September 2019

Arman(Man) Ketua RW 09 Kelurahan Diduga Sakukan Uang Sosialisasi terhadap LPM, Polsek, Pemuda Panukahan dan Media  dari PT.Lepen Kencana Utama 
Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga, terjadi kegiatan pungutan liar (Pungli) dengan modus uang sosialisasi di Panukahan, Kelurahan Balai Gadang. Praktek yang melanggar hukum tersebut dilakukan oleh oknum Ketua RW 09 didaerah itu yang bernama Arman alias Man.

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga kelurahan  setempat yang tidak senang dengan ulah Ketua RW 09 itu. Warga yang tidak ingin diketahui namanya mengatakan," inilah bukti kelakuan Ketua RW yang tidak baik itu, kata warga tersebut seraya melihatkan beberapa foto Kwitansi yang ditandatangani oleh sang ketua Rw kepada media, pada Senin (09/09) dikediamannya.

Mulai dari kwitansi tanda terima mengatas namakan uang keamanan, bongkar barang, Honor 7 Orang, Tambah daya, Beli material bata, Pasir, semen sampai yang namanya uang sosialisasi kepada LPM, Polsek, P.Panukahan dan Media, kalau ditotal semua, uang yang telah digelontorkan PT.Lepen Kencana Utama atas nama ketua Rw sebesar Rp 85.500.000, kata warga itu.

Fokus pada kwitansi yang mengatas namakan sosialisasi sebesar Rp 11.500.000, tertanggal 14 Agustus 2019, hingga saat ini sebagai warga belum mengetahui dilakukannya sosialisasi seperti yang ada pada kwitansi oleh sang ketua Rw, terang warga itu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Jumadi SH. Saat dihubungi via telepon 08126787xxx pada Jumat (13/09) tadi mengatakan," tidak pernah mengetahui terkait dana  yang ada dikwitansi dengan tujuan sosialisasi tersebut, selanjutnya mengatakan, " mantap juga kelakuan Ketua RW ini", kata ketua LPM Kelurahan Balai Gadang itu.

Dilain pihak, Jek salah sorang pekerja di proyek pembangunan SPAM IKK Palukahan Gadang yang sedang berjalan itu saat dikonfrotir mengatakan," awal pekerjaan dimulai pihak rekanan (PT.Lepen Kencana Utama) telah sepakat  dengan Pak Man (Ketua Rw 09) untuk mengadakan sosialisasi kepada beberapa elemen masyarakat,  agar pekerjaan berjalan lancar tanpa ada satu hambatan pun", kata Jek.

Benar pada Tanggal 14 agustus 2019, telah membayarkan kepada Man uang sebesar Rp 11.500.000, dengan bukti kwitansi yang telah ditandatangani oleh Man, tapi dia bukan berurusan dengan saya, kata Jek.

Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 16.00Wib didakan silahturahmi antara LPM,RT ,RW tempat kantor lurah Balai Gadang, jalan sungai bangek jalur pipa yg di lalui oleh PT.Lepen, kata Jek.

Terkait perealisasian dana sebesar 11.500.000 untuk sosialisasi terhadap LPM, Polsek, Pemuda Panukahan, dan Media yang diambil oleh pak man, Jek mengatakan tidak tahu, silahkan tanyakan kepada Ketua LPM, pungkas Jek.

Anehnya, saat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Ketua Rw 09) via telpon nya 0813-7432-2xxx menyangkut hal tersebut pada Senin (09/09) waktu lalu, malah marah-marah kepada awak media ini

Man dengan nada tinggi malah mencaci maki media dengan mengatakan," apa hak anda menanya saya,, saya tidak pernah menanyakan siapa anda, jadi jangan coba- coba memfitnah saya", kata Ketua Man dengan nada penuh amarah.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/ikw*

Diduga, alasan tiang listrik menjadi penghabat pekerjaan rehabilatasi saluran drainase di perumahan Alai Parak Kopi.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga pekerajan rehabilitasi saluran drainase paket 4 milik Bidang PSDA (DPUPR) Kota Padang menuai masalah. Disinyalir, proyek negara dikerjakan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang. Tiang listrik menjadi alasan kontraktor sebagai penghabat pekerjaan, yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai sempurna.

Apakah pemindahan tiang listrik tidak termasuk pada kajian di perencanaan awal oleh DPUPR  Kota Padang ..?

Pekerjaan rehabilatasi saluran drainase paket 4 dengan nomor kontrak 10/Konst-SDA/APBD/PUPR /2019, dikerjakan CV.Nan Tujuah dalam pengawasan CV. NANDRA CONS, diduga pada pelaksanaan tidak memiliki perancanaan yang matang oleh dinas terkait.

Saluran Drainase Terbengkalai, Akibatkan Saluran Air lingkungan Warga Perumahan Alai Parak Kopi  Tidak Lancar
Sehingga proyek yang bernilai Rp 1.374.495.068,23 TA 2019 tersebut bermasalah, kalau digabung secara keseluruhan ada sekitar 15 meter jarak saluran belum dikerjakan, alasan kontraktor karena tiang-tiang listrik tersebut.

Namun nekatnya Dinas PUPR Kota Padang , pekerjaan itu tetap di Provisonal Hand Over (PHO) artinya, teridikasi pihak dinas (tim PHO) telah meloloskan hasil pekerjaan dan membayarkan uang kontraktor mungkin mencapai 95 persen dari jumlah uang jasa yang harus diterima rekanan.

Sementara, saat media telusur kelokasi lapangan pada Kamis (12/09) kemarin, ditemukan masih ada saluran drainase yang belum dikerjakan.

Saat dikonfirmasi kepada Wandi selaku kontraktor terkait hal itu mengatakan," saluran tidak bisa di kerjakan karena terhambat tiang listrik", kata Wandi.

"Karena dikuatirkan titik tiang akan roboh kalau tetap dilakukan penggalian dan terkait volumenya telah dikurangi setiap titik tiang yang menghambat saluran", alasan Wandi.

Idealnya sebelum pelaksanaan kegiatan, dikajian perencanaanlah hal-hal yang mungkin bisa menjadi penghabat kegiatan proyek dibahas untuk mengatasinya, agar pekerjaan tidak terganggu dan mendapatkan hasil yang diharapkan, kata salah seorang warga yang enggan namanya dituliskan media, pada hari yang sama.

Selanjutnya warga yang mengaku  juga memahami pekerjaan infrastruktur itu mengatakan, "Ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu proyek, apalagi itu menyangkut penggunaan uang negara. Diantaranya, perencanaan yang matang, ketepatan memilih bentuk organisasi proyek, memilih pimpinan yang cakap, dan pembentukan tim proyek yang terintegrasi dan terorganisir" pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban pihak Consultan pengawasa, PPTK , PPK dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/ikw*

Diduga, Proyek Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (DPUPR ) Bidang PSDA Kota Padang, Langgar KAK pada Pelaksanaannya
Mitra Rakyat.com(Padang)
Lagi, pekerjaan drainase milik Bidang PSDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang jadi sorotan masyarakat. Diduga kuat dalam perjalanannya proyek yang menggunakan APBD TA 2019 sudah bermasalah.

Sebab, kegiatan dimulai tanpa menggunakan papan proyek, juga rekanan disinyalir tidak membuat direksikeet sebagai kantor kecil dilapangan, kata warga sekitar yang tidak ingin namanya dituliskan.

Warga juga menyampaikan," saat pekerjaan pembongkaran dilakukan, ada beberapa besi bekas bongkaran platduker sengaja diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, sementara besi tulangan tersebut merupakan aset negara" ungkap Warga itu, dikediamannya pada Rabu (11/09) tadi di Kelurahan Gunung Pangilun.

Bahkan kepedulian kontraktor akan keselamatan para pekerjanya juga patut dipertanyakan. Karena, para  pekerja saat melakukan kewajibannya tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Diri (APD waktu bekerja, tambah warga itu lagi.

Sementara, pada pelaksanaan proyek negara tertera jelas diKerangka Acuan Kerja  (KAK) yang ada didokumen, bahwa," untuk pekerjaan awal rekanan harus menyiapkan papan nama proyek, direksikeet, dan alat dan kelengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja  (K3).

Namun, saat dikonfirmasi kepada Rio menurut informasi sebagai kontraktor pelaksana lapangan pada hari yang sama mengatakan," sebenarnya, untuk pekerjaan pembongakar, rekanan mensubkan kepada pihak ketiga, dan dia (Rio) tidak mengetahui kalau besi bekas platduiker itu diambil oleh mereka", jelas Rio.

Namun, saat ditanya keberadaan plang proyek dan direksikeet, Rio mengatakan," ada diujung sana, seraya menunjuk kearah pinggir jalan raya, anehnya, Rio tidak bisa menjelaskan berapa nilai pekerjaan yang dikerjakannya, hanya mengatakan 1 milyar lebih, katanya singkat.

Selanjutnya media telusuri ketempat papan nama proyek berada sesuai arahan Rio , dan tidak menemukan adanya plang proyek tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan,  pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/ikw*


Mitra Rakyat.com (Padang)
Fenomena yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat menyangkut pelayanan publik diberbagai OPD atau instansi adalah menjamurnya calo-calo yang manfaatkan ketidak pahaman dan ketiadak tahuan masyarakat terhadap prosedur yang harus dilalui. Itulah salah satu tujuan diadakan Lokakarya II Forum Konsultasi Pelayanan Publik Didukcapil, kata Sandra Imelda, pada hari ini Senin(09/09) di Gedung Abu Bakar Jaar,Balai Kota Padang.

Kabag organisasi setda Kota Padang, Sandra Imelda pada kesempatan itu menyampaikan," semoga dengan adanya konsultasi ini, masyarakat jadi lebih pintar dalam mencari dan menginput segala informasi terkait pelayanan publik di OPD yang dipemerintan Kota Padang", kata Sandra Imelda.


Forum konsultasi yang dimoderatori oleh Muharizal berjalan alot dan dipenuhi pertanyaan oleh peserta yang yang didominasi dari masyarakat.
Sebagai medorator kepeawaian Muharizal tidak diragukan lagi.

Terlihat pada forum tersebut, Muharizal mampu meredam dan gairah amarah terkait unek-unek yang selama ini terpendam di kalangan masyarakat.

Dari masyarakat diantara keluhan-keluhan yang mereka sampaikan antara lain, menjamurnya para calo-calo yang mengambil kesempatan terhadap ketidak tahuan mereka, kata salah seorang masyarakat diforum tersebut.

Juga, minimnya sosialisasi melalui publikasi ke tengah-tengah lingkungan masyarakat,  dan masyarakat berharap kegiatan konsultasi ini agar menjadi salah satu agenda tahun yang sampai ke pemukiman masyarakat langsung.

Sampai berita ini diterbitkan, acara konsultasi masih berlanjut dan masuk sesi tanya jawab.


Mitra Rakyat.com (Padang)
Hari ini Walikota Padang H.Mahyeldi ansharullah meresmikan pembukaan Florilkultura Indonesia 2019, bertempat di kawasan perkantoran Balai kota Padang, Jumat (06/09) dipadang.

Sebelumnya Kedatangan Deputi Bidang Pertanian bersama Walikota Padang beserta rombongan disambut tarian-tarian tradisional Sumatera Barat yang telah dipersiapkan panitia.


Dalam sambutannya Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyampaikan," iven ini dapat berjalan lancar dan sukses serta dapat memberikan kesejahteraan kepada kita semua", sambut Walikota.
Di tahun 2010 lalu kelompok tani kita sudah bisa mengekspor ke Belanda, akibat keterbatasan dan ketatnya aturan ekspor hal tersebut tidak dapat berlanjut.

Pemukulan Gandang Tasa saat pembukaan Florikultura 2019
Selanjutnya Mahyeldi mengatakan Pemko Padang berharap Kementerian Pertanian dan Kemenko serta Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk dapat mendukung kegiatan pada bidang florikultura ini.

Sementara itu Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Benni Warlis mengatakan tanaman hias salah satu tanaman yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diharapkan potensi tanaman hias terus berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Sebelumnya dalam laporannya Panitia Pelaksana Saiful Bahri mengatakan atas dukungan dari kemenko dan kementan Kota Padang ditunjuk menjadi penyelenggara Florikultura pertama di luar Pulau Jawa.
Saat ini Kota Padang akan dilakukan Launching Lubuk Minturun Florist Village sebagai Kampung Tanaman Hias dan kita berharap Deputi Bidang Kordinator Tanaman Pangan beserta rombongan berkenan melakukan peresmiannya. (DT/CR)



Mitra Rakyat.com (Padang)
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Mariadi Utama ST.Msi secara resmi buka "Festival Danau Cimpago 2019" hari ini Jumat (06/09) di lingkungan kawasan Pantai Cimpago kota Padang. Acara turut dihadiri beberapa perwakilan Kelompok Pencinta  Sungai (KPS) yang ada dikota padang, Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu Kepala Balai BWSS V Mariadi, ST, M.Si mengatakan, mengajak kepada seluruh komunitas peduli sungai dapat bersama-sama menyusun program dan struktur kepengurusan sekretariat bersama, yang berorientasi terhadap kebersihan sungai.

Dalam rangka meningkatakan  peduli kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sungai, yang asri sebagai destinasi wisata, diharapkan Mardi, "agar setiap elemen masyarakat untuk militansi dalam menjaga kebersihan sungai yang ada dilokasi tempat tinggalnya", kata Mariadi.



Dan sesuai pembicaraan kami dengan Kapolda, lanjut Mariadi, diwacanakan bahwa tempat danau Cimpago ini, akan dijadikan destimasi wisata baru. Dimana harapan ini, akan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, terutama yang berada dekat lingkungan ini.

Dan kami siap mendukung dan mendorong dengan segala fasilitas yang kami miliki, agar komunitas peduli sungai ini, dapat bergerak sesuai dengan harapan.

Mudah-mudahan, tujuan dan harapan kita bersama ini dapat terwujud, dengan catatan bahwa diperlukan semangat dan kerjasama semua pihak.

Sampai berita ini diterbitkan, kegiatan acara masih berlanjut.


Mitra Rakyat.com(Padang)
Acara lokakarya Forum Konsultasi Publik II yang diadakan digedung Abu Bakar Jaar Balai Kota Padang, pembukaan langsung dengan kata sambutan dari Didi Ariyadi, asisten III Pemko Padang.

Forum konsultasi yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat dengan notaben pengusaha, dan beberapa PNS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pelayanan pengusaha barjalan seru. Tujuan dari kegiatan itu menyangkut kegundahan publik terkait pelayanannya dalam urusan yang berhubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dikota ini, kata Didi Riyadi pada Kamis (05/09) tadi.

Semoga dengan adanya konsultasi diforum ini segala macam permasalahan akan terselaikan, katanya.


Muharizal sebagai moderator pada acara itu menyebutkan," acara ini forum ini bertujuan untuk mencari solusi, bagaimana masyarakat untuk kedepannya tidak lagi merasa kesulitan dalam segala macam pengurusan yang menyangkut perizinan usaha mereka", kata Muharizal.

Pada kesempatan itu Rudi Rinaldi selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Padang menyampaikan apresiasi nya terkait kegiatan itu.

" dengan kegiatan ini segala keluhan kesulitan atau hambatan dikalangan masyarakat menyangkut pengurusan izin mereka bisa langsung terdengar dari masyarakat ", sebut kadis.

Dan berharap nantinya, masyarakat tidak lagi apalagi dengan notabene pengusaha merasa nyaman terhadap kinerja DPMPTSP kota Padang, tambahnya.

Selanjutnya, DPMPTSP akan terus berinovatif dalam mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik yang ada di dinas tersebut dengan terintergritas, pungkasnya.

Seterusnya, dipihak  masyarakat atau pengusaha saat dikonfrotir mengatakan," denngan adanya forum konsultasi ini, masyarakat jadi lebih mengerti apa yang akan harus dilakukan saat pengurusan izin", jawab masyarakat tersebut.*roel/ikw*



Mitra Rakyat.com  (Solok)
Kedatangan kepala advokasi hukum DPP Li BAPAN RI Bapak Fandra Arisandi Andika Putra, SH., SHEL adalah untuk silaturahmi sekaligus melihat perkembangan Lembaga BAPAN terkhusus  di DPC BAPAN Solok. Kepala Badan Advokasi Hukum DPP Li BAPAN RI Bapak Fandra SH. SHEL di dampingi Bapak Bahar dari DPD BAPAN sumbar, Ketua KPK Nusantara sumbar Bapak Romi Yufhendra yang beramat Dusun Lembang Jawo, Jorong Pangalai (Sawah Aro) Kenagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang dan langsung di sambut oleh Ketua DPC BAPAN Solok Bapak Fitra Jengkis beserta jajaran pengurus. 29/08/2019

Menurut Bapak Fandra kedatangannya adalah untuk memberikan pemahaman serta menjelaskan visi misi BAPAN kepada selauruh Jajaran Pengurus DPC Solok dan Bagi masyarakat yang terjerat masalah hukum silahkan datang ke rumah Pencari Keadilan BAPAN di Solok. badan advokasi konsultasi pendampingan hukum nasional yang langsung dibentuk oleh Bapak Ketua Umum  Drs  H. Nofrizal Muaz Piliang, SH untuk masyarakat pencari keadilan terkhusus masyarakat Solok. Ujar Pengacara muda ini.

sementara itu menurut ketua DPC BAPAN Solok Bapak Fitra mengucapkan terima kasih atas kedatangan kepala advokasi hukum DPP Bapak Fandra beserta rombongan juga kepada Ketua KPK Nusantara Bapak Romi Yufhendra beserta anggota KPK. Bahwa kita sesama Lembaga ini harus saling bersinergi dan mendukung satu sama lain. Bukan utk menjelekkan apalagi menfitnah.

 Kami selaku pimpinan Li BAPAN Solok akan selalu mengingat Pancasona BAPAN, Bekerja bertindak berdasarkan kejujuran dan hati nurani dan Bergerak bagaikan Halilintar. RY

Helmi Moesim Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 

Mitra Rakyat.com  (Padang)
Diketahui saat ini sejumlah proyek pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 di Kota Padang telah dikerjakan. Sebut saja pendestrian kawasan Batang Arau, Pantai Padang, pengerjaan trotoar hingga pembangunan drainase dan proyek bangunan gedung atau perkantoran.

Demi menghindari dan mengantisipasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas oleh dinas terkait pada kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan secara eksklusif oleh seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang ada, kata Helmi Moesim yang akrab disapa da Ay ini, pada Senin (02/09) di Gedung DPRD Kota Padang.

Selanjutnya da Ay mengatakan, "Tujuan pengawasan tersebut untuk serta merta menghindari kegagalan pekerjaan atau tidak mendapati kualitas produk infrastruktur yang diharapakan," kata da Ay lagi.

Apalagi OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(DPUPR) , dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan(DPRKPP ) Kota Padang yang terlibat aktif dalam pengelolaan uang negara (APBD dan APBN) di pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa itu, disebut demikian, karena disini sangat rentan terjadi penyimpangan. Kegitan KKN terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan, tutur Anggota  Dewan Kota Padang periode 2019-2024 itu.

"Jangan sampai uang negara yang digelontorkan menjadi sia-sia ulah rekanan dan insan pemerintahan  nakal dalam mengemban tugas mereka", sebutnya lagi.

Beliau berharap, agar seluruh pelaksanaan proyek yang ada di Kota Padang ini khusus TA 2019 bisa berjalan dengan lancar sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Sebagai anggota DPRD dikota ini, Helmi Moesim dan rekan-rekan lainnya siap mengawal proyek-proyek pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor agar proyek tersebut selesai sempurna sesuai targetnya,” tegas politisi pentolan Partai Berkarya itu.

Sebab, menjadi anggota legislatif selain sebagai pembawa aspirasi masyarakat, juga salah satu tupoksinya adalah sebagai pengawasan pada kegiatan eksekutif atau pemerintah Kota Padang ini, ungkap Da ay.

Untuk itu kita mengingatkan kepada OPD yang ada dikota ini, agar bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terkait jangka waktu dan spesifikasi teknis pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur  yang diberikan kepada pihak ketiga (Kontraktor), agar mutu dan kualitas bangunan sesuai dengan apa yang diharapkan ,” lanjutnya.

Khusus kepada DPUPR dan DPRKPP Kota Padang yang kerap menjadi sorotan publik terkait kinerjanya, mulai dari PPTK-PPK sampai KPA nya supaya berani bertindak tegas apabila ada temuan penyelewengan pada pelaksanaan oleh pihak ketiga, supaya hasil pekerjaan akan sesuai dengan perencanaan awalnya, selain itu, tambahnya, " juga tidak terkecuali untuk seluruh dinas, wajib memastikan seluruh pengerjaan berjalan semaksimal mungkin sehingga anggaran yang digunakan tidak terbuang sia-sia", tukasnya.

Anggota dewan itu juga mengingatkan, " khusus kepada rekanan atau pihak ketiga, agar bekerja secara profesional dan proposional,;jangan macam-macam, sebab, kami akan selalu mengawasi setiap tindak tanduk mereka dalam pelaksanaannya", tandasnya.

"Jangan sampai karena kejar target di akhir tahun, baru kontraktor kebut pengerjaannya, sehingga terkesan asal-asalan pada pelaksanaannya, sehingga berdampak pada kualitas produksi nya, jangan sampai  usia banguanan bisa bertahan selama 10 tahun hanya menjadi 3 tahun, pungkas Helmi Moesim. *roel/ikw*

Proyek milik DPRKPP Kota Padang  di Kawasan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara terindikasi KKN

Mitra Rakyat.com  (Padang)
Pekerjaan pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan kawasan Alai Parak kopi diduga kuat terjadi konspirasi yang rugikan negara. Sebab, proyek milik Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang itu, dalam perjalanannya ada beberapa kejanggalan didapati media saat dilokasi pekerjaan , pada Senin (02/09) siang tadi.

Proyek bernomor kontrak 39/KONT-PERUM/DAK/DPRKPP/2019 Tanggal 28 Juni 2019 bernilai Rp1.204.888.242,62, yang yang bersumber dari APBN atau Dana Alokasi Khusus  (DAK) itu dikerjakan oleh Cv.Al Fattah dan diawasi Cv.Humairah Engineering Consultan selama 90 hari Kalender, teridikasi KKN. 

Karena rekanan seakan direstui melakukan pelanggaran oleh konsultan pengawas dan dinas terkait. Sebab, saat dilapangan tidak ditemui konsultan pengawas ataupun utusan dari DPRKPP Kota Padang.

Faktanya, banyak ditemukan pondasi saluran drainase rusak dan retak. Disinyalir, retaknya pondasi saluran drainase itu saat pekerjaan nya rekanan tidak membuat koporan terlebih dahulu. Sehingga, pondasi jadi banyak retak dan menuju kerusakan.

Parahnya lagi, pada pekerjaan jembatan, rekanan menggunakan urugan dari runtuhan bangunan, disinyalir agar dapat mengurangi volume pekerjaan dan meraih untung besar.

Begitu juga untuk kulitas redemix pada jembatan yang dikerjakan, diduga tidak mendapiti K 250 seperti yang ada di RAB nya.

Karena, terlihat para pekerja hanya menggunakan molen manual saat pengadukan pasirtu dan semen. Waktu ditanyakan kepada salah seorang pekerja bernama Reza terkait hal itu mengatakan, " kami memakai runtuhan bangunann ini sebagai urugan agar dapat mencapai ketebalan coran 20cm, dan terkait redemixnya, Reza menyebutkan sudah mencapai K 250. Namun, saat ditanya, apakah sudah di uji labor, Reza menjawab belum pernah kepada awak media.

Pelanggaran secara administrasi juga tercium pada pada proyek negara ini,,dikarenakan rekanan  (Cv.Al Fattah)  dalam memakai tenaga ahli teknis dilapangan yang diduga tidak sesuai dengan Sertifikat Keahlian Teknis (SKT) saat penawaran tender.

Ini diakui oleh pelaksana lapangan sendiri yang bernama Pepil. Pepil mengatakan dia tidak mengerti akan ilmu teknik sipil. Disini dia hanya disuruh oleh paman yakni Desmanto pemilik CV. Al Fattah.

"Saya tidak mengerti akan ilmu teknik sipil, saya disini atas suruhan paman saya Desmanto alias Ocha", jelas Pepil.

Saat ditanya keberadaan direksikeet dan konsultan pengawasnya, Pupil mengatakan, "direksikeet itu apa, saya tidak tahu, setelah dijelaskan awak media, Pupil menyebutkan tidak pernah ada dari awal pekerjaan dilaksanakan. Dan terkait keberdaan konsultan pengawas, Pupil mengatakan, " belum datang, meski jam telah menunjukan pukul 10.30 Wib. Uniknya, untuk sebuah nama konsultan pengawas pun Pupil mengatakan tidak tahu.

Selanjutnya, media juga menemui kejanggalan dalam pelaksanaan pemasangan batu pondasi lainnya, terciduk, para pekerja tidak melakukan penggalian tanah sedalam minimal 40 cm sebagai koporan. Pekerja tersebut hanya meletakan batu diatas tanah yang berlumpur, kemudian disiram dengan adukan pasir dan semen tanpa membuat lantai kerja terlebih dahulu.

Akan tetapi, pekerja yang berasal dari Pulau Nias yang bernama Anes itu tetap bersekukuh dengan mengatakan bahwa, "mereka ada menggali tanah sedalam 40 cm koporan, menyangkut kerusakan retak pondasi yang sudah itu adalah ulah alat berat", sebut Anes.

Hingga berita diterbitkan, media upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim /ikw*

Proyek Rehabilitasi Drainase di Kawasan Rawang, dikerjakan CV.Al Fattah


Mitra Rakyat.com (Padang)
Menyoal Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bidang PSDA Kota  Padang. Sebelumnya, proyek bernomor  kontrak07/KONT-SDA/APBD/PUPR/2019, dengan nilai Rp 3.626.558.99,97-dikerjakan CV.Al Fatah dan diawasi CV.Afiza Limko Konsultan dengan masa pekerjaan 180 hari kalender terindikasi sarat KKN.

Pasalnya, dari awal pekerjaan rekanan tidak mengadakan direksikeet dilokasi kegiatan, bahkan, pada pengerjaan pasangan batu pondasi terkesan asal-asalan saja. Ditemukan, pondasi yang baru selesai sudah rusak retak, kuat dugaan rekanan tidak memakai koporan pada item tersebut, dan ada pondasi yang hanya ditempelkan pada pondasi rumah warga sekitar.


Juga, kepedulian kontraktor terhadap keselamatan pekerjaannya terlihat tidak sepenuh hati, terpantau media pada hari itu Jumat, 30 Agustus 2019, para pekerja tidak mamakai APD dan APK saat bekerja, bahkan salah seorang pekerja bernama Syawal mengakui tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menyangkut hal itu, salah seorang pemerhati infrastruktur dikota ini angkat bicara. Bernama Masri ST mengatakan, "Keberadaan direksikeet dilokasi pekerjaan sungguh tidak bisa dihilangkan, sebab, baik buruknya kualitas bangunan atau infrastruktur yang dikerjakan sangat berpengaruh dengan keberadaan kantor kecil (direksikeet ) tersebut dilokasi proyek, apalagi proyek itu memakai uang negara (APBD/APBN)", kata Masri, pada Senin (02/09) dipadang.

Selain sebagai tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek, di dalam direksi keet juga terdapat dan wajib ada gambar skedul proyek berikut gambar besteknya, dan yang pasti pengadaan direksikeet dianggarkan menggunakan uang negara, juga merupakan pekerjaan awal yang harus diadakan seperti yang tertera pada Kerangaka Acuan Kerja  (KAK) kegiatan, sebut Masri.

Selain itu, lanjut Masri " dalam direksikeet wajib ada buku direksi, buku tamu, gunanya untuk memantau sejauh mana progres pekerjaan dicapai setiap minggunya oleh rekanan", sebutnya lagi.

Sebagai seorang Konsultan Masri mengatakan, "Dengan tidak mengadakan direksikeet dilokasi pekerjaan oleh rekanan atau kontraktor, dengan begitu tercium ada niatan yang  tidak baik saat melaksanakan kegiatan proyek tersebut oleh rekanan" cakapnya lagi.

Terkait hal itu, Masri mengatakan, "dalam kurun waktu beberapa tahun belakang ini banyak terjadi dan terindikasi pembiaran oleh konsultan pengawas yang juga dibayar jasanya oleh negara untuk mengawasi pekerjaan rekanan. Bahkan, PPK sampai PPTK kegiatan terkesan sengaja membiarkan kontraktor berbuat curang", tandas Masri.

Lemahnya pengawasan oleh konsultan pengawas dan PPTK menjelaskan, kalau proyek tersebut ada konspirasi yang saling menguntungkan, meski resikonya negara menanggung kerugian, cerca pria berbadan tegap itu.

Terakhir Masri berharap agar semua institusi yang berwenang dalam menangani dugaan kasus-kasus korupsi, untuk segera melakukan tugasnya sebagai abdi negara dengan sumpah jabatannya yang sudah diucapkan, agar tujuan pemerintah dalam berantas korupsi tercapai, pungkas Masri.

Hingga berita ini diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi Kasmaizal ST selaku PPTK, dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/ikw*

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.