Mitra Rakyat

MR.com, Sumbar| Kini, warga di sekitar Jalan Adinegoro dapat bernafas lega setelah dimulainya proyek penanganan drainase yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan banjir dan kemacetan yang selama ini melanda kawasan tersebut. Meski proses pembangunan yang berlangsung selama 160 hari kalender ini menuntut kesabaran warga, mereka tetap berharap proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan standar mutu yang ditetapkan.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Wirandia Karya ini, dengan konsultan supervisi dari PT. Archimedia Consultan KSO, PT. Manggala Karya Bangun Sarana KSO, dan PT. Taru Nusantara, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan drainase yang selama ini menjadi keluhan warga dan pengguna jalan. Pekerjaan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta mencegah genangan air saat hujan deras turun.

Salah satu warga setempat, Ar, mengungkapkan harapannya saat menikmati secangkir kopi di sebuah warung dekat lokasi proyek beberapa hari lalu. “Pekerjaan drainase ini memang mengganggu jalan masuk ke warung dan berdampak pada aktivitas jual beli. Tapi kami rela, asal pekerjaannya cepat selesai dan berkualitas, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, warga sangat berharap bahwa pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu, agar tidak menimbulkan kerusakan dini pada fasilitas yang dibangun. “Kalau pekerjaan asal-asalan, nanti cepat rusak dan harus diperbaiki lagi. Kami juga tidak ingin menunggu terlalu lama, karena cukup mengganggu aktivitas dan lalu lintas di sini,” katanya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak rekanan maupun pihak pengawas pekerjaan (PPK) belum dapat dikonfirmasi mengenai perkembangan lapangan. Pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui detail pelaksanaan proyek maupun spesifikasi teknis yang harus dipenuhi, karena mereka hanya menjalankan tugas sesuai instruksi atasan.

Pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi teknis serta kendala yang dihadapi masih belum mendapatkan jawaban resmi. Masyarakat berharap, pihak terkait dapat meningkatkan komunikasi dan pengawasan agar proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai mutu, demi kebaikan bersama.

Diharapkan, dengan selesainya proyek ini, kawasan Jalan Adinegoro menjadi lebih aman, nyaman, dan bebas banjir, serta mampu meningkatkan perekonomian warga setempat.

Penulis: Chairur

Menurut sejumlah sumber di lapangan, sejumlah proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya tidak mengikuti ketentuan dalam DED secara ketat. Salah satu indikator utama adalah penggunaan material yang diduga ilegal dan tidak sesuai standar. Praktik ini berpotensi menurunkan kualitas hasil akhir, serta mengancam keberlanjutan dan keselamatan bangunan maupun infrastruktur yang dibangun.

Selain itu, ada kekhawatiran terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan yang sah dan sesuai aturan. Penggunaan bahan bakar subsidi ini diduga tidak diawasi secara ketat, bahkan beberapa laporan menyebutkan adanya penyalahgunaan untuk keperluan operasional proyek yang tidak sesuai ketentuan, yang tentunya merugikan keuangan negara.

Tak kalah penting, penerapan Alat Pelindung Kerja (APD) di lokasi proyek juga dinilai tidak optimal. Banyak pekerja dilaporkan bekerja tanpa perlindungan lengkap, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka. Praktik ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan standar keselamatan kerja di lapangan.

Kekhawatiran terhadap mutu pekerjaan pun semakin menguat. Beberapa hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan desain awal menimbulkan keraguan terhadap ketahanan dan keamanan infrastruktur yang dibangun. Hal ini tentu berimbas pada potensi kerugian besar bagi negara, baik dari segi biaya perbaikan maupun risiko kecelakaan yang dapat terjadi di kemudian hari.

Pengamat konstruksi dan pengawasan proyek pemerintah menilai, pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengendalian dan pengawasan dari pihak terkait. “Jika memang ada penyimpangan seperti penggunaan material ilegal dan penyalahgunaan BBM, itu berarti ada celah besar dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan. Akibatnya, uang rakyat bukan hanya terbuang sia-sia, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat,” ujar seorang ahli konstruksi yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain itu, praktik tidak sesuai aturan dalam DED ini juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Dana APBN dan APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkualitas justru terbuang percuma, bahkan sebagian di antaranya berpotensi menjadi sumber korupsi dan kolusi.

Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan tegas. Pengawasan dan penegakan aturan harus diperkuat, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar uang rakyat tidak terus menjadi korban dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab.

Sudah saatnya, proyek negara dijalankan sesuai aturan, demi keberlangsungan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. 

Penulis : Chairur Rahman

Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian alam sekaligus menegakkan hukum secara menyeluruh.

Tidak sekadar menindak pelaku di lapangan, Polda Sumbar juga menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke aktivitas tambang haram tersebut. 

Dugaan keterlibatan oknum perbankan sebagai penyandang dana turut menjadi fokus investigasi, menandai perubahan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berhenti di level bawah tetapi menyentuh akar jaringan ilegal tersebut.

Operasi Gabungan: Edukasi Hingga Penindakan Hukum

Kombes Pol. Andri Kurniawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, menegaskan bahwa pendekatan mereka melibatkan kombinasi tindakan preventif, pre-emptif, dan represif. 

Tim di lapangan rutin melakukan patroli, penyuluhan kepada masyarakat, serta penindakan tegas di titik-titik rawan yang selama ini menjadi zona merah aktivitas tambang liar.

Selain itu, Polda Sumbar turut mempercepat proses legalisasi tambang rakyat melalui pengawalan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 4.000 hektar di berbagai kabupaten. 

Langkah ini diambil agar praktik menambang secara ilegal bisa diubah menjadi kegiatan yang legal, tertata, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menindak, tapi juga menata. WPR adalah solusi jangka panjang untuk mengubah praktik ilegal menjadi legal dan terawasi,” ujar Kombes Pol. Andri Kurniawan.

Keterlibatan Oknum Internal dan Pengawasan Ketat

Polda Sumbar juga membuka mata terhadap kemungkinan keterlibatan oknum anggota polisi dalam praktik tambang ilegal. 

Kabid Propam, AKBP Jamalul Ihsan, memberikan peringatan keras: tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat.

“Kalau ada anggota yang terlibat, kami sikat. Ini komitmen. Tidak ada tempat bagi pengkhianat institusi,” tegasnya. 

Propam aktif melakukan pengawasan dan siap mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu, demi membersihkan citra dan integritas aparat kepolisian.

Kolaborasi Multi-Sektor: Kunci Keberhasilan

Kombes Pol. Susmelawati Rosya, Kabid Humas Polda Sumbar, menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal membutuhkan kolaborasi lintas sektor. 

Ia mengajak semua elemen, mulai dari TNI, pemerintah daerah, dinas teknis, akademisi, media, hingga masyarakat sipil, untuk bergerak bersama.

“Ini tanggung jawab kolektif. Jika semua bergerak, mereka tidak punya ruang untuk bersembunyi,” ujarnya.

Komando Langsung dari Kapolda: Perang Demi Rakyat dan Alam Sumbar

Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menegaskan bahwa operasi ini merupakan perintah langsung dari pimpinan tertinggi. Ia menyatakan bahwa komitmennya untuk menumpas tambang ilegal di tanah Minang tidak main-main.

“Alam ini harus kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi?” tegas Irjen Gatot. Ia juga mengutip arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya menjaga lingkungan dan hak masyarakat atas ruang hidup yang bersih dan aman.

Langkah Berani Menuju Sumbar Bersih dari Tambang Ilegal

Operasi ini dinilai sebagai langkah maju dan berani dari Polda Sumbar dalam memberantas jaringan tambang ilegal yang selama ini dianggap sebagai “rahasia umum” dan sulit disentuh karena melibatkan jaringan kuat lintas sektor. 

Dengan pengusutan hingga ke level perbankan dan oknum internal, Polda Sumbar menunjukkan bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi mafia tambang di ranah Minang.

Perlawanan terhadap tambang ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga perjuangan moral demi menyelamatkan lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam Sumatera Barat untuk generasi mendatang.**

Proyek yang bernilai Rp 10,5 miliar ini, yang dikelola oleh Balai Sungai Sumatera Lima Padang (BWSS V Padang), diduga tidak sepenuhnya mengacu pada Detail Engineering Design (DED) yang telah ditetapkan.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, terdapat beberapa aspek pekerjaan yang terindikasi menyimpang dari DED. Di antaranya adalah pengadaan material dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, saat ditemui di lokasi proyek pada Sabtu (26/6/2025), bahwa material yang digunakan diduga berasal dari quarry yang tidak memiliki izin lengkap.

Lebih menggegerkan, warga tersebut menyebutkan bahwa pemasok material tersebut diduga adalah seorang oknum penegak hukum yang berkedudukan di wilayah Sumatera Barat.

Selain itu, dugaan penggunaan BBM bersubsidi juga mencuat. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya tanki penyimpanan berkapasitas 5.000 liter maupun drum Pertamina berkapasitas 250-300 liter yang biasanya digunakan untuk menyimpan BBM bersubsidi di lokasi proyek.

Menanggapi hal ini, Eka Hendra Irawan, S.T, M.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) proyek, saat dikonfirmasi melalui telepon pada Senin (27/7/2025), membantah adanya pelanggaran. 

Ia menyatakan, pekerjaan yang dilakukan adalah irigasi primer dan semua material quarry sudah memiliki izin lengkap. Eka juga menyebutkan, BBM yang digunakan adalah non-subsidi dan telah disiapkan tandon berkapasitas 1.000 liter sebanyak delapan unit di lokasi.

"Quarry kita dari CV. Kartika Group dan CV.Ampek Lawang. Untuk BBM, kita pakai yang non-subsidi. Di lokasi, sudah disiapkan tandon sebanyak 8 buah dengan kapasitas 1.000 liter," tegas Eka.

Namun, keterangan dari PPK tersebut belum dilengkapi dengan data pendukung seperti dokumen surat order dan foto-foto keberadaan tandon. Hal ini menimbulkan tanda tanya tentang keabsahan dan transparansi pelaksanaan proyek tersebut.

Masyarakat berharap, pihak berwenang segera melakukan investigasi menyeluruh demi memastikan proyek irigasi ini berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan negara maupun masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi kontraktor dan pihak terkait lainnya.

Penulis: Chairur (wartwan muda)

MR.com, Jakarta| Dalam percaturan organisasi kepemudaan nasional, nama Budisatrio Djiwandono semakin mengemuka sebagai sosok yang tengah menuju puncak peran strategis: terpilih sebagai calon Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna periode 2025–2030. 

Meski demikian, langkah politik Budi, sapaan akrabnya, tak hanya sekadar soal pencalonan elit, melainkan juga menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan yang menilai sosoknya sebagai representasi regenerasi pemimpin masa depan.

Salah satu yang paling tajam mengamati dan memberi pandangan terhadap figur ini adalah Mahdiyal Hasan, advokat muda sekaligus mantan Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sumatera Barat. Dalam pandangannya, Budi adalah sebuah anomali positif, berasal dari garis keturunan elit nasional, namun memiliki sensitivitas lapangan dan kerendahan hati yang jarang ditemukan di lingkar kekuasaan.

Darah Elite, Jiwa Lapangan

Lahir di Jakarta pada 25 September 1981 dari keluarga dengan latar belakang ekonomi dan politik yang kuat, Budi merupakan representasi dari generasi muda yang berakar dari garis keturunan elit. Ayahnya, Sudradjad Djiwandono, pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, sementara ibunya adalah kakak kandung dari Prabowo Subianto, calon presiden terpilih periode 2024–2029.

Namun, menurut Mahdiyal, kekayaan latar belakang itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi Budi untuk membuktikan kapasitasnya secara nyata. Ia tidak ingin sekadar menumpang ketenaran keluarga. Sebaliknya, Budi memilih membangun kredibilitas dari bawah, melalui pendidikan di Amerika Serikat, pengalaman bekerja di sektor industri, lalu memutuskan terjun ke dunia politik sejak 2017 melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI.

Kini, dengan posisi sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, dan intelijen, Budi dianggap memiliki pijakan yang kokoh untuk mengimplementasikan visi strategis di organisasi sosial seperti Karang Taruna.

Kepemimpinan yang Mendengarkan dan Inklusif

Mahdiyal menilai, keberhasilan Budi bukan hanya soal pengalaman, tetapi juga gaya kepemimpinannya yang terbuka dan inklusif. Ia pernah menyaksikan langsung bagaimana Budi mampu mendengarkan keluhan kader-kader muda di daerah. Sikapnya yang tidak memotong pembicaraan dan selalu bertanya balik secara serius menunjukkan bahwa Budi benar-benar memahami bahwa perubahan harus dimulai dari mendengar.

“Karang Taruna tidak membutuhkan figur karismatik yang hanya tampil di panggung, melainkan pemimpin yang mampu merespons problem nyata di tingkat desa: minimnya akses kerja, kurangnya pelatihan keterampilan, dan ketidakpastian menghadapi era digital,” ujar Mahdiyal.

Budi dinilai mampu menyambungkan problematika tersebut dengan kebijakan konkret karena memiliki koneksi pusat dan pemahaman akar rumput yang mendalam. Kemampuan ini yang diharapkan mampu membawa organisasi sosial ini menjadi agen perubahan nyata di tengah tantangan zaman.

Lebih dari Sekadar Manuver Politik

Menanggapi berbagai spekulasi bahwa langkah Budi ke Karang Taruna hanyalah bagian dari skenario politik menuju Pilkada atau Pemilu 2029, Mahdiyal menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi politik yang sehat dan perlu.

“Justru kita membutuhkan orang seperti Budi di Karang Taruna yang paham struktur pemerintahan, mampu mencari anggaran, dan menjembatani aspirasi pemuda ke meja pengambil keputusan,” tegasnya. Ia menambahkan, jika organisasi ini dipimpin oleh sosok seperti Budi, Karang Taruna dapat berubah menjadi “sekolah politik alternatif” yang mendidik generasi muda tentang kewarganegaraan aktif, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan berbasis data.

Isu Nyata, Aksi Nyata

Selama ini, Budi dikenal sebagai sosok yang konsisten membawa isu-isu yang relevan dengan kebutuhan pemuda masa kini, seperti literasi digital, kewirausahaan sosial, ketahanan pangan lokal, dan penguatan karakter di era disinformasi. Bahkan, jauh sebelum isu-isu ini menjadi tren nasional, Budi sudah menyuarakannya di forum-forum internal partai dan diskusi lintas sektor.

“Saya masih ingat ketika Budi berbicara panjang soal pentingnya digitalisasi di tingkat desa, saat sebagian besar elit masih bicara infrastruktur dasar. Ia punya sense masa depan,” kenang Mahdiyal.

Karang Taruna di Simpang Jalan

Kini, seluruh perhatian tertuju pada Temu Karya Nasional Karang Taruna 2025, forum penting yang akan menentukan arah organisasi selama lima tahun ke depan. Kehadiran figur seperti Budi bukan hanya soal membawa nama besar, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam memandang pemuda: sebagai agen perubahan, bukan sekadar objek kegiatan seremonial.

“Budi bukan hanya representasi elit, ia adalah cerminan harapan kita terhadap pemuda yang mampu menjembatani dua dunia: kebijakan dan lapangan, pusat dan daerah, wacana dan aksi. Karang Taruna membutuhkan pemimpin seperti itu jika ingin tetap relevan dan berkontribusi nyata,” pungkas Mahdiyal.

Momentum Kebangkitan Pemuda

Pencalonan Budisatrio Djiwandono sejatinya adalah ujian bagi pemuda Indonesia: apakah mereka siap dipimpin oleh figur yang membawa semangat pembaruan, atau justru tetap berkutat dalam pola lama yang stagnan. Mahdiyal Hasan menegaskan, harapan banyak anak muda terletak pada kepemimpinan yang humble, cerdas, visioner, dan bersedia turun langsung ke lapangan.

Dalam sosok Budi, ia melihat harapan itu nyata. Karang Taruna kini berada di persimpangan sejarah. Jika organisasi ini benar-benar ingin menjadi pelopor perubahan sosial, pilihan ke depan harus tegas, bukan soal siapa yang populer, melainkan siapa yang benar-benar peduli dan siap bekerja untuk masa depan pemuda Indonesia.(cr)