17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Benarkah Khilafah Sistem Yang Merusak?

Opini
Ditulis Oleh : Khansa Mubshiratun Nisa
Ummu wa Rabbatul Bayt dan Aktivis Dakwah Ideologis

Mitra Rakyat.com
Menko Polhukam Mahfud MD seolah semakin anti terhadap ajaran Islam. Hal ini dilihat dari pernyataannya usai menerima kunjungan perwakilan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Ia menegaskan bahwa tak akan ada lagi bentuk ajaran khilafah yang terus didengungkan oleh sejumlah ormas agama.

Selain berseberangan dengan dasar negara, ajaran khilafah tersebut bersifat merusak tatanan bernegara yang telah lama digunakan Indonesia. (m.kumparan.com).

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati juga bersuara bagi pengusung khilafah. Ia mengatakan, “Untuk apa hidup di Indonesia ini. Jangan rusak negara ini. Pergilah kalian!” saat menyampaikan sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta, Senin (9/12/2019).  (m.kumparan.com)

Pemerintah dan kaum liberal terus berupaya mencitrakan khilafah sebagai ‘monster’. Bahkan bagi pengusung khilafah diminta untuk keluar dari Indonesia, padahal Indonesia adalah bumi milik Allah.

Bila diteliti, hal ini disebabkan karena jajaran pejabat negara tak mampu lagi menghadapi hujanan kritik akibat gagalnya pembangunan di berbagai aspek. Akhirnya mereka menjadikan khilafah sebagai ‘kambing hitam’ serta dituduh sebagai ajaran yang merusak.

Lontaran kebencian mereka terhadap khilafah dan pengusungnya dikarenakan ketakutan mereka yang sangat mendalam. Jika khilafah terus diperjuangkan oleh umat Islam pasti akan menghilangkan eksistensi neoliberalisme, menghancurkan demokrasi liberal serta penguasaan kekayaan alam oleh asing dan aseng.

Seperti halnya ketika kapal China yang memasuki Natuna, mereka berkata tak perlu dibesar-besarkan dan meminta semua pihak tak meributkan pelanggaran kedaulatan oleh China karena khawatir mengganggu investasi.

Sebaliknya, mereka dengan berani dan tegas meminta pengusung khilafah keluar dari NKRI.

Oleh sebab itu, harus diakui bahwa kegagalan demi kegagalan yang terus terjadi pada rezim ini akibat salah adopsi sistem negara, yakni demokrasi kapitalis.

Namun para pemegang tampuk kekuasaan saat ini malu untuk mengakui bahwa mereka gagal dalam menyejahterakan rakyat, memberikan rasa aman dan keadilan, serta menjamin pemenuhan atas hidup rakyat.

Dengan disuguhkannya fakta permasalahan yang terjadi saat ini, semakin terlihat jelas bahwa kapitalisme yang diadopsi adalah destruktif (merusak). Kapitalisme membuat si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin serta makin menyuburkan tindak korupsi.

Bahkan kebebasan yang dipuja melahirkan seks bebas dan LGBT semakin merajalela. Berbeda dengan khilafah. Dengan sistem yang berlandaskan Islam, khilafah mampu memakmurkan hidup umat manusia dan mencegah bahkan mengurangi permasalahan seperti korupsi, perzinaan, tindak curang dalam perpolitikan, dan kriminal-kriminal lainnya.

Penetapan atas apa-apa yang dikelola negara dan yang boleh dikelola oleh swasta/pribadi diatur oleh syari'at. Sebut saja masalah ekonomi. Kemiskinan akan teratasi dalam naungan khilafah dengan dipraktikkannya ekonomi Islam berbasis aqidah Islam, jauh dari  ribawi.

Hal serupa telah diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz di era khilafah Umayyah yang berhasil mengatasi masalah kemiskinan hingga sangat sulit ditemukan mustahik (penerima) zakat ketika itu.(lihat tarikh al khulafa).
Kisah tersebut hanya secuil kisah kesejahteraan pada masa kekhilafahan Islam.

Aturan yang diterapkannya bersifat konstruktif. Membangun peradaban manusia dengan syariat sempurna dari Yang Maha Sempurna, yaitu Allah Swt. Menjadi negara adidaya dan mercusuar di pelosok penjuru dunia.

Ingatlah wahai para pembenci ajaran Islam yang terus berupaya mereduksi, menghapus serta mengusir pengusung ajaran Islam (salah satunya khilafah) atas firman Allah Swt yang artinya:
“Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.” (TQS Fathir: 10).
“Rencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri.” (TQS. Fathir: 43).

Berhentilah memfitnah dan menuduh khilafah sebagai sistem yang merusak sebelum keputusan Allah ditimpakan. Sudah sepatutnya ikut terjun memperjuangkan tegaknya syariat Islam sebelum terlambat. Sehingga kembalinya khilafah ‘ala minhajj an-nubuwwah yang telah dijanjikan oleh Allah Swt bukan lagi angan semu atau utopis bagi orang yang ragu.

Pasalnya, kebencian dan fitnah keji tidak hanya akan mengundang azab Allah yang amat keras di dunia dan akhirat tapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini.
Wallahu a'lam bi ash-Shawab.

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.