.

Dilansir oleh 86News.com (Jum'at, 07/02/2020) bahwa guyuran akibat air hujan yang berkepanjangan menimbulkan bencana banjir di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Cileunyi ada beberapa wilayah di Kecamatan Cileunyi yang salah satunya seperti yang terjadi di Kompleks Taman Cileunyi RW. 22 Desa Cileunyi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan komplek Bumi Panyawangan Cluster Mahoni, Cempaka dan Rasamala Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terkena dampak banjir akibat tanggul sungai yang ada di sekitar kompleks pemukiman warga jebol.

Jebolnya tanggul sungai mengakibatkan beberapa ruas akses jalan yang ada di Kompleks Taman Cileunyi dan Kompleks Bumi Panyawangan Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ini terendam oleh banjir.

Intensitas hujan yang cukup  tinggi menjadi faktor utama jebolnya tanggul sungai tersebut. Debit air yang cukup deras dan dalam kapasitas tinggi menyebabkan dinding tembok tidak kuat untuk menahan arus air sehingga jebol, air meluap, kemudian merendam akses jalan yang ada di beberapa ruas jalan di area kompleks tersebut.

Dari hasil pantauan Bhabinkamtibmas Desa Cileunyi Kulon Polresta Bandung Aiptu S.I Mardiana mengatakan bahwa ketinggian air akibat banjir yang merendam air Kompleks Taman Cileunyi sekitar 60 cm/setara dengan lutut orang dewasa, akibatnya aktivitas warga pun menjadi terhambat sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak  dapat melintasi jalan tersebut.

Kapolres Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, S. IK melalui Kapolsek Cileunyi Kompol Sururi, SH mengatakan bahwa "Bhabinkamtibmas Desa yang di wilayahnya terkena dampak bencana banjir harus sering monitor dan pantau perkembangan situasi serta berikan pelayanan yang prima supaya kehadiran polri di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya, sehingga dengan adanya polri di lapangan segala perkembangan terkait masalah banjir dapat segera ditangani dan diatasi secara profesional dan dengan cepat merespon."

Miris. Setiap musim hujan masyarakat selalu dibayangi ketakutan akan bencana yang selalu datang di musim ini.  Dan melihat beberapa fakta di atas, bisa kita simpulkan ada beberapa faktor yang  menyebabkan terjadinya bencana banjir. Di antara penyebabnya karena faktor   alam dan akibat ulah manusia itu sendiri.

Hujan adalah rahmat  dari Sang Maha Kuasa. Tapi apabila hujan turun terus-menerus dengan kapasitas yang tinggi akan membuat tanggul yang fungsinya sebagai penampung dan penahan air lambat laun akan mengalami kerusakan dan akhirnya ambruk. Tetapi karena dalam pembangunannya dipegang oleh pemilik modal (pengusaha) maka wajar dalam pengelolaannya tidaklah sempurna, Dan dikerjakan dengan asal-asalan dengan  tidak profesional dan  tidak memperhatikan dampaknya  bagi masyarakat dan lingkungan.

Kondisi ini juga diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang belum sadar pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Hingga akhirnya sampah menumpuk banyak di sungai-sungai, got-got. Hingga kemudian menghalangi saluran air dan menyebabkan air sungai meluap, maka terjadilah banjir.

Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah penggundulan hutan, penambangan pohon liar dan pembakaran hutan yang disebabkan oleh segelintir kepentingan manusia. Pegunungan dan hutan yang harusnya berfungsi sebagai penyerapan air hujan kini beralih lahan menjadi perkebunan, dan perladangan.

Bahkan sebagian besar hutan yang gundul dibangun untuk perumahan, pertokoan, dan fasilitas yang lain. Dengan tidak mengindahkan dampak lingkungan yang akan terjadi. Akibatnya bila musim hujan tiba akan terjadi bencana banjir dikarenakan tidak adanya pohon yang mampu menyerap air hujan melalui akar-akarnya. dan hutan yang gundul bisa  mengakibatkan erosi tanah.

Untuk mengembalikan fungsi gunung dan hutan sebagai penyimpan dan penyerapan air, harusnya ada upaya dari masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Seperti tidak merusak hutan.  Adalah dengan cara reboisasi yaitu penanaman pohon kembali.

Beberapa manfaat reboisasi, diantaranya adalah: Pertama, mengembalikan vegetasi yang hilang. Kedua, mengembalikan kelangsungan kehidupan karena bila banyak pohon maka air yang tersimpan dalam tanah makin banyak dan bermanfaat  untuk makhluk hidup.

Ketiga, adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam dan keseimbangan ekosistem yang mengakibatkan munculnya spesies-spesies baru untuk penghuni hutan tersebut.

Keempat, adalah dapat meningkatkan kualitas udara dan mencegah dampak pemanasan global karena adanya karbon yang diserap atmosfer. Dan karbon itulah yang akan membantu tanaman melakukan proses fotosintesis.

Disamping itu masyarakat dituntut untuk ikut aktif berperan, menjaga dan memiliki kesadaran serta kepedulian dalam menjaga kelestarian lingkungan dari tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Tapi dari semua faktor yang diuraikan di atas ada faktor yang sangat berperan dan paling berbahaya  dalam menyebabkan berulangnya bencana banjir dan bencana alam yang lain adalah kurang tepatnya sistematik dalam pengaturan tata kelola kota. Sehingga usaha mengatasi bencana banjir secara teknis tidaklah mencukupi. Hanya sekedar tambal sulam saja. Karena masalah utamanya  adalah penguasa menerapkan sistem kapitalisme-sekularisme.

Sistem kapitalisme yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, memberikan ruang seluas-luasnya bagi penguasa dan pemilik modal (pengusaha) untuk meraih  keuntungan sebesar-besarnya. Maka tak heran saat profit oriented menjadi tujuan utama dari pemangku kebijakan. Maka muncullah banyak aturan yang memberikan kemudahan dalam pembangunan industri, perkantoran, perumahan, pertokoan, dan bisnis menggiurkan lainnya seperti villa dan hotel mewah.

Dan maraknya pembangunan yang tidak diiringi dengan efek kelanjutannya pada lingkungan sekitar. Hingga mengakibatkan hilangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Akhirnya kemungkinan air terserap akan semakin kecil. Jika pun ada solusi ingin menambah jumlah gorong-gorong, kanal-kanal, kolam retensi seperti danau, waduk, dan embung. Tapi akan sulit dilakukan karena sebagian besar tanah sudah berganti menjadi aspal dan beton.

Begitupun dengan aturan agama yang dijauhkan dari kehidupan. Bahwa itu adalah sekularisme yang merusak. Sehingga dalam berbisnis  tidak memikirkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. Mereka melupakan dan mengenyampingkan aturan agama. Tidak merasa takut bahwa mereka diawasi oleh Sang Maha Pengawas yaitu Allah Swt. Mereka pun tidak merasa berdosa kalau  di kehidupan nanti akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat  dan dilakukan. Dengan keserakahan dan kerakusannya mereka menebang pohon liar, membakar hutan dan menjadikan pegunungan berubah alih menjadi  lahan perkebunan dan  pertanian.

Maka permasalahan bencana banjir yang terjadi  terus menerus setiap tahunnya tidak akan bisa terselesaikan dengan cara teknis saja. Karena  sistem kapitalisme-sekularisme telah terbukti  nyata melahirkan banyak kebijakan yang hanya berpihak pada kepentingan penguasa dan pemilik modal (pengusaha). Bahkan nilai-nilai kapitalisme-sekularisme telah nyata mengabaikan rusaknya ekologi alam dan hajat hidup manusia. Tak heran jika kerusakan dan bencana terus terjadi. Seperti firman Allah Swt :

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)," (TQS ar-Ruum [30]: 41)

Berbeda jauh dengan sistem Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat aturan yang lengkap dan benar yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Dalam mengatasi bencana banjir, Islam menjamin pembangunan harus selalu menjaga keseimbangan lingkungan. Ekonomi Islam tidak tersentralisasi dan berorientasi pertumbuhan semata, melainkan lebih berorientasi pada distribusi.

Aktivitas ekonomi akan  merata di seluruh penjuru negeri. Yang berimbas pada menurunnya kepadatan kota. Hal ini karena prinsip tata kota dalam Islam dikembangkan dengan memberikan daya dukung lingkungan. Karena Islam melarang bersikap zalim terhadap sesama manusia, hewan maupun tumbuhan.

Islam juga menetapkan tentang status kepemilikan harta di dunia. Dimana terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan umum, negara dan individu. Kepemilikan umum: Barang tambang yang terus-menerus tidak habis-habis. Dan kepemilikan  negara berupa sumber alam yang melimpah, seperti: Gunung, danau, tanah yang ditinggalkan pemiliknya karena kalah perang dan lain-lain. Jenis ini tidak boleh dikuasakan dan diserahkan pengelolaannya pada individu. Negara tidak berhak mengubah kepemilikan umum menjadi milik individu. Apapun dalihnya. Termasuk membiarkan pembangunan pemukiman yang  mengancam keberadaan daerah tersebut.

Pembangunan pemukiman atau fasilitas publik lain dilakukan dengan mengutamakan faktor sanitasi karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan. Maka saluran pembuangan pun menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan. Termasuk saluran drainase yang memudahkan air mengalir dengan daya tampung yang mencukupi.

Dan di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai tipe telah dibangun untuk mencegah bencana banjir maupun untuk keperluan irigasi. Di provinsi Khuzestan, tepatnya di daerah Iran Selatan masih berdiri bendungan-bendungan dengan kokoh untuk irigasi dan pencegahan banjir.

Pada masa khilafah Islam. Secara berkala, khilafah mengeruk lumpur-lumpur di sungai, daerah aliran air agar tidak terjadi pendangkalan. Khilafah juga sangat ketat dalam menjaga kebersihan sungai, danau dan kanal dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang mencemari air sungai, danau dan kanal.

Khilafah juga membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat,  evakuasi, pengobatan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana.

Khilafah pun akan cepat tanggap menangani korban bencana banjir dan bencana alam. Khilafah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang  layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan atau tempat istirahat  yang tidak memadai.

Kemampuan peradaban Islam dalam mengatasi bencana banjir dan bencana lain bertahan selama berabad-abad. Ini adalah buah dari keimanan, ketaatan kepada Allah Swt. Dan keteguhan dalam mempelajari sunnatullah sehingga mampu menggunakan teknologi yang tepat dalam mengelola air dan mengatasi bencana banjir.

Demikianlah gemilangnya peradaban Islam ketika diterapkan di muka bumi ini. Khilafah telah terbukti nyata mampu mengatasi bencana banjir akibat ulah manusia.

Maka sudah saatnya kita kembali kepada syariah Islam yaitu dengan menerapkan Islam kafah dalam Daulah Khilafah Islam. Wallahu a'lam bishshawab

Opini

Ditulis Oleh : Khatimah Ummu Warabatul Bait dan Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com 
Setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya menimba ilmu dengan suasana  yang  kondusif,  terjalin  rasa   saling   menghargai   satu   sama lain  dan menjadi pribadi  yang santun.

Tetapi, semua itu tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Untuk kesekian kalinya publik dikejutkan dengan adanya laporan kejahatan antar pelajar, yang lebih dikenal dengan bullying.

Sebagaimana yang dilansir dari republika.co.id, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil  dan Partisipasi Anak, Jasra Putra mengatakan sepanjang   2011 hingga 2019,  KPAI mencatat   37.381 pengaduan mengenai anak.

Terkait dengan kasus perundungan,    baik di media sosial maupun di dunia pendidikan, laporannya mencapai 2.473 laporan. Jasra meyakini pengaduan anak kepada KPAI   tersebut bagaikan fenomena gunung es. Artinya, masih sedikit yang terlihat di permukaan karena dilaporkan, sementara di bawahnya masih    tersimpan kasus-kasus lain yang besar namun tidak dilaporkan. "Trennya terus meningkat," kata Jasra, Ahad (9/2).

Bahkan Januari sampai Februari 2020, setiap hari publik kerap  disuguhi berita fenomena kekerasan anak.  Seperti siswa yang jarinya harus diamputasi, kemudian siswa yang ditemukan meninggal di gorong-gorong sekolah, serta siswa yang ditendang lalu meninggal.   "Tentunya ini sangat disadari dan menjadi keprihatinan bersama.

Kalau melihat skala dampak yang disebabkan dari ketiga  peristiwa diatas,  memperlihatkan gangguan perilaku yang dialami anak. Gangguan perilaku  tersebut perlu diantisipasi sejak awal," kata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, Sabtu (inilahkoran.com,8/2/2020).

Ada banyak faktor pemicu bullying. Selain disebabkan bebasnya  para pelajar  mengakses   tontonan     kekerasan, sehingga     timbul dalam  dirinya keinginan untuk meniru perbuatan tersebut,   ada juga faktor penggunaan gawai yang tidak terkontrol. Selain itu tidak kalah penting dan bahkan menjadi faktor dominan adalah  kurangnya pendidikan  agama  yang   mengakibatkan iman generasi umat rapuh.

Semua itu terjadi karena kesalahan sistem yang diterapkan di negeri ini, termasuk dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan lebih banyak mengacu pada sistem pendidikan Barat yang berasaskan sekularisme, yang memisahkan agama dari kehidupan.

Sehingga pendidikan hanya ditujukan untuk melahirkan manusia-manusia pekerja yang mengejar materi semata.  Generasi yang dilahirkan dari sistem pendidikan semacam ini bisa jadi cerdas, namun culas.

Hanya memiliki kecerdasan intelektual tanpa didasari kecerdasan spiritual dan kecerdasan moral (akhlak), sebagaimana yang diharapkan dari tujuan pendidikan nasional, yaitu generasi yang memiliki  imtak (iman dan ketakwaan pada Allah SWT) serta menguasai iptek.   

Sayangnya, dengan sistem kapitalis sekuler yang dianut negara saat ini, peran negara sebagai pengatur urusan rakyat semakin hilang. Dalam urusan pendidikan misalnya, berbagai hal yang bisa merusak pola pikir dan pola sikap peserta didik seolah dibiarkan, seperti tontonan asusila dan kekerasan termasuk game-game online yang cenderung berbau kekerasan begitu mudah diakses hanya dengan satu sentuhan jemari tangan melalui gadget.

Bagaimana mungkin berharap generasi unggul dari sistem kapitalis sekuler ini.
Sangat jauh berbeda saat  Islam dijadikan sistem aturan untuk mengatur kehidupan dan solusi atas setiap problematika yang terjadi. Persoalan ekonomi, politik, hukum, sosial, keamanan dan sebagainya, termasuk persoalan pendidikan, Islam punya jawabannya dan menyelesaikannya secara tuntas.

Dalam persoalan pendidikan, Islam memberikan perhatian besar dalam pendidikan generasi, bahkan dimulai sejak dini. Saat Islam berjaya keluarga kaum muslim menjadi madrasah pertama bagi putra, putrinya.

Anak-anak sedari dini telah dibiasakan mendengarkan, membaca dan menghapal bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran secara rutin, sehingga tidak aneh karena rutinitas tersebut anak-anak pada masa itu sudah hapal Al-Quran di usia enam atau tujuh tahun, masa-masa yang dikenal sebagai golden age.

Setelah berhasil menuntaskan hapalan Al-Quran mereka mulai di ajarkan untuk menghapal kitab-kitab, hadis bahkan kitab berbahasa Arab yang berat sekalipun sekelas Alfiyah Ibnu Malik.
Maka dengan model pendidikan Islam yang diberlakukan negara Islam saat itu, bermunculan para remaja yang sudah memberikan fatwa di usia yang belum genap 15 tahun, seperti: Iyash bin Muawiyah, Muhammad bin Idris as-Syafi'i dan banyak lagi yang lainnya.

Produktivitas remaja di sistem itu sungguh luar biasa, banyak karya ilmiah, riset dan penemuan tekhnologi yang dihasilkan. Semua itu didapat dari kondusivitas kehidupan masyarakat di zamannya.

Generasi unggul yang hadir di dalam sistem Islam lahir dari individu-individu warga negara yang  memiliki kesadaran bahwa dirinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap berbagai aktivitasnya.  Masyarakat dan keluarga juga berperan begitu luar biasa dalam membentuk karakter mereka.

Selain itu tentu saja peran negara tidak bisa dilepaskan dari itu semua, Sebab negara dengan fungsinya  sebagai raa'in (pengatur)dan junnah (pelindung) berperan besar dalam mengantarkan kehidupan aman, tentram dan sejahtera di antara warga negaranya dengan sistem yang diterapkannya, yaitu Islam.

Negara berkewajiban menjaga warga negara dari berbagai media yang berdampak negatif bagi rakyatnya termasuk generasinya.  Negara akan  melarang semua konten media yang merusak, baik berbentuk buku, majalah, surat kabar, media elektronik dan virtual.

Sebagai perisai umat kepala negara dalam Islam  berkewajiban menutup pintu-pintu kemaksiatan, agar anak-anak terhindar dari tayangan sampah yang akan membuat mereka kecanduan. Oleh karena itu untuk menghindari bullying pada remaja, harus ada kerjasama antara orang tua, masyarakat dan negara.

Agar anak-anak sibuk dengan ketaatan, maka harus diarahkan dengan banyak membaca, mendengarkan, menghafal al-Qur'an, hadist, kitab-kitab, tsaqofah para ulama atau berdakwah di tengah-tengah masyarakat, dengan begitu mereka tidak akan sibuk melakukan maksiat.

Dengan menyibukkan diri dalam ketaatan, waktu , umur, ilmu, harta dan apapun yang mereka miliki In syaa Allah akan menjadi berkah.
Sungguh luar biasa sempurnanya sistem      Islam jika diterapkan    di tengah-tengah masyarakat. Orangtua tidak perlu  was-was mencarikan pendidikan, dan anakpun akan merasakan nyaman saat menimba ilmu di suasana  yang kondusif, dengan pemahaman akidah yang kokoh.

Semua itu pasti akan segera terwujud dalam sistem yang sudah dikabarkan Rasulullah saw dan dijanjikan Allah SWT. Karena itu, menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk mewujudkan sistem Islam yang akan mengayomi seluruh umat manusia, tak terkecuali kaum muda sebagai generasi pelanjut estafet perjuangan ini.
Wallahu'alam bish-shawab.


Opini
Ditulis Oleh : Kak Rose
Ibu Rumah Tangga, Alumni BFW

Mitra Rakyat.com
"Mulutmu harimaumu" Pepatah ini agaknya sesuai untuk menanggapi pernyataan kontroversial  dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Hanya dalam hitungan hari menjabat Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) namun pernyataannya yang menyebut agama sebagai musuh Pancasila membuat kaum muslimin meradang. Hingga kini pernyataan tersebut menuai polemik dan kecaman di masyarakat. Atas pernyataannya tersebut mengaharuskan ia memberikan klarifikasi.

Sebagaiamana dilansir oleh laman media Indonesia.com, (12/02/2020), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengklarifikasi polemik pernyataannya mengenai hubungan Pancasila dan agama. Yudian menyatakan tidak bermaksud mempertentangkan antara agama dan Pancasila.

"Yang saya maksud bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin. Pancasila itu agamis karena kelima sila Pancasila dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI,” kata Yudian melalui keterangannya yang diterima Media Indonesia, Rabu (12/2/2020).

Diketahui sebelumnya, dalam sebuah wawancara, rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila.Yudian menjelaskan konteks pernyataannya adalah pada kenyataannya Pancasila kerap dihadap-hadapkan dengan agama oleh pihak tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrem. Bahkan, belakangan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. (DetikNews, 12/2/2020)

Statement Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila cukup menyesakkan dada. Kabar tersebut seolah membuka luka lama, karena muncul setelah isu radikalisme yang menyudutkan umat Islam belum lama ini. Apabila dilihat secara keseluruhan, isi dari pernyataan kepala BPIP tersebut sebenarnya ditujukan kepada segelintir orang/kelompok. Meski tidak menyebutkan kelompok yang dimaksud, tetapi tersirat jelas bahwa itu adalah kelompok Islam. Walaupun sempat mengeluarkan klarifikasi atas pernyataannya, tetap saja secara tidak langsung ia telah menempatkan agama Islam sebagai musuh bangsa dan sumber kekacauan di dalam negara.

Jika menelaah secara mendalam, apa yang disampaikan oleh Kepala BPIP, Yudian, adalah pernyataan tak mendasar dan irasional. Sosoknya sebagai muslim seolah tak mengenal ajaran agamanya. Rekam jejaknya sebagai rektor di perguruan tinggi Islam tak pernah memihak syariat. Sebut saja kasus pelarangan cadar dan kontribusinya menghalalkan zina atas disertasi Abdul Aziz tentang Milk Al-Yamin beberapa waktu lalu. Fakta-fakta itu sungguh ironis dan tak pantas datang dari seorang muslim. Apalagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai rektor di salah satu Universitas Islam ternama tanah air.

Pancasila memang bukan bagian ataupun lahir dari syariat Islam, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tak bertentangan dengan Islam karena isinya merupakan hasil dari perjuangan para ulama negeri ini meski tidak secara utuh. Sejarah Indonesia sejak awal perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan dari tangan penjajah, mencatat begitu banyak para pejuang yang bertempur dengan dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Mereka berani berkorban harta bahkan nyawa karena perjuangan bagi mereka merupakan jalan jihad  melawan penjajah kala itu. Pengorbanan yang dilakukan oleh mereka diawali dengan keyakinan bahwa melawan penjajah berarti juga memperjuangkan agama.

Menganggap agama sebagai musuh ideologi Pancasila tak ubahnya kaum komunis sosialis yang menuduh agama sebagai candu dengan berupaya mereduksi bahkan menghapus keberadaan agama dari kehidupan. Tak jauh berbeda hari ini, sistem demokrasi sekuler yang belum lama diadopsi, telah semakin menampakkan wajah aslinya. Sistem ini adalah biang masalah munculnya reaksi dan orasi kebablasan tanpa arahan syariat. Sistem demokrasi sekuler telah menyuburkan perilaku pejabat yang seringkali memojokkan Islam. Harta dan jabatan lebih berharga ketimbang keimanan. Maka, tidak heran jika aroma sekularisme kental tercium dari pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Islam, adalah agama politik spiritual yang diturunkan oleh Allah Swt. sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan keimanan dan  memberi solusi atas setiap problem kehidupan manusia.

Islam dan Pancasila tidak sama. Islam ada sebelum Pancasila, bahkan Islam lebih dulu eksis jauh sebelum negara Indonesia lahir. Pengaruh Islam sangat besar dalam peradaban dunia. Fakta sejarah membuktikan, hanya Islam yang mampu menyatukan keberagaman. Bahkan Islam diterima oleh seluruh manusia. Perbedaan budaya, bahasa hingga kebiasaan tak menjadi penghambat persatuan. Islam menyatukan perbedaan.

Penerapan Islam secara total dan komprehensif, tidak hanya mendatangkan kedamaian pada dunia. Tetapi juga keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi siapa saja yang berada dalam naungannya. Tanpa membedakan agama, bangsa, etnik, suku dan rasnya. Sebaliknya, saat Islam diabaikan bahkan dicampakkan, dan hukum thagut yang dielu-elukan, dunia diliputi kekacauan. Maraknya perilaku kebablasan, dangkalnya akidah, merebaknya ujaran membenci ajaran agama hingga menyakiti kaum muslimin pun terjadi silih berganti.

Dari sini, menempatkan Islam berhadap-hadapan dengan Pancasila atau meletakkan Islam di bawah Pancasila apalagi menyingkirkan Islam dengan alasan untuk mengangkat dan membumikan nilai-nilai Pancasila sungguh tidak dapat diterima. Apatah lagi jika Islam dituduh sebagai musuh negara dan memecah belah bangsa, jelaslah itu adalah tuduhan yang tak berdasar dan penuh dengan fitnah.

Allah Swt. Berfirman :

"....Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (TQS. Ali Imran [3]: 118)

Penggalan ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan kepada kita, betapa para musuh Islam telah menampakkan kebenciannya kepada Islam. Dan hari ini, begitu banyak fakta yang membuktikan bahwa para pembenci Islam semakin mengepakkan sayapnya, berbagai tudingan miring senantiasa disematkan kepada Islam dan pengikutnya. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan, umat muslim harus lebih peka dalam memahami segala kebencian yang datang, serta bahu membahu mencari cara jitu untuk mengahadapi segala perilaku kebablasan, dangkal akidah, membenci ajaran agama hingga menyakiti kaum muslimin yang kian massif terjadi.

Satu-satunya solusi untuk mengatasi semua itu adalah dengan diterapknnya aturan Islam secara kaffah melalui institusi Islamnya; Daulah khilafah Islamiyyah. Niscaya segala macam kebencian yang dialamatkan kepada Islam akan bisa diatasi hingga ke akarnya.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab

Awaluddin Rao Mantan Anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumut
Mitra Rakyat.com(Padang)
Mantan Anggota Dewan Tapanuli Tengah (Tapteng) Awaluddin Rao yang diduga pernah tersandung kasus korupsi dana perjalanan fiktif tahun 2016-2017, jadi sorotan masyarakat Kota Padang.

Masyarakat berpendapat seorang mantan anggota dewan sok menjadi pahlawan kesiangan dalam menyelamatkan uang negara, sebut warga sekaligus Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dikota Padang ini.

Klik berita terkait 

ASN yang enggan namanya untuk diterbitkan itu menilai, " apa yang disebutkan nya(Awaluddin Rao, red) bertentangan dengan apa yang telah dilakukan masa dirinya saat berstatus sebagai wakil rakyat Tapteng Seperti yang diberitakan media 1minutesnews.com dua tahun lalu", katanya, Selasa (18/02) di ruang kerjanya.

Ini menyangkut pernyataan yang pernah diungkapkan Awaluddin Rao dipemberitaan media ini sebelumnya, bahwa proyek pematangan lahan milik Pemko Padang dengan pagu 17 milyar bisa dipangkas menjadi 13 milyar.

Dan Rao juga pernah menyebutkan kalau proyek tersebut ada berbau politik, proyek dimaksud ada kepentingan salah satu Cagub yang akan bersaing di pilkada yang akan datang,  kata ASN itu.

Menengok kebelakang, pernah berstatus tersangka kasus korupsi perjalanan fiktif di Mapolda Sumut, mantan anggota dewan Tapteng yang sekarang sebagai pengusaha kontruksi ini seakan menjadi "pahlawan kesiangan" sebagai penyelamat uang negara, cecarnya.

Sementara apa yang dia lakukan dulunya, jauh lebih parah dengan apa yang diduga terkait proyek pematangan lahan itu. Sebab, kalau ini baru prasangka, sementara dia sudah berstatus tersangka dengan beberapa anggota dewan lainnya, tegas ASN itu lagi.

Terakhir dikatakan ASN itu, meskipun uang negara yang diduga difiktifkan itu sudah dikembalalikan kepada negara sesuai pengakuannya diberita itu, tapi yang dikaji adalah perbuatan melanggar hukumnya yang harus dipertanggung jawabkan. Namun nyatanya Awaludin Rao seakan tidak tersentuh hukum dan masih bisa menghirup udara segar, pungkasnya.

Dilain pihak saat dikonfirmasi media kepada Awaluddin Rao via whatsapp 0812-6536-0xxx, pada hari yang sama, dengan singkat menjawab, "biarkan saja pak", kata Awaluddin Rao.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi  pihak terkait lainnya.*roel*



Mitra Rakyat (Pasbar)
Disela-sela kesibukan sehari-hari selaku istri seorang kepala daerah dan  juga menjabat sebagai anggota DPRD pasbar, Sifrowati masih meluangkan waktunya untuk mengunjungi Davin Raditya Saputra bayi penderita Atresia Ani putra dari Nasisra (22) Warga Tanjung pangkal, Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat(Pasbar).


Dalam kunjungan nya tersebut Sifrowati merasa sangat terharu dan ikut mersakan kepedihan Yang ditanggung oleh Davin dan Ibunya yang ditinggal pergi Suaminya saat Kandungan memasuki usia dua (2) bulan dan sampai saat ini belum ada kabar beritanya.

Dalam kunjungan nya tersebut Sifrowati juga berkesempatan menyerahkan bantuan atas nama keluarga serta atas nama Pemda Pasbar melalui BAZNAS berupa bahan makanan pokok dan sejumlah Uang.

"Saya kesini murni dengan hati yang tulus dan merasa terpanggil hati nurani saya atas apa yang dialami Bayi Davin, dengan bantuan ini semoga bisa mengurangi beban dari keluarga Davin," ungkap Sifrowati.


Dalam kunjungannya itu Sifrowati juga didampingi oleh Camat Pasaman Ayub Pramudia, Walinagari Lingkuang Aur Fahrezi serta Jorong Tanjung Pangkal.

Menurut Sifrowati Davin akan melakukan operasi di RSUP M.DJAMIL Padang, yang akan dikawal lansung oleh Baznas, Pemda dan anggota DPRD Pasbar. (RUDI/DEDI)



Mitra Rakyat.com (Padang)

Menyikapi lonjatan harga bawang putih akhir-akhir ini, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pangan Kota Padang menggelar operasi pasar di sejumlah titik di Kota Padang.

Plt. Kepala Dinas Pangan Kota Padang Guswardi mengatakan, operasi pasar bawang putih dimulai, Senin 17 s/d 20 Febuari 2020. Masyarakat dapat membeli bawang putih seharga Rp. 32 ribu/kg.

“Semula kita menetapkan harga Rp. 35 ribu/Kg diralat menjadi Rp.32 ribu/Kg. Dan kita menganjurkan masyarakat hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 kilogram,” sebutnya.

Ia menambahkan, operasi kali ini Pemko Padang menjual bawang putih sebanyak 15 ton, dilakukan dibeberapa titik seperti Belakang Kantor Balaikota Aie Pacah, Pasar Raya Padang, Pasar Bandar Buat, Pasar Lubuk Buaya dan di 11 kantor camat.

“Semoga hal ini dapat memberikan keringanan kepada masyarakat,” harapnya. 

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengapresi langkah cepat yang dilakukan oleh Dinas Pangan Kota Padang ini. “Semoga hal ini dapat mencegah terjadi inflasi dan harga di pasaran tetap stabil,” jelasnya saat meninjau operasi pasar bawang putih belakang Balaikota, Senin, (17/2/2020).

Berikut jadwal Operasi Pasar Bawang Putih Pemko Padang;

Senin, 17/2/2020, Kantor Camat Pauh mulai pukul 10.00 s/d 16.00 Wib, Pasar Raya pukul 09.00 s/d 16.00 Wib

Selasa, 18/2/2020, Kantor Camat Lubuk Kilangan,  mulai 08.00 s/d 14.00 Wib, Pasar Bandar Buat mulai 14.00 s/d 16.00 Wib, Kantor Camat Lubuk Begalung 08.00 s/d 16.00 Wib.

Kantor Camat Kuranji 08.00 s/d 16.00 Wib, Kantor Camat Kota Tangah 08.00 s/d 14.00 Wib dan Pasar Lubuk Buaya 14.00 s/d 16.00.

Rabu, 18/2/2020; Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 08.00 s/d 16.00 Wib

Kamis, 20/2/2020; Kantor Camat Nanggalo Nanggalo, Kantor Camat Padang Timur, Kantor Camat Padang Selatan 08.00 s/d 16.00, Kantor Camat Padang Utara 08.00 s/d 12.00 dan Kantor Camat Padang Barat 13.00 s/d 16.00 Wib. (Mul)



Mitra Rakyat.com ( Padang )
Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Padang agar mendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang salah satunya bersumber dari pajak daerah.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menjadi Inspektur Upacara Bulanan Pemko Padang di Pelataran Parkir Balaikota Padang, Aie Pacah, Senin (17/2/2020). Hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul dan seluruh ASN Pemko Padang.


Mahyeldi mengatakan, agar pembangunan yang dilakukan berjalan lancar diperlukan pembiayaan yang besar, yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang di kumpulkan oleh17 OPD penghasil pajak daerah.

“Ada 11 jenis pajak daerah yang leading sektor di kelolah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang yang masing-masingnya memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Padang.  Dan kita menginginkan 11 jenis pajak daerah ini dapat dikelolah dengan baik sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan PAD Kota Padang sekaligus akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,“ jelasnya.



Ia menambahkan, pada tahun 2019, capaian PAD Kota Padang Kota Padang sebesar Rp. 546,37 miliar yang berasal dari capaian 17 OPD penghasil pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah berkontribusi sebesar 72% atau sebesar 392,50 miliar. Dibandingkan tahun 2018, terdapat peningkatan capaian penerimaan PAD atau surplus sebesar 58,7 miliar dan khusus pajak daerah surplus Rp. 39,6 miliar.

“Kita berharap peningkatan PAD ini dapat menjadi motivasi dan semangat agar lebih giat lagi dalam memaksimalkan semua potensi PAD yang ada disemua sektor penerimaan, baik pajak daerah maupun lainnya-lainnya PAD yang sah yang menjadi salah satu tumpuan kita untuk melaksanakan keberlanjutan pembangunan Kota Padang,” ujar Wako.

Lebih jau dijelaskannya, sebagai motivasi, hari ini Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah pengelolah pendapatan asli daerah dan Wajib pajak terbaik di tahun 2019, terdiri dari 2 OPD dan wajib pajak terdiri 3 pajak hotel, 3 pajak restoran dan 3 pajak hiburan. 

OPD pengelolah PAD terbaik diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang dengan realisasi sebesar 146,62% dan Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar 118,05%.

Pajak Hotel diterima oleh Hotel Mercu, Pangeran Beach Hotel, Grand Inna Muaro Hotel. Pajak restoran diterima oleh Mc. Donalds, KFC dan Pizza Hut dan Pajak Hiburan diterima oleh Bioskop Transmar Padang XXI, Cinema XXI dan PT. Ramayana Lestari/Zona 200).

“Selamat saya ucapkan kepada 11 organisasi perangkat daerah pengelolah pendapatan asli daerah dan wajib pajak terbaik tahun 2019. Semoga perangkat daerah pengelolah dapat berpacu meniru hal yang serupa,” tukuknya. (th).

#taf ch



Mitra Rakyat.com (Pasbar)
Masih dalam suasana Hari Pers Nasional (HPN) Bupati Pasbar Yulianto mengajak seluruh awak media yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk bersama membangun Nagari Tuah Basamo.

Hal itu diungkapkan Bupati saat Temu ramah bersama awak media dan para OPD yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati, Minggu (16/2).

Ajakan tersebut sekaligus untuk memerangi informasi yang tidak jelas atau hoak. Peran media sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan UU Pers tahun 1999.

"Pers itu harus mampu secara bersama sama membangun daerah kita tercinta ini. Selama ini saya melihat sudah terjadi kerjasama yang baik antara Pemda dengan awak media. Namun, ke depan perlu kita secara bersama sama untuk mempererat tali silaturahmi ini demi Nagari Tuah Basamo,"tandas Yulianto.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah  tidak akan terekpos jika media  tidak menyampaikan kepada masyarakat. Melalui pemberitaan media masyarakat tahu apa yang telah dilakukan oleh Pemda.

"Seperti saat ini kita sudah dipastikan mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat untuk pembangunan pelabuhan Teluk Tapang yang jumlahnya Rp.800 Miliar. Untuk itu, mari kita bersama sama membangun nagari Tuah Basamo,"papar Yulianto.

Selain itu, wartawan juga mengharapkan kehadiran kantor baru Diskominfo disertai dengan ruangan untuk media center, peningkatan SDM wartawan atau study banding. Karena wartawan berada di bawah naungan Diskominfo.

"Pertemuan ini diharapkan terus berlanjut dengan ritme yang lebih sering. Sehingga komunikasi terjalin dengan baik. Kepada kepala OPD juga diharapkan agar terbuka berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak hanya itu, saya juga berharap setiap kegiatan saya didampingi oleh wartawan yang dikomandoi oleh Diskominfo," tambah Yulianto.

Dalam temu ramah tersebut hadir kepala OPD, Para Kabag, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Perkumpulan Jurnalis Online (AJO) Balai Wartawan (BW) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI).(Dedi/Rudi)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.