17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga Korupsi Bersama Dana Desa Terjadi di Nagari Sungai Jambu Pariangan


Mitra Rakyat.com(Tanah Datar) 
Diduga terjadi korupsi bersama di Kantor Wali nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Ini menyangkut pengelolaan anggaran Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan yang kuat dugaa dipreteli secara bersama, sehingga mengakibatkan negera menanggung kerugian ratusan juta rupiah.

Hal ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Altri Suandi saat dikonfirmasi via telponnya Senin (18/11) siang.

“memang benar, Inspektorat tengah melakukan pendalaman terhadap temuan Pada pengelolaan keuangan nagari Sungai Jambu kecamatan Pariangan.

Temuan tersebut, sebut Altri, akan Segera ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada pimpinannya.

Bila benar dan terbukti terkait temuan tersebut, maka terduga harus mengembalikan uang itu ke negara,

"maka pihak yang bertanggung jawab di Nagari Sungai Jambu itu harus segera mengembalikan ke kas daerah", tegasnya.

Sebaliknya,apabila terduga tidak bisa mengembalikan, maka siap-siap saja merasakan dingininya suasana hotel prodeo(penjara). Kita segera laporkan ke Pimpinan(Bupati) hasil LHP Inspektorat itu, mestinya saya sudah menghadap ke pimpinan, tapi pimpinan masih diluar daerah,” katanya

Lain pihak, Kaur Keuangan Nagari Sungai Jambu Mira mengakui bahwa terkait pengelolaan keuangan nagari, dia selaku bendahara tidak memahami administrasi atau manajemen keuangan, sehingga apa pun bentuk kegiatan, pinjaman atau uang yang digunakan oleh perangkat nagari, dia tidak pernah sama sekali mencatat atau membuat laporan tertulis, pengakuan Mira kepada beberapa awak media pada Minggu(17/11) kemarin dirumahnya.

Hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2019. Akibat dari kejadian tersebut dia selaku Kaur Keuangan Nagari sudah dipanggil oleh Inspektorat dan mengakui perbuatannya.

Dijelaskannya, temuan atas Inspektorat tersebut, kata Mira, "mencapai angka 650 juta rupiah, dan kini dia mengaku kesulitan untuk melakukan pengembalian atas temuan LHP Inspektorat itu",terangnya.

Dia juga menyebutkan, "bahwa Pj. Nagari Sungai Jambu Erlita S Sos mau membantunya sebanyak 100 juta rupiah, itupun dia berjanji akan menggantikan SK nya untuk membantu pengembalian uang tersebut, Sementara uang yang dibutuhkan sebanyak 650 juta, tukuknya.

Dia juga membenarkan bahwa dia tidak mengerti pembukuan namun dia tetap ditempatkan pada posisi Kaur keuangan oleh pj. Wali nagari, pungkas Mira.

Sementara Pj. Wali Nagari Sungai Jambu Erlita D Sos hingga berita ini diturunkan belum berhasil ditemui untuk konfirmasi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Tanah Datar Irwandi dikonfirmasi via telponnya Jum’at (15/11) mengaku," bahwa LHP Inspektorat tersebut sudah di meja nya dan akan segera diteruskan kepada Bupati untuk segera ditindak lanjuti",debut Sekda.

“Memang benar, LHP Inspektorat itu sudah di meja saya, tinggal diteruskan kepada bapak bupati.” jelasnya.

Terhadap temuan itu sendiri dia mengaku bahwa itu adalah kewenangan Inspektorat, terkait adanya potensi kerugian itu merupakan teknis pemeriksa dari inspektorat” tutupnya.

Begitu juga Bupati Tanah Datar Irdinansyah dihubungi ponselnya pada hari yang sama membenarkan bahwa dia telah dapat informasi itu.

“Saya sudah melakukan dengar informasi itu, jika berdasarkan rekomendasi dari LHP Inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti, ya, yang bersangkutan harus segera menyelesaikannya.

Dan masalah itu saya akan segera mengeluarkan Keputusan agar segera penyelesaian nya jelas, ” tegas nya.

Sampai berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.