Mitra Rakyat

Ketua Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) Sumatera Barat, Ir. Sutan Hendy Alamsyah, mengaku pihaknya menerima banyak laporan soal ketidakberesan proyek tersebut. Salah satunya terkait material batu yang dipakai.

“Publik butuh kejelasan yang konkret, bukan sekadar lisan. Harus ada bukti legalitas penggunaan material sesuai aturan,” kata Sutan ketika dihubungi lewat telepon, Jumat (3/10).

Baca : Rahmad Yuhendra Buka Suara Soal Kejanggalan Proyek Seawall di Pasaman Barat

Batu dari Quarry Tak Berizin?

Sutan menilai, indikasi penggunaan batu dari quarry tak berizin harus segera dibuka ke publik. Pasalnya, material inti menjadi bagian krusial dalam ketahanan seawall. “Kalau hanya kwitansi pembayaran tanpa dokumen pendukung izin tambang, itu tidak bisa dijadikan bukti sah. Apalagi sudah jelas disebut dalam RAB, material wajib sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Misteri Geotekstil

Tak hanya soal batu, pemasangan geotekstil juga menjadi tanda tanya besar. Meski pihak penyelenggara sempat mengirimkan dokumentasi ke media, publik meragukan keaslian waktunya. “Dokumen menunjukkan pemasangan pada 27 September. Padahal kontrak menyebut pekerjaan dimulai 14 Juni 2025. Ada selisih yang perlu diklarifikasi,” kata Sutan.

Menurutnya, fatal jika seawall tersebut dibangun tanpa geotekstil. Sebab, tekanan air laut dari bawah bisa merusak susunan batu meski disusun dengan tekanan tertentu. “Kalau ini benar diabaikan, kekuatan seawall jelas diragukan. Negara yang akhirnya dirugikan,” tambahnya.

Pelaksana Emosional, Publik Curiga

Kecurigaan publik juga makin menguat ketika media mencoba mengonfirmasi ke pihak pelaksana lapangan dari CV. Rayanza. Alih-alih memberi data, pihak rekanan disebut merespons dengan nada emosional.

“Seharusnya sebagai pelaksana, Dwi bisa menjawab dengan data resmi. Kalau marah-marah justru makin menimbulkan tanda tanya,” kata Sutan.

Desakan pada Aparat Penegak Hukum

Sutan menegaskan, dengan banyaknya kejanggalan, proyek ini layak menjadi atensi aparat penegak hukum (APH). Apalagi, lokasi pekerjaan cukup jauh dari pantauan publik maupun lembaga independen.

“Kalau benar ada penggunaan material tak berizin dan spesifikasi tidak sesuai kontrak, maka ini bukan hanya persoalan administrasi, tapi jelas pelanggaran hukum,” tegasnya.

Redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lain.

Penulis : Chairur Rahman

Tiga penghargaan yang diberikan pada ajang bertajuk Indonesia Economic Summit 2025, dan diterima oleh UUS Bank Nagari di antaranya The Excellence Performance Banking Sharia Business Unit 2025 (Based on Financial Performance 2024), The Most Sharia Business Unit in Asset Contribution For Holding 2025 (Based on Financial Performance of 2024), dan Golden Champion - The Excellence Performance Sharia Financial Institution For 5 Consecutive Years: 2019-2024.

Atas prestasi membanggakan itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra memberikan apresiasi kepada Majalah Infobank yang kembali mempercayai Bank Nagari, terutama UUS Bank Nagari, untuk mendapatkan penghargaan bergengsi di ajang Infobank 14th Sharia Awards 2025.

Ia menambahkan, penghargaan yang didapatkan tersebut merupakan usaha keras dari UUS Bank Nagari yang terus menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan perbankan syariah yang amanah, inovatif, dan berorientasi pada keberkahan nasabah.

“Peringkat dan penghargaan yang diraih menjadi bukti nyata kiprah UUS Bank Nagari sebagai motor pertumbuhan ekonomi syariah di Sumatera Barat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menambahkan, prestasi yang diraih UUS Bank Nagari menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Barat semakin percaya pada layanan syariah.

Ia berharap dengan prestasi yang diraih ini UUS Bank Nagari diharapkan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan ke depan, serta mampu menjadi lokomotif perbankan syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Sebagai informasi, sebanyak 118 institusi keuangan syariah berhasil meraih penghargaan Infobank 14th Sharia Awards 2025 dari Majalah Infobank. Penghargaan diberikan pada ajang Indonesia Economic Summit 2025.

Penghargaan Infobank 14th Sharia Awards 2025 diberikan berdasarkan rating institusi keuangan syariah yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank (birI) pada kinerja keuangan tahun 2023 dan 2024. Selain dengan metode kuantitatif, penilaian juga berdasarkan tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) dan manajemen risiko.

Penilaian GCG dan manajemen risiko ini makin melengkapi pendekatan yang selama ini dipakai oleh Biro Riset Infobank dalam mengukur kinerja institusi keuangan syariah, yaitu pendekatan rasio keuangan penting dan pertumbuhan.

“Pemberian penghargaan Infobank Sharia Award 2025 ini adalah bentuk apresiasi Infobank terhadap institusi keuangan syariah yang berhasil meraih kinerja terbaik di tahun 2024,” ujar Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, dalam kata sambutannya.

Acara Indonesia Economic Summit 2025 bertema “Sinergi Perbankan, BUMN, dan Swasta untuk Mendukung Asta Cita Koperas Desa Merah Putih” dan pemberian penghargaan “The Best State Owned Enterprise (SOE) 2025” dibuka oleh Menteri Koperasi Dr. Fery J. Juliantono, dengan Special Remark oleh Plt. Menteri BUMN yang juga COO Danantara Dony Oskaria.

Hadir juga memberikan materi antara lain Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris, Direktur Business Development dan Portofolio Management Pos Indonesia Pasabri Pesti, dan Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom Seno Soemadji.

Pada acara pembukaan, diberikan juga penghargaan “Infobank Integrity Award 2025” kepada Mohamad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu BRI Cabang Cempaka Mas, Jakarta, yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan karena mempertahankan integritasnya saat berhadapan dengan sindikat pembobol rekening dormant. Penghargaan diberikan langsung oleh Dony Oskaria dan Fery J. Juliantono kepada istri Ilham Pradipta, Puspita Aulia.

Acara “Indonesia Economic Summit 2025” dan pemberian penghargaan “Infobank 14th Sharia Awards 2025” ini bisa terselenggara berkat dukungan para sponsor, antara lain PNM, Wondr by BNI, BRI, Jamkrindo, BSI, Bank Jambi, BPR Syariah Harum, Bank Dinar, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, Bankaltimtara, BNI Life, Jamkrindo Syariah, Panin Dai-Ichi Life.

Kemudian, Asuransi Tugu, Jasa Tirta II, Danareksa, Askrindo, Askrindo Syariah, Bank Kalsel Syariah, Pegadaian, Bank Jateng, Bank Nagari, BCA Syariah, dan CIMB Niaga Syariah. Adv

Proyek flyover yang membentang di jalur ekstrem Padang–Solok ini diharapkan menjadi solusi atas reputasi Sitinjau Lauik sebagai “jalur maut” yang kerap menelan korban akibat tikungan tajam dan tanjakan curam.

Pembangunan tahap pertama atau Panorama I dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) dipercaya sebagai pelaksana dengan nilai investasi lebih dari Rp2,2 triliun dan masa konstruksi sekitar dua setengah tahun.

Pemerintah menargetkan flyover mampu menurunkan tingkat kemiringan jalan yang kini mencapai 20–25 persen, memperbaiki radius tikungan, dan meningkatkan faktor keselamatan. Selain itu, waktu tempuh Padang–Solok diperkirakan akan lebih singkat.

Ketua Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) Sumatera Barat, Sutan Hendy Alamsyah, menyebut pembangunan flyover ini sebagai kebutuhan mendesak. “Jalur ini sudah terlalu lama menjadi momok karena sering terjadi kecelakaan. Kami berharap pembangunan berjalan sesuai rencana dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Hendy kepada mitrarakyat.com di Padang.

Namun, pekerjaan besar masih menanti. Lokasi flyover berada di kawasan perbukitan rawan longsor sehingga membutuhkan teknologi konstruksi tinggi dan biaya pemeliharaan besar. Dari sisi lingkungan, 8,5 hektare lahan hutan lindung telah mendapat izin penggunaan, tapi pengelolaannya tetap harus memperhatikan aspek konservasi.

Sejumlah pihak menekankan pentingnya ketepatan waktu pembangunan. Pemerintah daerah dan pusat menilai Flyover Sitinjau Lauik tak hanya meningkatkan konektivitas dan keselamatan, tapi juga berpotensi menjadi ikon baru jalur Trans Sumatera.

Editor : Chairur Rahman

Opini

Penulis : Chairur Rahman

MR.com| Dua wartawan di Padang, Ruswan Dedison dan Doni Saputra, memilih jalan berliku, melaporkan dugaan korupsi di RSUP M. Djamil ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. 

Langkah ini bukan hanya perlawanan terhadap praktik busuk yang menggerogoti pelayanan publik, tapi juga sebuah ujian, apakah hukum di negeri ini berpihak pada kebenaran, atau sekadar menjadi pagar rapuh bagi mereka yang berkuasa.

Laporan itu menyebut dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan, pengelolaan parkir dan keamanan, hingga pekerjaan fisik ruang rawat inap. Daftarnya tak main-main, mulai dari direktur rumah sakit, pejabat pembuat komitmen, hingga rekanan perusahaan penyedia barang dan jasa.

Baca : Dua Wartawan Laporkan Dugaan Korupsi RSUP M. Djamil ke Kejati Sumbar

Jika benar adanya, praktik semacam ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan perampasan hak pasien dan masyarakat yang datang mencari kesembuhan di rumah sakit pemerintah terbesar di Sumatera Barat.

Ada yang menarik dari kasus ini. Laporan itu justru datang dari wartawan. Padahal, selama ini jurnalis dikenal sebagai pihak yang menyampaikan temuan melalui berita, bukan melalui jalur hukum. 

Namun, inilah wujud baru dari partisipasi sipil, wartawan adalah warga negara, dan warga negara berhak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Undang-undang pun melindunginya.

Keberanian Ruswan dan Doni layak diapresiasi. Tapi publik juga tahu, laporan dugaan korupsi di tubuh birokrasi kerap berhenti di meja Aparat Penegak Hukum(APH). Sering kali, kasusnya melempem, entah karena bukti dianggap kurang, entah karena pelakunya punya koneksi politik. 

Transparansi penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan ini akan menentukan apakah aparat benar serius memerangi korupsi, atau sekadar menjalankan ritual formalitas.

Sikap Direktur RSUP M. Djamil, Dovy Djanas, yang menyatakan tidak tahu-menahu soal laporan itu, menambah ironi. Bagaimana mungkin seorang pimpinan institusi sebesar rumah sakit rujukan utama di Sumatera Barat bisa begitu ringan menanggapi tudingan serius? Publik berhak menuntut klarifikasi lebih dari sekadar kalimat singkat.

Kasus ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik rente di sektor kesehatan. Apalagi rumah sakit pemerintah bukan sekadar unit layanan, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjaga hak dasar warganya. Bila rumah sakit justru menjadi ladang bancakan, yang sakit bukan hanya pasien, tapi juga integritas negara.

Kini bola ada di tangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Jangan biarkan laporan wartawan ini berakhir jadi arsip berdebu. Publik menanti, apakah hukum benar-benar bekerja, atau sekadar menjadi sandiwara.

Melalui sambungan telepon pada Selasa, 30 September, Rahmad menjawab singkat soal isu izin tambang galian C yang disebut menjadi pemasok material batu proyek senilai Rp2,55 miliar itu. “Ada izin,” kata Rahmad. Ia tak mengirimkan salinan dokumen untuk memperkuat pernyataannya.

Baca : Dugaan Kejanggalan di Proyek Seawall Rp 2,55 Miliar di Pasaman Barat, Dikonfirmasi Rekanan "Emosi"

Rahmad, yang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, menegaskan bahwa pemasangan seawall tetap mengikuti spesifikasi. Ia mengirimkan foto bertanggal 27 September yang memperlihatkan pemasangan geotekstil, lapisan dasar yang dinilai krusial untuk memperkuat konstruksi.

Namun, bukti foto itu justru memunculkan tanda tanya baru. Berdasarkan kontrak, proyek yang digarap CV Rayazka ini harus dimulai pertengahan Juni dengan masa pelaksanaan 198 hari. Jika geotekstil baru terpasang pada akhir September, publik meragukan kapan sesungguhnya pekerjaan dimulai.

Kecurigaan semakin menguat karena material batu yang dipakai disebut-sebut berasal dari quarry tanpa izin lengkap. Bobot batu dan pola penyusunannya pun dinilai tak sesuai spesifikasi. Dugaan lain, pembangunan awal tidak dilengkapi geotekstil dari awal, sebab, geotektil baru dipasang pada bulan september diduga hanya sebagai laporan kepada PPK.

Saat redaksi mitrarakyat.com mencoba mengonfirmasi hal ini ke kontraktor pelaksana, Dwi, respons yang diterima justru bernuansa kesal dengan mengatakan “Media tidak sopan,”.

Keterangan setengah hati dari pihak dinas dan kontraktor membuat publik menunggu tindak lanjut aparat pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum. Proyek yang digadang-gadang melindungi pesisir Sasak dari abrasi justru kini terancam menjadi simbol lemahnya pengawasan.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman

Pelapor adalah Ruswan Dedison, wartawan mitrarakyat.com, dan Doni Saputra, wartawan Sumbar Ekspres.com. Keduanya melaporkan sejumlah pejabat rumah sakit, mulai dari Direktur, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PPTK proyek pengadaan.

Laporan juga menyebut perusahaan rekanan penyedia alat kesehatan, serta perusahaan jasa keamanan dan parkir yang bekerja sama dengan RSUP M. Djamil.

Dalam laporannya, kedua wartawan itu membeberkan setidaknya empat dugaan penyimpangan. Pertama, indikasi markup dan maladministrasi dalam pengadaan alat kesehatan, seperti pompa air gizi dan roda brankar. Kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan parkir dan keamanan.

Menurut pelapor, pengelolaan dialihkan kepada pihak ketiga yang diduga terafiliasi dengan pimpinan rumah sakit, dengan nilai kontrak yang dianggap tidak wajar. Selain itu, tenaga keamanan disebut tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, dugaan penyimpangan pekerjaan fisik di ruang rawat inap dan kamar mandi yang disinyalir tidak sesuai spesifikasi. Keempat, adanya indikasi pelanggaran hukum lain dalam pengelolaan proyek.

“Wartawan, seperti warga negara lainnya, punya hak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum,” kata Ruswan Dedison pada Rabu(1/10) di Padang.

Ia merujuk pada Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, saran, maupun pendapat kepada penegak hukum.

Sementara itu, Doni Saputra menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga informasi publik.

“Kami menyampaikan dugaan korupsi ini kepada aparat penegak hukum sekaligus kepada masyarakat. Jika wartawan membuat laporan resmi, itu kapasitas sebagai warga negara pelapor,” ujarnya.

Saat media mengonfirmasikan terkait laporan dugaan korupsi  tersebut kepada Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG(K), MARS, FISQua selaku Direktur RSUP M.Djamil Padang saat ini, via telpon 0812-6619-4xxx pada hari yang sama. 

Dia mengaku tidak mengetahui laporan itu."Saya tidak mengetahui laporan dugaan korupsi itu," katanya singkat.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan masih upaya konfirmasi pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman