#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dharmasraya Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Pada Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Ironis, Proyek "Siluman" Diduga Berjalan Lancar Dilingkungan Kantor Wakil Rakyat Sumbar


MR.com, Padang| Diduga proyek "siluman" berjalan lancar tanpa hambatan dikawasan kantor DPRD Sumbar. Pekerjaan rehab pagar kantor DPRD Sumbar disinyalir dilaksanakan tidak transparan demi kepentingan sekolompok oknum.

"Ironis, pekerjaan yang terindikasi labrak aturan itu berada didepan puluhan mata oknum anggota dewan yang setiap harinya lalu lalang dilingkungan kantor wakil rakyat tersebut," kata Hendrizon SH, pada Jum'at (19/8/2022) di Padang.

Asumsi "liar" mulai berkembang dilingkungan publik, ada apa dibalik semua ini?. Atau mungkin ini pengaruh dari pileg yang tidak lama lagi akan digelar, dan pesertanya membutuhkan dana yang lumayan banyak, ujar pengacara itu.

Menurutnya, hal ini diduga sengaja dibiarkan oleh pihak oknum yang berwenang, karena sama-sama memiliki kepentingan.

"Sama-sama butuh cuan yang banyak, meskipun cara memperolehnya sedikit melanggar norma-norma. Dan mungkin juga menentang hati nurani mereka," ucapnya lagi.

Sebagai aktivis anti rasuah di Sumbar, Hendrizon menduga kalau pekerjaan rehab pagar kantor DPRD Sumbar hanya menjadi ladang untuk meraut keuntungan bagi beberapa oknum yang ada dilingkungan kantor DPRD Sumbar.

Jika benar demikian, kata Hendrizon pihak terkait bisa dikenakan UU Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, pada Bab II pasal 2 dan pasal 3 nomor 31 tahun 1999. Karena adanya dugaan korporasi yang merugikan keuangan negara.

Dipaparkannya, pasal 2 ayat 1 berbunyi ,(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Dan Pasal 3,"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. 

Karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Hendrizon menyebutkan bahwa sementara tujuan dari keterbukaan informasi publik untuk atau agar termewujudkan "good governance". 

"Dalam mewujudkan good governance, perlu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dan itu dipertegas dengan disahkannya UU KIP" tandasnya.

Dijelaskan, pada pada tahun 2021 silam pekerjaan rehab pagar kantor DPRD Sumbar mulai dikerjakan. Proyek dengan nomor kontrak: 159/PBJ-Rehab Pagar/Set-DPRD/2021 dikerjakan CV.Attam Karya senilai Rp1.485.121.673.00 selama 120 hari. 

"Ditengah perjalanannya terjadi pemutusan kontrak oleh Sekretariat DPRD Sumbar yang tidak diketahui apa penyebabnya. Disinyalir pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak terjadi pada progres fisik 60-62 persen, ucapnya.

Selanjutnya pekerjaan tersebut kembali dilakukan pada tahun ini. Namun sayangnya tidak lagi transparan. Sementara kalau diperhatikan pekerjaan tersebut sebentar lagi akan selesai. 

"Tidak ada informasi berapa nilai, nomor kontrak, nama kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan waktunya karena tidak ada papan informasi(plang proyek) di lokasi pekerjaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Udli Imam Zul saat dikonfirmasi media mengakui pekerjaan rehabilitasi pagar ini menghabiskan dana APBD Rp 700 juta. Dan saat ditanya keberadaan papan informasi, Udli hanya mengatakan ada. Tapi media tidak menemukannya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)


Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.