November 2019

Anif Bakrie Ketua LSM Peran Sumbar

Mitra Rakyat.com(Padang)
Puluhan warga kota padang demo damai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang. Demo yang dimotori LSM Peran itu terkait kelanjutan beberapa proses hukum dugaan korupsi uang negara oleh oknum anggota DPRD Kota Padang di Tahun 2017-2018.

Dalam orasinya Anif Bakri selaku Ketua LSM Peran pertanyakan kejelasan beberapa kasus yang terindikasi mangkrak di Kejari Padang tersebut. Dijelaskannya ada beberapa hal yang patut dipertanyakan kepada Kejari Padang diantaranya," dugaan penyelewengan Penggantian Transportasi yang telah dibayarkan oleh pihak terkait.

Sebagaimana diketahui, sebut Anif," beberapa waktu lalu mobil dinas yang diperuntukan bagi anggota dewan ditarik dengan memberikan Penggantian Transportasi sesuai aturan yang berlaku.

Namun, sebutnya lagi, "Berdasarkan temuan BPK ada sejumlah anggota dewan yang masih menggunakan mobil dinas dan sekaligus menerima penggantian transportasi.

Bukan itu saja, Anif juga pertanyakan kucuran dana hibah kepada Yayasan Ar Royan yang ada kaitan dengan oknum anggota dewan masa itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Padang.

Kucuran dana hibah kepada Yayasan Ar Royan menurut Anif merupakan suatu bentuk konspirasi yang sengaja rugikan uang negara, sebab,  ada kaitannya langsung antara Ar Royan dengan anggota dewan inisial "ET" selaku Ketua DPRD Kota Padang saat itu.

Selain itu Anif Bakri juga mendesak dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota dewan menyangkut pembayaran hotel fiktif tahun lalu.

Bill atau kwitansi pembayaran hotel berbeda dengan pembayaran yang dicantumkan Sekretariat Dewan(Sekwan) kepada anggota dewan masa itu. Nah.. kegiatan ini juga kentara aroma korupsinya, sebutnya lagi.

Menurut Anif, perbuatan ini terindikasi "sengaja" dilakukan secara sistemik oleh para oknum anggota dewan dan pihak terkait lainnya.

Dengan dugaan mangkraknya proses hukum yang libatkan anggota dewan inilah makannya masyarakat kota padang geram, dan lakukan demo ini, tukas Anif.

Dan berharap kepada Kejari Padang sebagai penegak hukum untuk segera proses para terduga koruptor itu sesuai aturan dan kita berpikir Pasal 4 dalam UU Tindak Pidana Korupsi sudah harus diterapkan terhadap pelakunya, tandas Ketua LSM Peran tersebut.

Terakhir Anif menyebutkan, "pihaknya tidak mau nama baik lembaga Kejaksaan ternoda akibat kasus ini", kemudian Anif menjelaskan tujuannya dan rekan-rekan massa lain pada aksi tidak lain untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dari kejahatan korupsi. Dan untuk mewujudkan itu, menurut Anif, "lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan harus tegas terhadap tindak pidana korupsi dengan melakukan pengusutan kasus ini sampai tuntas.


Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yuni Hermani selaku Kasi Intel Kejari Padang didampingi Feri Ritonga(Kasi Pidsus) mengatakan," kami sebagai Aparatur Penegak Hukum(APH) sudah bekerja secara profesional, terkait kasus- kasus tersebut sudah sampai ke Kejaksaan Agung(Kejagung RI)" , jelas Yuni.

"Kasus ini tidak mangkarak, masih tahap penyidikan", sambung Feri Ritonga, pada hari yang sama diruangan Kasi Pidum Kejari Padang.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
*roel*


Opini

Ditulis Oleh : Sri Gita Wahyuti, A.Md.

Mitra Rakyat.com
Setiap manusia pasti ingin bahagia, ingin tenang dan tentram menjalani kehidupan, jauh dari kesengsaraan dan berbagai macam kesulitan. Ini wajar karena memang Allah SWT telah menciptakan kecenderungan tersebut dalam setiap diri manusia.

Allah SWT telah menciptakan potensi hidup berupa naluri dan kebutuhan jasmani. Allah juga menciptakan akal pada manusia hingga menjadikan manusia berusaha menata kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya agar dijauhkan dari kesengsaraan dan malapetaka.

Namun, dimanakah sebenarnya bahagia terletak? Apakah pada banyaknya harta yang kita miliki? Pada banyaknya anak yang kita punya? Atau pada jabatan yang kita pegang?

Jika bahagia terletak pada banyaknya harta, mengapa ada orang kaya yang mengkonsumsi narkoba? Mengapa ada orang kaya yang menjual diri, ada juga orang kaya yang bunuh diri?

Jika bahagia terletak pada banyaknya anak, mengapa ada pembatasan dua anak saja cukup? Mengapa ada orang tua yang justru membunuh anak-anak mereka?

Arti kebahagiaan bagi setiap orang pastinya berbeda. Jika kebahagiaan dipersepsikan sebagai ketercapaian atas sesuatu yang diinginkan maka jika seseorang sudah berada pada batas tersebut ia sudah bisa disebut orang yang berbahagia.

Bagi kaum muslimin, memaknai bahagia adalah dengan menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah SWT, beribadah kepada Nya dan yakin akan kembali kepada Allah SWT lagi.

Rasulullah SAW pernah bersabda,
“Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya (membawa) kebaikan (untuk dirinya), dan ini hanya ada pada seorang mukmin, jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya” (HR. Muslim).

Demikianlah kehidupan kaum muslimin, ketika diberi kesenangan berupa sehat, keselamatan, harta dan kedudukan, maka ia bersyukur dan mengakui bahwa seluruh nikmat datang dari Allah SWT. Dan ketika ditimpa musibah, maka ia akan bersabar. Sehingga tidak ada kehidupan yang lebih bahagia selain kehidupan seorang muslim.

Wallahu a'lam bisshawab.


Opini
Ditulis Oleh: Sri Gita Wahyuti, A.Md

Mitra Rakyat.com
Sri Mulyani saat diangkat kembali menjadi menteri keuangan pada kabinet Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia di ambang kehancuran. Beberapa indikasi yang menunjukkan keterpurukkan tersebut adalah,

1. Pertumbuhan ekonomi gagal mencapai target. Pada saat kampanye dan awal pemerintahannya, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Namun sampai tiga tahun menjalani pemerintahan, target tersebut tidak tercapai. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2017 sebesar 5,02%.

2. Angka pengangguran semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tengah tahun ini, tercatat ada 5,01 persen penduduk produktif yang menganggur. Angka ini merupakan angka terendah dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara.

Anehnya, Presiden Jokowi justru mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Sejak 2015, buruh Cina masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Kehadiran tenaga asing ini menunjukkan pemerintahan Jokowi sangat pro kepada asing.

3. Angka kemiskinan tinggi.
#MuslimahNewsID -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan 3,63%, yaitu dari Rp 387.160 per kapita pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan di Maret 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 berada pada tingkat 9,82%. Dari persentase itu, jumlah penduduk miskin yang ada saat ini sebesar 25,95 juta.

4. Rupiah kembali terpuruk.
Pada saat kampanye Jokowi menjanjikan nilai rupiah terhadap dolar berada pada kisaran Rp. 10.000. Faktanya, nilai tukar rupiah sempat tercatat diperdagangkan pada level Rp 14.156 per USD. Kondisi ini pertama kalinya terjadi sejak Desember 2015.

5. Utang makin menggunung.
Menurut Fuad Bawazir, Sejak Sri Mulyani menjadi menteri keuangan era SBY tahun 2005, ia mendirikan Ditjen Pengelolaan Utang dan memperkenalkan SBN baik dalam mata uang asing (valas) maupun rupiah. Sejak itu utang negara dalam bentuk SBN melesat dan seakan-akan tidak terkendali. Ditegaskannya bahwa, hanya dalam waktu 10 tahun, utang SBN telah mendekati Rp 3000 triliun (sekarang telah melampaui).

6. Ketergantungan Impor.
Semakin maraknya impor berbagai barang, termasuk barang yang di dalam negeri produksinya mencukupi, seperti impor bawang, impor gula bahkan impor garam, jelas membahayakan dan menghancurkan ekonomi para petani. Harga produk dari luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga produk dalam negeri.

Akibatnya, para mafia rente impor dengan berbagai upaya meminta kran impor terus dibuka bahkan diperbesar kuotanya. Dalam jangka panjang, hal tersebut sangat membahayakan. Pasalnya, dengan politik dumping, seperti kasus bawang putih dan lain-lain, Indonesia dibanjiri dulu dengan produk impor yang lebih murah dari harga produk petani lokal. Setelah petani kita mati, mereka mulai mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mendikte harga barang sekehendaknya.

 7. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan para kapitalis.
Sejak menjabat tahun 2014, Presiden Joko Widodo  gencar membangun infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran negara yang besar.
Ironisnya, pembangunan infrastruktur ini bukan untuk kepentingan rakyat. Kereta api cepat Bandung-Jakarta, misalnya, tidak urgen untuk dibangun karena sudah ada jalan tol, sudah tersedia jalan kereta api.

Bahkan Ignatius Johan sebagai Menteri Perhubungan saat itu menolak proyek tersebut dan memberikan solusi dengan membangun double track. Biayanya sangat murah dan bisa memperlancar arus transportasi Jakarta-Bandung. Namun, solusi itu ditolak oleh Jokowi. Pasalnya, yang diincar oleh para kapitalis adalah puluhan ribu hektar tanah PT Perkebunan (PTPN) yang akan dijadikan area bisnis dan komplek perumahan atau kota baru untuk kepentingan para kapitalis.

Begitu juga proyek infrastruktur pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol bahkan bendungan. Semuanya tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat. Dalam hal ini, rakyat justru menjadi korban.

 8. Pencabutan berbagai subsidi menyengsarakan rakyat.
Rezim Jokowi–JK terus berupaya menuntaskan program liberalisasi ekonomi dengan kebijakan penghapusan dan pengurangan subsidi di berbagai sektor diantaranya, subsidi listrik, subsidi migas dan LPG ukuran 3 kg. Di bidang pertanian, Pemerintah juga telah menghapuskan subsidi benih dan subsidi pupuk.

Pencabutan berbagai subsidi mengakibatkan tingkat inflasi meningkat, daya beli masyarakat melemah dan beberapa perusahaan kecil dan menengah gulung tikar, pengangguran dan rakyat miskin terus bertambah.

Beberapa kebijakan rezim Jokowi–JK dalam pembangunan ekonomi di atas nampak jelas semakin kapitalistik. Sehingga, negara ini semakin terpuruk dan terjajah secara ekonomi dan politik.

Kita berharap negara ini dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan bijaksana kedepannya.

Wallahu a'lam bisshawab.


Mitra Rakyat.com(Padang)
Bimbingan teknis(Bimtek) hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) angkatan ke III yang diadakan di Rocky Hotel Padang, pada Rabu(13/11) resmi dibuka oleh Deputi BNPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Ir. Rifai MBA.


Deputi berikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan BPBD Sumbar yang sudah  membentuk Desa tangguh bencana pada bimtek tersebut.

"Wali nagari harus betul betul paham dengan kondisi di daerahnya. Mengetahui potensi bencana serta menguasai data yang ada", kata Ir.Rifai MBA.

Dengan demikian, ketika terjadi bencana walinagari dapat menghitung kerusakan secara tepat, serta mengetahui langkah yang akan dilakukan, ucapnya.

Sambungnya, Ada beberapa tahap pasca bencana diantaranya pencegahan, tanggap darurat serta Rehabilitasi dan rekontruksi (RR).

Untuk RR pasca bencana, yang perlu menjadi perhatian yakni azas manfaat dari usulan tersebut. Memprioritaskan pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana, ucap Deputi mengingatkan.

Selanjutnya, Deputi juga mengulas pesan yang disampaikan presiden RI Jokowi.

Mari bekerja cepat dan produktif serta tidak melakukan tindakan korupsi, ucapnya.

Sementara itu, Kalaksa Erman Rahman mengatakan, Bimtek JITU PASNAS meruakan angkatan Ke III, diikuti peserta  dari Sekretaris nagari serta Srikandi se Sumbar.

Disampaikannya, Maksud dan tujuan kegiatan Bimtek ini, dalam rangka memberikan gambaran secara jelas apsca bencana guna mendukung serta membantu pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).

Menyamakan persepsi dalam mengambil kebijakan yang tepat dan benar, papar Kalaksa.

Ditambahkan Kabid Rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) BPBD Sumbar, Suryadi disela acara, Bimbingan teknis hitung crpat pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Sumbar angkatan. III, dilaksanakan 13-16 Nov 2019 bertempat di Padang.

Sementara untuk praktek lapangan tinjauan, maka peserta akan dibawa ke beberapa nagari di kab. Pesisir selatan.

Sebelumnya, pada Bimtek JITU PASNA angkatan ke II diikuti jurnalis beberapa waktu lalu, bertempat di Bukittinggi.

Pada kegiatan bimtek itu,  selain Deputi RR Ir. Rifai MBA yang memberikan materi, tapi juga Pusdiklat Staf ahli Ir. Bambang Sulistanto (mantan Deputi RR BNPB periode 2013 2014)

#red


Opini
Dituliskan Oleh : Zidni Sa’adah
(Ibu Rumah Tangga)

Mitra Rakyat.com
Rabiul Awwal merupakan bulan yang mulia. Di bulan ini Allah SWT ciptakan manusia yang mulia. Dialah Nabi Muhammad Saw, seorang manusia yang telah diberi wahyu, pembawa risalah dan penebar rahmat bagi seluruh alam.

Inilah yang menjadi alasan mengapa umat Islam memperingatinya setiap tahun, yakni sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap beliau dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul. Itulah yang menjadikan beliau sangat istimewa dengan manusia yang lain, yang tidak diberikan kepada kebanyakan manusia lainnya.

Tentunya peringatan Maulid Nabi Saw tersebut, tidak akan berarti apa-apa jika umat Islam tidak mau diatur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ke tengah-tengah mereka, bukan hanya sebatas menjadi aktivitas ritual dan rutinitas belaka. Bentuk pengagungan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang diekspresikan dengan peringatan Maulid Nabi Saw, hakekatnya merupakan perwujudan kecintaan kepada Allah, karena Muhammad Saw adalah kekasihNya.

Jika demikian, maka umat Islam wajib mengikuti sekaligus meneladani Nabi Muhammad Saw dalam seluruh aspek kehidupan, bukan semata dalam aspek ibadah ritual dan akhlaq saja.
Sebagaimana dikutip dari laman www.pikiran-rakyat.com, esensi dari peringatan Maulid Nabi Saw disinggung dalam ceramah Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang disampaikan di lingkungan Yayasan Al Ma’soem, Jumat, 8 November 2019.

Beliau mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan zaman termasuk era industri 4.0, harus dijawab dengan prestasi akademik dan mengamalkan agama. “Pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran Islam akan menjadi benteng dalam menghadapi semua kondisi zaman. Kita takkan mudah goyah, stres apalagi frustasi kalau pegang agama,” ujarnya.

Dari laman yang sama, lebih lanjut Uu mengatakan agar para siswa dan mahasiswa Al Ma’soem, memegang ilmu dasar yakni tauhid. “Kalau kita tak mengenal Allah dan Nabinya, maka kita akan cepat goyah dalam menghadapi masalah dalam hidup ini. Orang yang bertauhid disebut mukmin dengan janji akan hadapi dunia dengan sabar dan tawakal lalu di akhirat masuk surga,”katanya.  Sedangkan ilmu lainnya adalah ilmu fikih dan syariat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. “Bagaimana kita sholat, puasa, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dibahas dalam ilmu fikih, “ katanya.

Dalam ceramah Uu Ruzhanul Ulum tersebut menunjukkan pengakuan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah ajaran yang patut dijadikan tuntunan dalam menghadapi semua kondisi zaman dengan cara mengamalkannya.

Padahal mengamalkan ajaran Islam di alam sekular dengan isu negatif terorisme dan radikalisme yang terus didengungkan oleh pemerintah akan menjadi tantangan besar bagi umat Islam itu sendiri. Bagaimana tidak, di satu sisi menaruh harapan terlahir generasi-generasi yang kuat, tangguh dan memiliki budi pekerti yang luhur, akan tetapi sisi lain mengarahkan generasi ini mengikuti gelombang yang menjauhkan mereka dari tatanan kehidupan pengamalan agama secara menyeluruh. Syariat Islam dituding bak monster yang menakutkan yang harus dijauhi.

Yang pada akhirnya, bukannya mewujudkan generasi yang paham dan mengamalkan agama, namun menjadi  manusia pembela sekulerisme dan melawan syariat. Inilah tantangan besar bagi umat Islam. Adanya tantangan, tentu perlu ada upaya yang dilakukan oleh umat Islam saat ini, yakni mendekatkan kembali ajaran Islam seutuhnya ke tengah-tengah umat agar dijadikan pegangan hidup dan diamalkan sebagaimana yang disampaikan dalam ceramahnya pak Wagub diatas.

Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai solusi kehidupan  tak sekedar diserukan saat acara-acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Saw. Tapi  seharusnya ajaran Islam ini senantiasa didengungkan dalam situasi dan kondisi apapun agar dijadikan sebagai solusi kehidupan,  atau dalam menjawab seluruh tantangan zaman apapun, termasuk menghadapi era industri 4.0. 

Secara faktual, nyatanya Islam telah terbukti menghantarkan manusia menuju kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Tak sebatas kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga berhasil menjaga fitrah manusia.

Berbeda dengan saat ini, dikembangkannya teknologi belum sampai pada puncaknya, sudah menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan.   Kemuliaan manusia direndahkan-dijadikan sebagai obyek eksploitasi dan penggerak mesin industrialisasi, pengangguran secara massal semakin meningkat, hingga jurang kemiskinan yang semakin curam. Semua ini terjadi setelah kehidupan umat Islam meninggalkan dan tak mengamalkan ajarannya  yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw adalah teladan terbaik, membawa petunjuk dari Allah SWT kepada manusia. Beliau memberikan contoh bagaimana menjalani dan menerapkan petunjuk tersebut. Beliau diutus dengan membawa risalah Islam yang menjadi rahmat untuk semua manusia. Beliau, dalam waktu hanya 23 tahun, telah berhasil mengeluarkan manusia dari   zaman kegelapan menuju cahaya, membebaskan manusia dari berbagai bentuk kedzaliman menuju keadilan, serta memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah SWT. 

Pada saat itu, Nabi Muhammad Saw adalah pemimpin di segala bidang. Beliau memimpin umat di mesjid, di pemerintahan, bahkan di medan pertempuran. Beliau ini bagai dokter jiwa yang mengubah jiwa manusia yang biadab menjadi jiwa yang memancarkan peradaban.

Karena itu hal terpenting dalam memaknai dari kelahiran Nabi Muhammad Saw, adalah keberadaannya yang telah mampu melahirkan masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam, sebuah masyarakat yang tatanan kehidupannya diatur seluruhnya oleh aturan-aturan Islam, mulai dari aqidah (keyakinan), ibadah (shalat, shaum, zakat, haji dll), muamalah (sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, keamanan, dll), maupun sanksi (hukum dan peradilan).

Jika seperti itu yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Saw, maka sudah seharusnya umat Islam  mencontoh dan mengikutinya, sebagai upaya untuk menyempurnakan pengagungan dan penghormatan terhadap beliau, sekaligus menjadi bukti cinta yang sebenar-benarnya  bahwa kita benar-benar meneladani Nabi Muhammad Saw dan kecintaan kita pada Allah SWT.

“Katakanlah, “Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku.” (TQS. Al Imran [3]:31). 

Jangan sampai dalam setiap peringatan Maulid Nabi Saw umat Islam senantiasa menyerukan tentang pentingnya meneladani Nabi Muhammad Saw, namun dalam kenyataannya menjalankan hukum-hukum yang bersumber dari selain Islam, misalnya Kapitalisme- Liberalisme.

Ironisnya, tak sedikit umat Islam  enggan menerapkan Islam bahkan memeranginya. Padahal penerapan syariat/pengamalan sesuai tuntunan Rasulullah inilah yang akan menjawab segala tantangan, baik revolusi industri 4.0 ataupun berbagai fitnah keji atas nama radikalisme.
Dan meneladani Rasulullah Saw dalam seluruh segi kehidupan ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan sempurna, manakala tak ada jaminan penerapannya dalam sebuah sistem, yakni sistem Islam.

Oleh karena itu, pada momen peringatan Maulid Nabi Saw sekarang ini, sudah selayaknya umat Islam melanjutkan risalah yang dibawanya, serta mewujudkan kembali seluruh aturan Islam secara menyeluruh, yaitu dalam semua aspek kehidupan agar menjadi  umat terbaik dalam menghadapi tantangan zaman kedepan. Wallahu’alam bi ash Showwab.


Opini
Ditulis Oleh: Dinda Rahma
(Pelajar)

Mitra Rakyat.com
Pada tanggal 28 Oktober 2019, dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, Banteng Muda Indonesia (BMI) Cileunyi menggelar kegiatan sosial, seni dan budaya. Acara tersebut, digelar di Rumah Makan Ampera jl. Cileunyi–Cibiru yang diisi dengan berbagai kegiatan dan penampilan atraksi seni dan budaya yang berbagai macam seni kearifan lokal pun ditampilkan.

Guna mengenalkan kepada pemuda pemudi serta tokoh masyarakat yang  hadir, tujuannya tak lain agar seni budaya lokal di Kecamatan Cileunyi khususnya tidak terlupakan dan  tidak tergerus kemajuan zaman, disini BMI peduli akan perkembangan seni budaya sunda yang menjadi seni kearifan lokal di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. (Galamedianews, 30/10/19).

Dalam  acara tersebut memanglah  ditujukan kepada pemuda pemudi dengan mengenalkan kearifan lokal. Semangat pemuda pemudi tentulah sangat besar dalam memperingatinya. Namun pada hari Sumpah Pemuda ini sangat disayangkan, jika yang dilihat dari kearifan lokal. Sebab dari hal tersebut, akankah pemuda dapat bangkit membawa perubahan? Melihat berbagai peringatan Sumpah Pemuda, dilakukan setiap tahun, perubahan apa yang bisa terindera?

Perubahan suatu bangsa dan negara sangatlah membutuhkan kontribusi pemuda. Pemuda sang generasi penerus, sebagai agen perubahan,   diharapkan mampu melahirkan agen-agen baru dan men-charge pemuda untuk mewujudkan perubahan. Apalagi kita ketahui hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka dengan peran pemudalah maka masa depan bangsa akan bangkit.

Bung Karno pernah memberi pesan yang melegenda terkait pemuda yaitu “Beri aku seribu orang tua. Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda. Maka akan kuguncang dunia."
Kita sama-sama tahu, bahwa pemuda  adalah tonggaknya negeri, tonggaknya peradaban.

Pemudalah generasi penerus negeri. Negara kita, Indonesia, pun memiliki satu tonggak utama dalam sejarah  HYPERLINK "https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_Nasional_Indonesia" \o "Kebangkitan Nasional Indonesia" pergerakan kemerdekaan Indonesia, yakni Sumpah Pemuda.

Ikrar Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara  HYPERLINK "https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia" \o "Indonesia" Indonesia. Dengan begitu, sejak 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda.

Maka dengan adanya hari nasional tersebut, masyarakat memperingatinya dengan berbagai kegiatan. Sayangnya, kegiatan yang ditampilkan tidak berkontribusi pada pembentukan pemuda sebagai agen perubahan.
 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu,  “Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada Hari Kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 (perkara) : Tentang umurnya dimana dia habiskan, tentang masa mudanya dimana dia usangkan, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia keluarkan dan tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmunya“. (HR. At-Tirmizi)
     
Usia akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban untuk apa dihabiskan. Masa muda termasuk dalam usia, akan tetapi selanjutnya, masa muda kembali ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban secara khusus. Oleh karena itu masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan, terlebih pemuda adalah generasi penerus.

Maka gunakanlah kesempatan umur dan masa muda ini untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk menjadi agen perubahan.

Pemuda yang menyadari akan pertanggungjawabnnya di akhirat, maka mereka akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dengan mencari ilmu dan aktivitas positif lainnya. Sehingga dari sini, arah perubahan itu menjadi kepada kebaikan dan Islam. Sebab landasan mereka adalah aqidah Islam.
   
Sudah saatnya pemuda berperan untuk generasi perubahan, digiring kepada kebangkitan. Sebab sangat disayangkan ketika masa muda hanya dilakukan dengan pemuasannya terhadap dunia, dengan hura-hura, memenuhi gaya hidup untuk kesenangan dunia semata. Menjadi reminder bersama, bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah SWT, meraih RidhaNya. Apa-apa yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban kelak. Seharusnya pemuda memiliki visi langit, dengan membawa perubahan di dunia yang kelak akan melangit menjadi pemberat amal kebaikan.
   
Melihat kondisi negeri dengan berbagai permasalahan, kita harus segera membawa perubahan, yakni perubahan menuju kebangkitan Islam. Sebab membawa perubahan dengan apa yang Allah turunkan menjadi pondasi yang kuat dan shahih. Menjadi tugas kita sebagai muslim mengembalikan kejayaan Islam. Maka saat ini kita membutuhkan pemuda dengan iman dan takwanya dalam kebangkitan Islam. Kokohkan aqidah Islam para pemuda, bangun pemuda dengan pemikiran Islam, dan jadikan pemuda ber-syakhsiyah Islam. Thariqah Rasulullah Saw. menjadi tuntunannya mewujudkan perubahan.
   
Allah SWT telah memberikan hal yang istimewa terhadap pemuda yaitu usia, kesempatan belajar, energi, idealisme, kekuatan intelektual, ingatan dan analisa yang tajam. Maka di pundak mereka ada peranan besar dalam berdakwah beramar ma'ruf nahi munkar., serta merubah sistem yang ada. Dengan diin yang Allah turunkan, kita jadikan sebagai pandangan hidup, dan kepada kebangkitan Islamlah kita harus menuju perubahan ini.

Karena pemuda ideal itu hanya bisa dihasilkan pada sistem Islam. Sebab landasan mereka adalah aqidah Islam, yang dituju adalah Ridho Allah SWT. Dengan begitu mereka akan rela berkorban apapun. Baik dari waktu, harta, tenaga maupun pikirannya, untuk diinNya yang akan mengantarkan kepada rahmatan lil ‘alamin. Sedangkan yang dihasilkan dari sistem kapitalisme sekuler, mereka hanya akan berorientasi pada kepentingan dunia dan kesenangan dunia. Maka dari itu, saatnya kita campakkan sitem kapitalisme dan memperjuangkan kembalinya sistem Islam dalam  bingkai Khilafah ‘Ala Minhajjin Nubuwwah.
Saatnya pemuda berkata: “Saksikanlah aku seorang muslim, siap berkontribusi dalam kebangkitan Islam.”
Kemudian diwujudkan dengan pergerakannya yang berpegang teguh pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Dengan demikian, perubahan umat bukan terletak bagaimana prosesi peringatan sumpah pemuda itu diselenggarakan tapi seberapa besar pengaruh peringatan sumpah pemuda itu terhadap kebangkitan masyarakat. Kebangkitan hakiki adalah ketika proses berpikirnya pemuda terealisasi dalam segenap gerak dan langkah sesuai arahan syara' hingga kembali tegak Institusi Islam sebagai penyempurna pelaksanaan hukum syara secara kaffah. Di sanalah peran pemuda sesungguhnya.
Wallahu'alam bi ash-shawwab

Opini

Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
Memandang kenaikan BPJS sebagai cara kolaborasi pemerintah dan rakyat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima atau mengatakan kenaikan BPJS kesehatan sebagai upaya masyarakat yang sehat dan memiliki kemampuan lebih, membantu masyarakat yang sakit serta yang lebih membutuhkan, adalah suatu pandangan yang keliru. Pada faktanya, kenaikan premi BPJS Kesehatan bukan solusi signifikan bagi kesehatan rakyat, sebaliknya jadi alat penghisap darah rakyat. Alih-alih mensejahterakan, malah semakin menyengsarakan. BPJS sejak awal dibentuk memiliki  prinsip bathil, dimana pembiayaannya berbasis industri kapitalisme asuransi kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan tunduk pada hasrat bisnis kapitalisme bukan kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat.

Baca tulisan sebelumnya:
BPJS Naik Selangit, Rakyat Tersakiti (1)

Inilah hasil bila kesehatan dikelola dalam bingkai Kapitalisme. Pelayanan kesehatan yang merupakan kewajiban negara pun dikomersialisasi. Untung dan rugi jadi patokan. Tidak masalah bila harus memalak rakyat dengan angka selangit. Negara bukan lagi pelayan bagi rakyat. Tapi korporasi besar yang menyediakan pelayanan kesehatan dengan harga mahal. Ujung-ujungnya kembali rakyat menelan pil pahit yang membuat tangis.

Berbeda dengan Islam, Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat. Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya secara optimal dan terjangkau oleh masyarakat. Pemimpin negara Islam (Khalifah) memposisikan dirinya sebagai penanggung jawab urusan rakyat, termasuk urusan kesehatan. Dalam Islam, kesehatan merupakan salah satu bidang di bawah divisi pelayanan masyarakat (Mashalih an-Nas). Pembiayaan rumah sakit seluruhnya ditanggung oleh negara.

Negara Islam (Khilafah) tidak akan menyerahkan urusan kesehatan pada lembaga asuransi seperti BPJS. Lembaga asuransi yang bertujuan mencetak untung, bukan melayani rakyat. Hal ini, karena Islam melarang negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, apapun alasannya. Islam meletakkan dinding tebal antara kesehatan dengan kapitalisasi, sehingga kesehatan bisa diakses oleh semua orang tanpa ada kastanisasi secara ekonomi.

Pada pelayanan kesehatan setidaknya ada tiga aspek paradigma Islam yang menonjol. Pertama, kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, bukan jasa untuk dikomersialkan. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda ;

"Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari)

Kedua, kehadiran negara sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan publik. Gratis berkualitas terbaik. Yang demikian itu karena Rasulullah Saw menegaskan,

"Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).

Ketiga, pembiayaan kesehatan berbasis baitul maal lagi bersifat mutlak. Baitul maal sebagai lembaga keuangan negara memiliki sumber-sumber pemasukan berlandaskan ketentuan yang ditetap Allah Subhanahu wa ta’ala. Termaktub dalam Alquran maupun As Sunnah dan apa yang ditunjukan oleh keduanya berupa ijma’ shahabat dan qiyas.

Agar kebutuhan rakyat terhadap layanan kesehatan terpenuhi, negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ini seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H).

Rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter. Rumah sakit ini menelusuri pelosok-pelosok negara. Layanan diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit, dan agama pasien tanpa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat, dan makanan gratis berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Negara juga tidak luput melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat, dan para musafir.

Sejarah mencatat, Khilafah telah banyak mendirikan institusi layanan kesehatan. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur, dengan kapasitas 8.000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien muslim dan chapel untuk pasien non-muslim. Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setiap hari rumah sakit setidaknya melayani 4.000 pasien.

Seluruh pembiayaan yang gratis ini dananya diambil dari baitulmal yakni,
Pertama, dari harta zakat, sebab fakir atau miskin (orang tak mampu) berhak mendapat zakat. Kedua, dari harta milik negara baik fai’, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, harta ghulul pejabat dan aparat, dsb.
Ketiga, dari harta milik umum seperti hutan, kekayaan alam dan barang tambang, dsb. Jika semua itu belum cukup, barulah negara boleh memungut pajak (dharibah) hanya dari laki-laki muslim dewasa yang kaya.

Demikianlah, perbandingan layanan kesehatan dalam sistem kapitalis-sekuler-liberal yang berbiaya mahal juga telah nyata menyengsarakan rakyat dengan era khilafah yang begitu bagus kualitasnya, gratis dan mensejahterakan rakyat. Hanya Khilafahlah solusi efektif mengatasi polemik BPJS Kesehatan. Dulu dan sekarang. Tidak ada solusi yang terbaik dan layak selain solusi Allah  Sang Pencipta yang diterapkan khalifah untuk mengatur urusan umat.

Yakinlah, menapaki jalan Allah tidak mungkin akan menjerumuskan manusia pada kesengsaraan. Allah SWT sudah menurunkan aturan yang lengkap bagi manusia untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, pun yang menyangkut masalah kesehatan publik.

Dari sini, maka sudah saatnya bagi kita kembali kepada aturan Allah SWT dan mencampakkan aturan Demokrasi-Kapitalisme-Sekuler. Karena, selama sistem Kapitalisme tegak di atas bumi ini, jangan harap rakyat akan merasakan jaminan kesehatan berkualitas dan murah bahkan gratis.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab

Opini

Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
"Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurus urusan umatku lalu dia mengasihi mereka maka kasihilah dia.” (HR. Muslim)

Dilansir oleh kompas.com, Rabu (30/10/2019), Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 nanti. Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp 42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas l.

Kenaikan ini disinyalir sebagai akibat kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus merugi sejak lembaga ini berdiri pada 2014. Oleh karena itu, diperlukan stimulasi agar lembaga tersebut dapat tetap berjalan melayani masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Kenaikan premi BPJS Kesehatan ini diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, kenaikan iuran ini diyakini akan memperbaiki postur keuangan mereka. Tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit hingga Rp 32,8 triliun. Iqbal mengatakan, persoalan defisit ini tidak akan selesai pada tahun ini. Kendati demikian, ia optimistis masalah keuangan itu bisa selesai pada tahun depan. Bahkan, diproyeksikan keuangan BPJS Kesehatan bisa surplus hingga Rp 17,3 triliun.

Bukan kali ini saja defisit BPJS terjadi, bahkan, sejak lembaga itu berdiri sudah mengalami defisit hingga Rp 3,3 triliun. Defisit berlanjut pada 2015 menjadi Rp 5,7 triliun dan semakin membengkak menjadi Rp 9,7 triliun pada 2016. Sementara pada 2017, defisit hanya sedikit mengalami kenaikan yakni menjadi Rp 9,75 triliun. Adapun pada 2018, defisit yang dialami mengalami penurunan menjadi Rp 9,1 triliun.

Sementara itu, dilansir oleh laman yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, kenaikan iuran ini sebenarnya merupakan cara pemerintah untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Dengan kenaikan ini, masyarakat yang sehat dan memiliki kemampuan lebih, dapat membantu masyarakat yang sakit dan yang lebih membutuhkan.

Bak disambar petir di siang bolong. Ditengah beratnya himpitan ekonomi, kembali rakyat  disodorkan  kenaikan BPJS sebesar 100 persen. Sungguh menyesakkan dada sekaligus melukai dan memupus harapan rakyat untuk menikmati fasilitas kesehatan di negeri ini. Sudahlah rakyat dibuat susah dalam pelayanan kesehatan, kini rakyat siap dibuat menjerit dengan kenaikan tersebut. Kenaikan iuran BPJS sangat mengecewakan, sekalipun bagi kalangan rakyat yang mampu secara finansial. Karena sesungguhnya kesehatan adalah hak seluruh rakyat, tidak boleh dimonopoli dan dijadikan ladang bisnis bagi sebagian pihak. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, tentu tidak dapat melepaskan begitu saja tanggung jawab tersebut  untuk dilimpahkan kepada pihak swasta. Sehingga saat ini yang terjadi adalah situasi carut marut dan ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan.

Defisit demi defisit terus terjadi dialami BPJS Kesehatan, hingga memicu kenaikan premi BPJS yang mengorbankan nyawa rakyat, menjadi indikasi gagalnya pemerintah dan negara dalam menjamin kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Kenaikan premi BPJS yang dianggap sebagai stimulus, agar BPJS tetap berjalan melayani kesehatan rakyat yang membutuhkan, nyatanya hanyalah fatamorgana. Karena pada kenyataannya, BPJS tiada lain adalah ladang bisnis menggiurkan bagi para korporat, bukan demi melayani rakyat. Kenaikan premi BPJS belum tentu dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien BPJS. Mengingat, banyaknya sejumlah rumah sakit yang mengeluhkan keterlambatan BPJS membayar klaimnya. ..bersambung


Opini

Ditulis Oleh: Sri Gita Wahyuti, A.Md.

Mitra Rakyat.com
Wacana pemerintah tepat tanggal 1 Januari 2020 mendatang, kenaikan premi BPJS kesehatan akan segera diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh kinerja keuangan BPJS yang terus merugi sejak berdirinya pada tahun 2014. Kenaikkan iuran ini diprediksi akan dapat memperbaiki keuangan yang selama ini defisit.

Untuk mengurangi beban akibat kenaikkan tersebut, masyarakat pun berbondong-bondong mengubah kelas perawatan. Dari yang awalnya kelas I menjadi kelas II, serta kelas II menjadi kelas III.

Berbagai pihak pun berkomentar terutama terkait dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Alih-alih akan menutup defisit keuangan, kenaikkan ini justru akan menimbulkan masalah baru. Masyarakat mulai enggan untuk membayar karena selama ini sudah terbebani oleh banyaknya kebutuhan hidup lainnya.

Untuk menanggapi keengganan masyarakat, pemerintah mencari jalan melalui payung hukum yang akan diberlakukan sebagai sangsi bagi para penunggak iuran. Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 pasal 5, BPJS dibolehkan mengambil iuran secara paksa (alias memalak) dari rakyat setiap bulan dengan masa pungutan yang berlaku seumur hidup.

Begitulah pelayanan kesehatan masyarakat di sistem sekular demokrasi, negara yang seharusnya bertanggung jawab mengurusi rakyatnya termasuk kesehatan justru membebankan masalah ini kepada rakyatnya dan menjadikannya sebagai lahan bisnis. Ini tentu sangat berbeda dengan pelayanan kesehatan menurut Islam.

Dalam Islam, jaminan kesehatan memiliki empat karakter, yaitu:
Pertama, universal artinya semua kalangan bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa perbedaan.

Kedua, untuk mendapat layanan kesehatan, rakyat tidak dipungut biaya alias gratis.
Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah.
Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis bukan berdasarkan plafon.

Jadi jelaslah, untuk menjamin pelayanan kesehatan secara sempurna, tidak ada solusi lain kecuali mengambil konsep jaminan kesehatan Islam. Namun, jaminan kesehatan Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep politik Islam secara keseluruhan dalam mengatur negara. Dengan kata lain, konsep jaminan kesehatan Islam hanya akan efektif jika diterapkan oleh Daulah Khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah.

Wallahu a'lam bishshawab.


Opini
Ditulis Oleh: Oom Rohmawati
(Ibu Rumah Tangga & Member Amk)   

Mitra Rakyat.com
Dalam Islam, perempuan tidak dibebani mencari nafkah, sebab kewajiban memberi nafkah ada pada suami (lihat QS al-Baqarah [2]: 233). Syariat Islam juga tidak membiarkan warganya terlantar akibat tidak ada yang mencari nafkah, sebab negara menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat bila tidak ada laki-laki atau pihak kerabat yang menanggung.

Baca tulisan sebelumnya: Maraknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (1)

Maka nafkah seseorang termasuk perempuan dan anak-anak menjadi tanggungan baitul maal (negara). Sistem ekonomi Islam juga menjamin para suami mudah mencari nafkah, mendapatkan pekerjaan. Bahkan kebutuhan pokok rakyat menjadi tanggungjawab negara.

Kedua, syariah Islam menjamin Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di ruang  seperti rumah tangga,  diantaranya melalui aturan pernikahan yang terkait hak dan kewajiban suami /istri. Sehingga tujuan berumah tangga untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman terwujud (QS Ar-Rum [30]: 21).

Ketiga, syariah Islam juga memberi perlindungan kepada perempuan secara keseluruhan (kaffah). Islam menutup peluang terjadinya kejahatan terhadap perempuan bahkan menghalangi apa saja yang mendorong dan memicu hal tersebut. Salah satunya dengan mewajibkan masyarakat untuk menjaga interaksi di ranah publik antara lelaki dan perempuan dengan menjaga pandangan, tidak khalwat dan ikhtilat.

Terlihat jelas sekali perbedaan antara sistem Islam dengan kapitalisme-liberalisme yang dianut negeri ini.  Berharap negara mampu mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak akan sulit terwujud, disebabkan aturan yang lahir dari kapitalisme-liberalisme tak memihak kepada mereka selain para pemilik modal dan komprador. Terlebih lagi jika berharap negara memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan yang berefek jera.

Dalam syariat Islam telah di tetapkan bahwa kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan yang bersifat menyakiti atau merugikan orang lain adalah suatu yang tercela dan dosa yang mesti di kenakan sanksi uqubat. Sanksi ini memiliki fungsi pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir). Pencegah maksudnya dengan sanksi itu orang akan mengambil pelajaran takut untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan penebus artinya orang berdosa di dunia harus medapatkan hukuman agar terlepas dari siksa akhirat. Dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dari' Ibadah bin Syahrul ra. berkata " Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu Majlis dan beliau bersabda, " Kalian telah membaiatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian beliau membaca keseluruhan QS: al-Baqarah [2]:179):
 "Barang siapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah dan barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sanksinya adalah kifarat (denda) baginya, dan barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah menutupinya, mungkin mengampuni atau mengazab."

Dengan demikian, tidak ada satu hukumpun di dunia ini yang serupa sebagaimana hukum dalam syariat Islam. Inilah satu-satunya  alasan mengapa setiap masalah yang terjadi di negeri ini tak kunjung selesai dan tuntas. Aturan manapun selama itu datang dari manusia, tak akan bisa menjadi solusi yang solutif. Mempertahankan sistem kufur terus bercokol dan dijadikan rujukan segala perbuatan akan mengundang keburukan berikutnya. Sudah saatnya umat dan seluruh kaum muslimin menegakkan kembali syariat Islam sesuai metode Rasulullah Saw dalam memimpin negara dan riayah suunil ummah. Itulah kepemimpinan khilafah 'ala minhajj an Nubuwwah.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.


Opini
Ditulis Oleh: Ine Wulansari
Pendidik Generasi dan Pegiat Dakwah 

Mitra Rakyat.com
"Maraknya kasus kecelakaan kerja akhir-akhir ini, diperkirakan tidak terlepas dari banyaknya proyek infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah. Dalam setiap pekerjaan sering kali kontraktor lupa menerapkan aspek budaya kontruksi dengan baik". Manila Ronald Simanjuntak (Guru Besar Manajemen Kontruksi Universitas Pelita Harapan).

Hal ini pula yang terjadi beberapa waktu lalu. sebuah kebakaran terjadi sebagai dampak dari pembangunan proyek kereta cepat. Seperti dilansir oleh WowKeren.com, sebuah kebakaran hebat terjadi di KM 130 jalan Tol Padaleunyi arah Cileunyi-Cimahi Jawa Barat. Diketahui pipa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis premium milik PT Pertamina terbakar cukup hebat dan berlangsung selama beberapa jam. Butuh ekstra keras dari seluruh pihak terkait untuk memadamkan api.

Informasi terkait yang disampaikan oleh Kepala Polisi Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi beberapa saat sebelum peristiwa terjadi seorang pekerja dilaporkan menancapkan benda keras di area lokasi kejadian. Rupanya benda keras tersebut mengenai pipa penyaluran BBM dan mengakibatkan ledakan hebat pada pukul 14.00 WIB, Selasa,(22/10/2019).

Baru-baru ini diketahui jika pemilik proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diduga melakukan kesalahan prosedur pekerja sehingga membuat pipa pertamina meledak dan terbakar. Peristiwa ini pun membuat berbagai keluhan mengenai koordinasi yang dikemukakan oleh pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara, ia menilai jika insiden terbakarnya pipa pertamina tidak akan terjadi jika PT KCIC melakukan koordinasi saat pengerjaan proyek kereta cepat. Namun Ridwan Kamil tidak menyinggung masalah indikasi pelanggaran prosedur pekerjaan, karena pihak kontraktor telah meminta pendampingan dari pertamina saat melakukan penggalian di area pipa. (WowKeren.com, Selasa, 22/10/2019).

Infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Infrastruktur juga memiliki peran sebagai salah roda atau motor penggerak pertumbuhan ekonomi, yang mempunyai dampak secara langsung yaitu untuk meningkatkan nilai tumbuh dan menciptakan lapanganan kerja baru, sementara dampak tidak langsung yakni mendorong berkembangnya sektor lain dalam perekonomian nasional.

Infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Menelisik fakta yang ada, berbagi macam proyek yang dijalankan saat ini tidak terlepas dari jalur investasi asing yang banyak menimbulkan kerugian dan dampak yang buruk di antaranya: kerusakan lingkungan, berkurangnya lahan produktif, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan hasil usaha yang lebih banyak ke negara asalnya.

Realitasnya, investasi asing secara nyata menjadikan Indonesia bergantung kepada negara lain atau tidak berdaulat. Sekecil apapun investasi asing yang ditanamkan bisa dipastikan sudah ada nota kesepakatan yang diajukan sebagai syarat. Sehingga tekanan demi tekanan terus dialami, dan skema selanjutnya negara akan berpartner dengan para investor untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran.

Begitulah adanya watak kapitalistik yang rakus, investor asing tidak akan pernah cukup dengan sedikit profit. Keserakahan kapitalis mendapatkan angin segar, sehingga keberadaannya semakin mengukuhkan diri tanpa hambatan berarti. Semua ini diakibatkan dari penumpukan hutang luar negeri yang tak kunjung usai, yang mengakibatkan semua beban disandarkan pada rakyat melalui berbagai macam pungutan pajak yang kian menghimpit.

Untuk itu agar negeri ini terbebas dari ketergantungan pada pihak asing, Indonesia harus keluar dari jebakan sistem kapitalistik global. Secara mendasar, kebijakan-kebijakan Indonesia semestinya tidak lagi berbasis pada kesepakatan internasional yang jelas merugikan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga tidak mudah ditekan dan didikte oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Sebagai negeri muslim terbesar, Indonesia dapat mengulang sejarah kegemilangan perekonomian Islam dengan menerapkan syariat Islam secara holistik melalui institusi khilafah. Dalam Islam terdapat prinsip dasar khilafah dalam bekerjasama dengan negara lain dengan tidak memberikan jalan masuk pada pihak asing untuk menguasai kaum muslimin dan menjaga kaum muslimin serta kekayaan alam untuk kemaslahatan umat. Khilafah akan menerapkan hukum-hukum syariat Islam untuk membangun kemandirian ekonominya. khilafah tidak hanya akan mengutamakan kemampuannya sendiri dalam mengatasi persoalan ekonomi, akan tetapi tidak akan pernah melakukan kerjasama dengan negara-negara kafir Harbi Fi'lan yang tentunya akan membahayakan eksistensinya.

Adapun hukum syariat Islam  untuk membangun kemandirian ekonomi dalam daulah khilafah  diantaranya adalah: pertama, mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam sesuai syariat Islam. Hanya negara yang berhak mengelola daya alam yang menjadi milik umum.

"Dari Abyadh bin Hamal, ia datang kepada Rasulullah Saw meminta (tambang) garam. Beliau lalu memberikannya. Setelah ia pergi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah Saw pun menarik kembali tambang itu darinya'. "(HR Abu Dawud).

Dalam hadist ini Rasulullah Saw meminta kembali tambang garam yang telah diberikan kepada Abyadh bin Hamal setelah beliau mengetahui bahwa tambang garam itu depositnya sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa sebab disyariahkannya suatu hukum larangan tambang garam itu dimiliki secara pribadi adalah karena jumlahnya yang tak terbatas.

Cangkupannya besifat umum, meliputi semua barang tambang, seperti tambang minyak, gas,  tembaga dan emas, dan sebagainya. Kedua, menghentikan utang luar negeri, baik utang dari lembaga keuangan internasional maupun utang dari negara lain.

Ketiga, menghentikan investasi asing yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, investasi asing pada sektor-sektor milik umum.

Keempat,menghentikan segala bentuk hubungan dengan negara-negara kafir yang sedang memerangi umat Islam. Seperti adanya hubungan diplomatik, hubungan budaya, dan hubungan dagang.

Kelima, menghentikan keanggotaan dalam PBB, termasuk lembaga-lembaga Internasional di bawah PBB seperti IMF dan Bank Dunia.

Keenam, menghentikan keanggotaan dalam blok-blok perdagangan kapitalis, yang terbukti mendatangkan bahaya bagi umat Islam seperti mendominasi perekonomian dalam negeri dan menerapkan peraturan perdagangan yang bertentangan dengan syariah Islam.

Ketujuh, membangun ketahanan pangan, yaitu memenuhi kebutuhan pangan bagi negeri sendiri melalui peningkatan produksi pangan dan impor bahan pangan. Kedelapan, mencetak mata uang emas (dinar) dan perak (dirham).

Penggunaan dinar dan dirham dalam perdagangan internasional akan memberikan kemandirian ekonomi yang sangat kuat. Kesembilan, menghapus seluruh lembaga-lembaga kapitalis, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, perseroan terbatas (PT), dan sebagainya. Karena lembaga-lembaga tersebut telah menjadikan instrumen dominasi yang dimanfaatkan oleh kekuatan kapitalisme global untuk melakukan penjajahan ekonomi atas umat Islam.

Maka sudah jelas, satu-satunya sistem yang mampu menjamin adanya kemandirian ekonomi dengan menerapkan syariat Islam secara sempurna di tengah kehidupan yang akan membuahkan rahmat dan kebaikan untuk semua manusia. Tentu karena Islam dan syariatnya diturunkan sebagai rahmat untuk semesta alam yang akan membukakan pintu kebaikan serta keberkahan dari langit dan bumi.

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".(TQS al-a'raf: 96).

Wallahu a'lam bish shawab


Opini
Ditulis Oleh: Oom Rohmawati
(Ibu Rumah Tangga & Member Amk)   

Mitra Rakyat.com
Belum lama ini banyak sekali kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, diantaranya seorang balita yang tewas karena digelonggong air galon oleh ibu kandungnya, tepatnya 18 Oktober 2019 waktu lalu. Polisi menyebutkan, "korban ternyata kerap mengalami kekerasan fisik sebelum mengalami kejadian yang sangat tidak manusiawi tersebut. 

Hal ini tentu  bisa berakibat trauma, baik secara fisik, psikis dan seksual. Berkaitan dengan kasus di atas,  Ipda Riskawati, S. Tr. K melaksanakan  kegiatan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di kantor Kepala Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada hari Rabu (23/10/19).

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, sehingga harus dilaksanakan penyuluhan kewilayah-wilayah yang dianggap rentan munculnya tindak kekerasan. Meski upaya itu sebatas penyuluhan, setidaknya ada upaya yang dilakukan dinas terkait walau tidak berefek besar. Mengapa demikian?

Kesengsaraan yang dialami masyarakat akibat kemiskinan, sulitnya mendapat pekerjaan, bertebaran barang haram menjadi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga,  baik yang menimpa kaum perempuan ataupun menimpa anak.

Jika bertanya apa penyebab tindak kekerasan terus meningkat, maka tentu "tidak ada asap tanpa ada api". Ada faktor pemicu yang harus ditelusuri hingga masalah di atas terus berulang.

Dalam hal ini, yang mempunyai andil besar terciptanya ketidakharmonisan sosial  adalah sistem kapitalis liberal, dimana perempuan dihargai dengan taraf ekonominya, status sosial dan prestasi profesinya. Peran utama perempuan sebagai pencetak generasi dan pengatur urusan rumah tangga seakan tidak dihargai.

Justru peran ini dianggap biang keladi diskriminasi perempuan. Peran agama ditiadakan. Begitupun halnya  penggunaan media sosial tanpa bijak, ditangan orang yang memiliki ketakwaan yang rendah akan memunculkan bahaya, seperti mengakses pornografi, yang dapat memunculkan perilaku penyimpangan seksual.

Rangsangan yang terus menerus dari media sosial bisa mendorong mereka melampiaskan nafsu seks mereka pada siapa saja, salah satu wujudnya adalah eksploitasi kekerasan dan pelecehan pada perempuan dan anak.

Walaupun berbagai aturan dan UU telah dibuat, seperti ditetapkannya UU No 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No 23/2004 tentang PKDRT, UU 44/2008 tentang Pornografi, UU No. 35/tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak. Selain itu juga terdapat KUHP. Namun semua itu belum mampu menghentikan laju kejahatan dan kekerasan pada perempuan dan anak.

Inilah negeri kita hari ini, di bawah kungkungan sistem kapitalis yang sangat liberal dan sangat kapitalistik.  Sistem kapitalislah yang telah menghilangkan akal sehat dan rasa kasih sayang. Perempuan dan anak yang mestinya medapatkan perlindungan, dan  penjagaan nyatanya menjadi komoditas yang bisa seenaknya dimanfaatkan untuk kepentingan apapun dan siapapun.

Berbeda dengan sistem Islam. Islam agama yang berasal dari  Sang Pencipta, Allah SWT. Syariah Islam menempatkan perempuan dan anak sebagai kehormatan yang harus di jaga. Berikut bentuk penjagaan atau perlindungan  Islam: pertama, Islam mengatur tugas perempuan agar tetap terpelihara, dengan menempatkan perempuan sebagai mitra laki-laki. Sebagaimana firman Allah Swt:
".... Dan para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (TQS al-Baqarah [2]: 228).
Sedangkan tugas pokok perempuan adalah menjadi ibu yang mengatur rumah tangga (ummu wa rabbatul bayt).

Dengan tugas tersebut ia akan menjadi makhluk yang terlindungi dan terjaga kehormatannya,  tidak perlu menghabiskan waktu di ruang publik, campur baur (ikhtilat) dan berdua-duaan (khalwat)  dengan yang bukan mahram yang akan mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan atau  kekerasan.  ..bersambung

Opini
Ditulis Oleh : Khansa Mubshiratun Nisa
(Ummu Wa Rabbatul Bayt, Aktivis Da'wah Ideologis)

Mitra Rakyat.com
Presiden Joko Widodo menunjuk mantan wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi masuk kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Jokowi meminta lulusan akademi militer 1970 itu mengurus pencegahan radikalisme dalam jabatan barunya. Selain itu, jika melihat lima menteri lainnya seperti Tito Karnavian menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mahfud MD menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan, kelima formasi menteri itu terlihat sinyal pemerintah lima tahun ke depan berfokus pada persoalan melawan radikalisme di Indonesia (tirto.id).

Berkat bantuan media, radikalisme disematkan bagi kaum Muslimin yang terlihat berpenampilan secara Islami seperti memakai celana cingkrang, cadar, kerudung panjang dan berpakaian syar’i. Umat Islam yang teguh menjalankan dan menerapkan Islam secara kaffah, lantang menyuarakan syariah dan khilafah, bangga mengibarkan bendera tauhid, bahkan menurut Profesor Mahfud MD, anak kelas 5 SD yang sudah tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu bukan muhrim (seharusnya mahram) dianggap sudah terpapar radikalisme.

Menurut Al Chaidar, pengamat terorisme dari Universitas Malik as Saleh, Aceh,  mengatakan," ada ketakutan yang luar biasa dari negara terhadap radikalisme dan terorisme. Namun ketakutan itu rentan dimanfaatkan pemerintah untuk membungkam lawan politik dengan tudingan radikal, ekstremis dan teroris tanpa tolak ukur yang jelas (tirto.id).

Benar saja, saat ini mengkritik dan mengingatkan pemimpin atas kezaliman yang dilakukannya dianggap sikap radikal yang harus diberantas. Padahal Islam  dengan syari’atkan mewajibkan kaum Muslim untuk  mengingatkan penguasa jika melakukan kezaliman. Rasulullah Saw bersabda:
“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim” (HR Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadits Rasulullah Saw di atas sepertinya tak lagi dipahami secara mendalam oleh kaum muslimin dalam rangka muhasabah lil hukkam. Perjuangan menegakkan Islam dan syariahnya terus dihadang; umat Islam dibuat ciut nyalinya dengan stigma negatif tiada henti, terlebih kabinet jilid II yang dibentuk pemerintah sebagai kabinet 'perang' melawan radikalisme. Apakah umat Islam akan mundur?.

Narasi radikalisme kerap digunakan untuk membungkam sikap kritis rakyat kepada penguasanya. Jika benar radikalisme itu berbahaya dan mengancam negeri, lalu bagaimana dengan kapitalisme, liberalisme, dan separatisme yang sudah nyata membuat negeri ini porak poranda? Pertanyaan ini tak pernah dijawab sendiri oleh pemerintah. Radikalisme pada akhirnya seperti pendahulunya, terorisme.

Sebuah isu yang siap digoreng kapan pun dibutuhkan. Ini merupakan senjata ampuh untuk menyerang dan melumpuhkan serta menjauhkan ajaran Islam yang mulia di tengah kaum muslimin.

Sejatinya, radikal itu memiliki makna netral dan tidak negatif. Berasal dari kata radix yang artinya akar, mendasar pada prinsip. Jika radikal ini digabungkan dengan isme sehingga menjadi radikalisme, maka sudah berbeda makna.
Menurut KBBI, radikalisme adalah  paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik.

Merujuk pada definisinya, Islam itu radikal tapi bukan radikalisme. Sebab Islam terdiri atas aqidah dan syariah. Aqidah Islam mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar manusia tentang kehidupan, yaitu : “Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Dan akan kemana setelah kita mati?” Dimana jawaban dari pertanyaan mendasar tersebut adalah kita berasal dari Allah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan setelah kehidupan ini akan kembali kepada Allah.

Setelah isu terorisme yang mereka buat ternyata gagal menggiring opini bahwa syariat Islam itu menakutkan, kini muncullah isu radikalisme dengan tujuan yang sama. Radikalisme hanyalah kedok Barat untuk menyerang Islam. Sebab, jika syariat Islam diterapkan, ideologi kapitalisme akan tergusur dari arena peradaban manusia dan dunia.
Dengan demikian tidak ada sikap lain menghadang propaganda negatif yang semakin massif kecuali melawan skenario radikalisme ini.

Umat Islam harus bangkit dan bersatu melawan seruan negatif menentang ajaran Allah dan RasulNya. Tak lelah berdoa kepada Sang Khalik, Allah SWT; memohon keistiqamahan serta kesabaran melawan segala tindak busuk nan culas dari kaum kuffar Barat dan Timur yang terus memfitnah Islam dan pemeluknya. Luruskan niat lilLah, tanpa sedikit pun menyurutkan langkah perjuangan demi tegaknya Islam secara kaffah di tengah umat manusia. Semua itu semata-mata demi kemenangan agama Allah, Islam dan umatnya.
Wallahu  a'lam bi ash shawab.



Opini
Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
Tidak bisa dipungkiri, peluang terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam sistem khilafah pasti ada,  hal ini karena sistem khilafah adalah sistem basyariah (kemanusiaan) bukan nubuwwah sebagaimana saat Rasul Saw memimpin. Meskipun demikian, bukan berarti harus menolak serta menyamakan khilafah dengan sistem demokrasi, atau menyamakan sistem khilafah dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Arab Saudi. Itu adalah hal yang keliru dan serampangan.  Khilafah adalah sistem pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) lewat Institusi Daulah Khilafah sementara sistem pemerintahan Arab Saudi adalah  Monarki Absolute yang menerapkan aturan Islam secara parsial (sebagian).

Baca tulisan sebelumnya : Sistem Khilafah Tidak Ada Dalam Islam, Benarkah?(1)

Jika kita telusuri dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama, maka kita akan menemui bahwa penjelasan mengenai Khilafah banyak dibahas dalam Al Qur’an, meskipun Al-Qur'an tidak memerincinya secara mendalam. Dalil-dalil tentang kewajiban mengadakan khilafah dan menegakkannya bisa dilihat rinciannya sebagai berikut:

1. Dalil Alquran

Allah SWT berfirman: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku yang menjadikan Khalifah di muka bumi” (TQS al-Baqarah [2]: 30).

Imam al-Qurthubi (w. 671 H), ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah.” Bahkan, ia kemudian menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli tentang syariah) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Lihat, Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Juz I/264).

Dalil Alquran lainnya, antara lain QS an-Nisa’ (4) ayat 59; QS al-Maidah (5) ayat 48; dll (Lihat, Ad-Dumaiji, Al–Imâmah al–‘Uzhma ‘inda Ahl as–Sunnah wa al–Jamâ’ah, hal. 49).

2. Dalil as-Sunnah

Di antaranya sabda Rasulullah Saw:

"Siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada bai'at (kepada imam/khalifah), maka ia mati jahiliyah” (HR Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, menurut Syeikh ad-Dumaiji, mengangkat seorang imam (khalifah) hukumnya wajib (Lihat, Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hal. 49).

Nabi Saw juga mengisyaratkan, bahwa sepeninggal beliau harus ada yang menjaga agama ini, dan mengurus urusan dunia, dialah khulafa’, jamak dari khalifah (pengganti nabi, karena tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad Saw).

3. Dalil Ijma' Sahabat

Kedudukan Ijma' Sahabat adalah sebagai dalil syariah setelah Alquran dan as-Sunnah. Ini berarti ijma' sahabat sangatlah kuat, bahkan merupakan dalil yang qath’i (pasti). Para ulama ushul menyatakan, bahwa menolak ijma' sahabat bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam. Karena itu, Ijma' Sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan khilafah tidak boleh diabaikan, atau dicampakkan seakan tidak berharga, karena bukan Alquran atau as-Sunnah. Padahal, Ijma' Sahabat hakikatnya mengungkap dalil yang tak terungkap (Lihat, as-Syaukani, Irsyadu al-Fuhul, hal. 120 dan 124).

Berkaitan dengan itu Imam al-Haitami menegaskan:

"Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw” (Lihat, Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 7).

Bahkan seluruh ulama Aswaja, khususnya imam empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali), sepakat, bahwa adanya khilafah, dan menegakkannya ketika tidak ada, hukumnya wajib.

Lebih dari itu, menurut Syeikh ad-Dumaji, kewajiban menegakkan Khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah:

"Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.”

Sudah diketahui, bahwa banyak kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang-perorang, seperti kewajiban melaksanakan hudûd (seperti hukuman rajam atau cambuk atas pezina, hukuman potong tangan atas pencuri), kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya. Pelaksanaan semua kewajiban ini membutuhkan kekuasaan (sulthah) Islam. Kekuasaan itu tiada lain adalah khilafah.

Dari sini, maka jelaslah bahwa sistem negara khilafah ada di dalam Al-Qur'an, meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskannya secara rinci, namun Hadits, Ijma' Sahabat, dan Ulama Aswaja telah menjelaskannya. Sebagaimana ayat tentang shalat, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang tata cara shalat, namun Hadits dan perbuatan Rasulullah yang menjadi penjelasnya.

Maka dari itu, Menolak khilafah, menganggapnya sebagai ancaman dan menghalangi tegaknya khilafah adalah suatu kesalahan besar. Mestinya tidak ada yang perlu ditakuti dari khilafah. Tidak ada alasan yang dapat diterima akal sehat untuk menolak Khilafah. Karena Khilafah adalah syariat Allah SWT, maka sebagai hamba-Nya kita tidak boleh merasa keberatan. Bukankah kita semuanya adalah makhluk ciptaan-Nya?


Wallahu a'lam bi ash-shawwab


Opini
Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"  (TQS al-Maidah [5]: 50)

Dilansir oleh laman Tempo.com,  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengatakan bahwa dirinya menjamin tidak ada sistem negara khilafah dalam Islam. “Yang ada itu prinsip khilafah, dan itu tertuang dalam Al Quran,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Dialog Kebangsaan Korps Alumni HMI (KAHMI), di Kalimantan Barat, Sabtu malam, 26 Oktober 2019.

Menurut Mahfud, dalam Al-Quran yang dimaksud khilafah adalah negara yang memiliki pemerintahan. Namun, Islam tidak mengajarkan soal sistem. “Artinya setiap negara bisa menentukan sendiri sistem pemerintahannya." Menurutnya, Indonesia dan Islam adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, upaya untuk memecah belah Indonesia dengan cara yang radikal tidak bisa dibenarkan.

Ia menjelaskan sistem Negara khilafah tidak menjamin bebas pelanggaran. Sebagai contoh di Arab Saudi yang masih banyak kasus pencurian meski banyak yang sudah dipotong tangannya. Selain itu, korupsi di Arab Saudi membuat 200 pangeran ditangkap.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak para anggota KAHMI agar bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ia menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas menjadi tanggung jawab semua masyarakat Indonesia.

Ide Khilafah yang akhir-akhir ini kian menggema, menandakan sinyal-sinyal kebangkitan khilafah dan  kesadaran  umat akan pentingnya menerapkan khilafah telah nampak di depan mata, membuat musuh-musuh Islam dan para penentangnya kegerahan. Musuh Islam  yang takut sejarah kejayaan umat Islam kembali, berupaya menghilangkan khilafah, dan menghalangi tegaknya dengan berbagai cara. Ide Khilafah pun kini menjadi sasaran empuk untuk digugat oleh kelompok Sekuler, Liberal, dan Pluralis.

Mereka membangun kecintaan palsu terhadap bangsa dan negara atas nama nasionalisme. Berhala-berhala nasionalisme menjadikan mereka tak segan-segan membungkam serta menghadang syari'at Islam kembali tegak. Berbagai isu dan tuduhan miring nan keji pun digulirkan guna menjegal kebangkitannya. Mengatakan bahwa tidak ada sistem negara khilafah dalam Islam, sungguh merupakan tudingan yang tidak mendasar. Betapa kefasikan para penentang Khilafah telah menjadikan Allah SWT menutup mati hati dan pikiran mereka. Kebodohan telah menjatuhkan pemikiran mereka pada level terendah, mereka memandang baik terhadap yang  Bathil dan  sebaliknya memandang buruk terhadap yang Haq.

Bukti tak terbantahkan tentang adanya khilafah dalam sejarah kehidupan umat Islam telah diabadikan dalam kitab-kitab Tarikh yang ditulis oleh para ulama terdahulu hingga ulama mutakhir. Sebut saja, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, karya at-Thabari (w. 310 H), al-Kamil fi at-Tarikh, karya Ibn Atsir (w. 606 H), al-Bidayah wa an-Nihayah, karya Ibn Katsir (w. 774 H), Tarikh Ibn Khaldun, karya Ibn Khaldun (w. 808 H), Tarikh al-Khulafa’, karya Imam as-Suyuthi (w. 911H), at-Tarikh al-Islami,  karya Mahmud Syakir.

Dalam rentang sejarah hampir 14 abad, tidak pernah umat Islam di seluruh dunia tidak mempunyai seorang khalifah, dan khilafah, kecuali setelah runtuhnya Khilafah pada 3 Maret 1924 M. Dalam sepanjang sejarah khilafah, tidak ada satupun hukum yang diterapkan, kecuali hukum Islam, dalam seluruh aspek kehidupan, baik sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri, semuanya merupakan sistem Islam.
....bersambung


Opini
Ditulis Oleh: Zulaika
Ibu rumah tangga dan pegiat dakwah

Mitra Rakyat.com
Salah satunya yakni merevisi UU KPK ini demi memuluskan jalan mereka untuk melahap harta rakyat tanpa mampu terjerat hukum. Meskipun KPK bukanlah lembaga yang dapat menerapkan hukuman yang adil bagi para koruptor ini, namun di dunia kapitalis saat ini hanya KPK yang mungkin dapat bertahan menghukumi para koruptor.

Perilaku korup juga disebabkan sebagian para penguasa dan pejabat negara tidak memahami fungsi kepemimpinan dan amanah kekuasaan yang sedang mereka emban. Padahal sejatinya kelak semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Lemahnya iman dan kesalihan pribadi, kontrol masyarakat dari sisi amar makruf nahi munkar yang lemah, juga negara yang menaunginya tidak menerapkan syariat adalah inti masalah terjadinya korupsi.

Baca tulisan sebelumnya : Dibalik Pro Kontra Revisi Undang-Undang KPK (1)

Dalam Islam, lembaga seperti KPK tidak perlu ada untuk menghukumi para koruptor. Karena Islam memiliki 3 pilar penerapan hukum. Pilar yang pertama adalah ketakwaan individu, kedua adalah masyarakat yang peduli dan ketiga adalah negara yang menerapkan syariah yang menyeluruh.

Pertama, ketakwaan individu. Adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt  kepada setiap umatnya. Allah Swt berfirman:
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."  (TQS at-Tahrim [66]: 6).
Dengan ini para penguasa yang menerapkan syariat Islam selalu menghiasi diri mereka dengan ketakwaan individu dan senantiasa menyibukkan diri mereka taqarrub kepada Allah. Jika ketakwaan individu ini rusak maka rusaklah suatu masyarakat itu.

Kedua, masyarakat yang peduli. Masyarakat harus saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Hidup harus saling mengingatkan sebagai wujud saling sayang dan peduli satu sama lainnya, karena hakikatnya bahwa ketika seseorang terjerumus pada perilaku korup maka itu artinya orang tersebut dalam kondisi dibenci Allah dan ini tidak akan dibiarkan oleh masyarakat lainnya.

Menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada kemunkaran juga dilakukan sebagai refleksi dari keyakinan akan janji Allah yang akan menjadikan mereka sebagai umat terbaik di mata Allah Swt.

Ketiga, negara yang menerapkan syariah. Pilar ketiga inilah yang sampai saat ini belum terwujud, karena saat ini sistem yang diberlakukan adalah sistem sekularisme dimana pilar agama dipisahkan dari kehidupan.

Padahal sesungguhnya, peranan negara yang menerapkan syariah sangat dibutuhkan untuk menjayakan Islam kembali. Dengan adanya peran negara, ketakwaan individu dan masyarakat yang peduli akan lebih kokoh, karena hanya negara yang memiliki kemampuan untuk mengikat dan memaksa masyarakat dengan  beragam kebijakan dan peraturan yang diterapkan olehnya.

Sehingga sudah jelas kejayaan kaum muslim yang paling besar dicapai ketika kaum muslim berada di dalam kesatuan dalam kepemimpinan Khilafah Islamiyyah. Bila semua ini terwujud, maka perilaku korupsi akan demikian ditakuti, karena takutnya tiap-tiap individu akan azab Allah.

Tidak perlu lagi adanya pro kontra terkait apapun di masyarakat selama negara menerapkan syariat karena masyarakat sadar dengan adanya penerapan syariat, negara telah berlaku adil yang sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Masyarakat pun akan hidup dengan tenang, sejahtera dan merasa puas dengan kepengurusan negara.

Maka agar kesemuanya ini terwujud, marilah kita bersama-sama menerapkan syariat-Nya di bawah naungan Daulah Khilafah 'ala Minhajj an Nubuwwah  yang mengikuti tuntunan Rasulullah Saw.
Wallahu a'lam bi ash shawab.



Opini
Ditulis Oleh: Zulaika
Ibu rumah tangga dan pegiat dakwah

Mitra Rakyat.com
Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi nggak? Padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal. Sujiwo Tejo (wartawan, pelukis, budayawan dan penulis)
Ungkapan Sujiwo Tejo di atas seolah menyindir fakta yang kini terjadi di negeri kita. Dimana memang korupsi lebih "membudaya" dari pada budaya tradisional itu sendiri.

Korupsi memang bukan lagi hal baru yang terjadi di negara ini. Telah banyak dilakukan oleh para pejabat yang duduk di kursi pemerintahan yang notabene memiliki gaji yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya sehari-hari.

Belum lagi ditambah dengan fasilitas ini itu. Lalu mengapa dengan gaji dan tunjangan fantastis, sebagian mereka masih juga ada yang terperosok pada perikaku buruk korupsi?. Saking banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, dibentuklah suatu lembaga khusus untuk menanggulanginya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Telah banyak pula para pejabat negara yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang diberlakukan oleh KPK.
Seperti di lansir oleh Kompas.com, salah satu perumus Undang-Undang no 30 tahun 2002 tentang KPK, Romli Atmasasmita berpendapat, KPK sampai saat ini sudah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Saat KPK didirikan, tujuannya yaitu untuk memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi dengan berorientasi pada pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Selain itu, KPK juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi trigger mechanism  melalui koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan. Namun Romli menilai, KPK saat ini tidak lagi demikian. KPK terkesan lebih sering bekerja sendirian, tanpa berkoordinasi dan melakukan supervisi dengan polisi dan kejaksaan. Romli juga menilai bahwa revisi Undang-undang KPK sudah tepat dan memperbaiki kinerja lembaga antirasuah itu.

Sementara itu, gelombang penolakan revisi UU no 30 tahun 2002 tentang KPK terus mengemuka hingga saat ini. Kali ini sejumlah mantan pimpinan KPK menyuarakan penolakan UU KPK tersebut. Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas menolak revisi UU KPK yang telah disepakati oleh DPR. Busyro menilai, seluruh fraksi di DPR telah sepakat untuk membunuh KPK. "Semua fraksi di DPR sepakat membunuh! Merekalah pembunuh rakyat," kata Busyro saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2019). "Pengabdian nan tulus jajaran KPK sejak 17 tahun yang lalu hingga kini, semata untuk membebaskan ratusan juta rakyat yang dimiskinkan oleh gang mafia koruptor!" Ujarnya lagi.

Senada dengan Busyro, Abraham Samad menyoroti poin revisi UU KPK yang bakal melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Salah satu poin pelemahan yakni dibentuknya dewan pengawas dan adanya surat proses penghentian penyidikan (SP-3). "Revisi hendak membentuk organ bernama Dewan pengawas KPK yang bertugas mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya," sesalnya. (JawaPos.com)

Polemik revisi UU KPK masih menjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini wajar, mengingat pemberantasan korupsi masih menjadi agenda utama negeri ini. Publik merasa khawatir atas revisi UU KPK tersebut sebab masih meyakini kinerja KPK yang selama kurun waktu 17 tahun menjadi senjata utama dalam memberantas korupsi. Pro dan kontra yang terjadi saat ini lebih dikarenakan sistem politik yang ada begitu sarat berbagai kepentingan. Adanya campur tangan pemerintah membuat KPK sebagai lembaga independen kelak tidak akan bisa bergerak bebas mengambil keputusan untuk membasmi para koruptor karena adanya pengekangan tersebut.

Intervensi pemerintah yang ingin agar KPK berada di bawah kekuasaannya sekaligus pengawasannya dengan dibentuknya dewan pengawas KPK, tentu saja tidak lain agar pemerintah dan kroni-kroninya terlindungi dari penyelidikan KPK dan "kebal hukum" apabila mereka melakukan korupsi. Hal ini jelas berbahaya karena akan menambah kerugian negara dan menguntungkan para koruptor.

Kesemuanya ini disinyalir merupakan bentuk upaya pelemahan KPK. KPK belum dilemahkan saja, korupsi demikian marak maka dapat dibayangkan jika peran KPK benar-benar telah dilemahkan.

Penerapan sistem kapitalis-sekuler telah mendorong manusia untuk bergaya hidup hedonis. Maka jangan heran bila sebagian pejabat saat ini cenderung "rakus" melahap uang rakyat yang bukan haknya demi gaya hidup mereka yang mewah. ..bersambung

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.