Mitra Rakyat

Kondisi terkini menunjukkan tingkat kemantapan jalan mencapai 91 persen, sebuah capaian yang cukup menggembirakan mengingat situasi keuangan yang terbatas. Alat berat tampak aktif bekerja di jalan bypass Kota Padang, mendukung proses perbaikan aspal yang mengalami kerusakan.

Aspal yang mengelupas, berlubang, dan kerusakan lainnya diperbaiki secara bertahap demi memastikan stabilitas lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. 

“Ini bagian dari upaya menjaga kemantapan jalan nasional agar tetap layak dilalui,” ujar Zulfikar Kurniawan, PPK 2.1, saat ditemui di sela-sela kegiatan pemantauan di jalan bypass, Selasa (29/7/2025) dikutip dari media momenpembaruan.com.

Putra Aceh ini memaparkan bahwa salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah mobil Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas untuk proyek Supreme Energy di Solok. 

“Kerusakan paling banyak ditemui dekat tikungan dan pasar Silungkang. Kami lakukan leveling ulang dan perbaikan sebisa mungkin, meskipun skalanya tidak besar,” katanya.

Zulfikar menambahkan, kegiatan pemeliharaan dilakukan secara selektif di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran pemerintah. Prioritas diberikan pada penanganan kerusakan berat agar jalan tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat. “Dengan dana yang ada, kita fokus memperbaiki bagian yang paling parah dulu. Kalau tidak, kondisi jalan akan semakin menurun,” tegasnya.

Selain perbaikan fisik, upaya menjaga kualitas jalan juga dilakukan melalui lapis pelapisan ulang. Namun, kegiatan ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan dana yang tersedia. 

“Harapan ke depan, kita bisa menambah lapis jalan agar kemantapan semakin terjaga. Saat ini, anggaran belum memungkinkan,” ungkap Zulfikar.

Pengalaman bertugas di Aceh membuatnya memahami tantangan di lapangan. Meskipun jumlah kendaraan di Sumbar lebih banyak, kondisi lalu lintas di sini justru lebih kompleks karena volume kendaraan dan truk besar yang lebih dominan. 

“Di Aceh, jumlah kendaraan lebih sedikit, tapi tantangannya hampir sama. Di sini, kita harus bekerja keras memastikan jalan tetap dalam kondisi prima,” pungkasnya.

Di tengah segala keterbatasan, semangat untuk menjaga infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat tetap menyala. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan jalan nasional tetap aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Editor: Chairur Rahman

Namun, di balik harapan tersebut, muncul pula kekhawatiran dan tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait pelaksanaan dan kualitas hasil akhirnya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengalokasikan dana lebih dari Rp100 miliar untuk program revitalisasi sekolah di Sumatera Barat. 

Dana besar ini diperuntukkan bagi SMA, SMK, dan SLB, dengan nilai bantuan berkisar antara Rp200 juta hingga Rp1,2 miliar per sekolah. Skema yang diusung dikenal dengan Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah (P2SP), di mana dana langsung dikirim ke rekening sekolah penerima, dan seluruh pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah.

Harapan dan Realitas

Kebijakan ini tentu membawa harapan besar, terutama dalam mempercepat proses perbaikan dan peningkatan fasilitas pendidikan. Sekolah diharapkan mampu mandiri dan lebih cepat dalam mengelola pembangunan fasilitas mereka sendiri. Akan tetapi, di balik peluang tersebut, muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan.

Sebagian pihak menyampaikan bahwa sekolah bukanlah ahli di bidang konstruksi. Mereka khawatir kualitas bangunan yang dihasilkan tidak memenuhi standar teknis yang aman dan sesuai regulasi. 

“Sekolah seharusnya fokus mendidik siswa, bukan menjadi pelaksana proyek bangunan. Kalau ada kekurangan kualitas, siapa yang akan bertanggung jawab?” ujar seorang pemerhati pendidikan di Sumatera Barat.

Tanggapan Kontraktor Lokal dan Awal Kekecewaan

Di sisi lain, kontraktor lokal menyatakan kekecewaannya. Mereka merasa tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam proyek ini, padahal mereka memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk mengelola pembangunan sekolah. 

Ketidakberdayaan kontraktor lokal ini tidak hanya menimbulkan rasa kecewa, tetapi juga berpotensi menghambat perputaran ekonomi di daerah.

Dikutip dari media investigasinews.com, Ketua DPD Gapeksindo Sumatera Barat, Ir. H. Soetrisno, bersama Ketua DPC Gapeksindo Kota Padang, Ir. Erwin Isril, ST, MT, IPP, menyatakan akan mempertanyakan kebijakan ini kepada pihak terkait. 

Mereka menilai bahwa skema swakelola perlu dikaji ulang agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan kontraktor lokal tetap memiliki ruang berpartisipasi.

Evaluasi dan Risiko

Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas dari skema swakelola ini. Apakah mampu berjalan optimal tanpa menimbulkan masalah baru di kemudian hari? Pemerintah daerah dan pusat diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini. 

Jika tidak, ada risiko potensi korupsi maupun kegagalan konstruksi yang berakibat fatal, mengingat pekerjaan tidak dikerjakan oleh ahlinya.

Menuju Kebijakan yang Berimbang

Kebijakan yang mengedepankan swakelola memang menawarkan kecepatan dan efisiensi, namun harus diimbangi dengan standar kualitas dan keberpihakan terhadap kontraktor lokal. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis, serta melibatkan para ahli yang kompeten. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Akhirnya, kebijakan ini hendaknya tidak hanya dilihat sebagai solusi cepat, tetapi juga sebagai langkah strategis yang berkelanjutan demi kemajuan pendidikan dan pembangunan yang berkualitas di Sumatera Barat maupun daerah lainnya. 

Sebab, pembangunan infrastruktur yang tidak berkualitas bukan hanya berisiko gagal, tetapi juga dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan.

Penulis : Chiarur Rahman(wartawan muda)

MR.com, Padang| Sebentar lagi, masyarakat Kota Padang akan merayakan hari jadi kota yang ke-356. Momentum bersejarah ini seharusnya menjadi refleksi kebanggaan dan simbol kemajuan, namun di balik suka cita itu terselip pemandangan memilukan hati. Salah satu bangunan di kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub) Padang menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan kurangnya perhatian.

Bangunan yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Padang tersebut tampak tidak terpelihara dengan baik. Atapnya hilang, cat yang mengelupas, dan kondisi fisik bangunan tampak memprihatinkan. Padahal, sebagai aset daerah yang harus dijaga dan dipelihara, bangunan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian serius. Sayangnya, pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kelalaian dari pihak terkait.

Seorang pengamat yang juga warga kota Padang, Doni Saputra, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai bahwa ada kelalaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset pemerintah. 

“Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian atau mungkin kurangnya pengawasan terhadap aset-aset penting milik daerah. Padahal, setiap bangunan dan kendaraan operasional OPD seharusnya mendapat perawatan yang cukup, apalagi sumber pembiayaannya berasal dari anggaran daerah,” ujarnya.

Lebih jauh, Doni mempertanyakan alokasi anggaran pemeliharaan aset di Pemko Padang. “Kalau anggaran sudah disediakan, mengapa aset seperti ini dibiarkan rusak? Apakah ada kendala administratif atau justru pengabaian?” katanya. 

Ia juga menyebutkan bahwa Dishub sendiri merupakan salah satu OPD penyumbang PAD yang cukup signifikan, sehingga seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan aset yang baik.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu (30/7/2025), Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, terkesan enggan berkomentar mengenai kondisi bangunan tersebut. Sampai saat Kadishub Padang tersebut belum memberikan keterang resminya.

Kondisi bangunan Dishub yang terbengkalai ini menjadi pengingat bahwa perawatan aset pemerintah harus menjadi prioritas agar keberlangsungan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. 

Apalagi di momen penting seperti hari jadi kota, rasa bangga seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga warisan dan aset daerah yang bernilai sejarah dan strategis.

Pemerintah Kota Padang diminta untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan nyata guna memperbaiki dan memelihara aset yang ada, demi menjaga citra dan keberlanjutan pembangunan kota.

Penulis : Chairur

Plakat penghargaan tanda kemitraan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua IKW RI, David Efendi, kepada perwakilan Humas Bank Nagari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-IX IKW RI, Rabu (30/7/2025).

Dalam sambutannya, David Efendi menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata yang diberikan Bank Nagari selama ini. Ia menegaskan bahwa partisipasi bank pelat merah di Sumatera Barat ini merupakan bukti nyata manfaat kehadirannya di tengah masyarakat. 

"Semoga sinergi ini terus terjalin dan membawa manfaat lebih besar lagi," ujarnya saat menyerahkan piagam penghargaan.

Sementara itu, Yudi, perwakilan dari Bank Nagari, menyatakan rasa terima kasih atas kepercayaan dan kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap, kemitraan ini dapat semakin memperkuat peran serta Bank Nagari dalam mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat luas. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media di bawah naungan IKW RI. Semoga kolaborasi ini terus memperkuat sinergi positif demi kemajuan bersama," katanya.

Penghargaan ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun komunikasi yang efektif serta mempererat hubungan antara dunia usaha, media, dan masyarakat.

Bank Nagari sendiri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Sumatera Barat, menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, suasana berlangsung penuh keakraban dan optimisme akan penguatan hubungan yang saling menguntungkan antara Bank Nagari dan IKW RI.

Penulis: Chairur Rahman

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menyampaikan bahwa tren literasi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. 

Ia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah nasional mencapai 39,11 persen, naik dari 9,14 persen pada 2022. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88 persen. 

Angka ini mencerminkan adanya percepatan sosialisasi dan edukasi terkait perbankan syariah yang semakin massif di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, yang tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah,” ujar Hafid.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menegaskan pentingnya keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu pilihan utama masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah Muslim, dengan populasi mencapai 97-98 persen. 

Ia menambahkan, falsafah hidup masyarakat Minangkabau, Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, seharusnya menjadi landasan utama dalam memperkuat peran perbankan syariah.

“Harapan kita, perbankan syariah bisa menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi, mendukung kehidupan beragama sekaligus mendorong kemajuan ekonomi daerah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai, program yang diinisiasi Bank Nagari merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi kemajuan layanan dan ekonomi berbasis syariah di Sumatera Barat.

“Ini adalah langkah strategis yang mampu mempercepat inklusi keuangan syariah dan meningkatkan literasi masyarakat, sehingga ekonomi syariah di Sumbar semakin berkembang dan berdaya saing,” tegas Roni.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah materi penting seperti pembekalan karakter muslim sejati, semangat kepemimpinan islami, penguatan karakter mandiri dan disiplin, serta pembinaan kepedulian sosial. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai produk-produk perbankan syariah, soft skill, dan motivasi hidup Islami.

Alumni Nagari Mabit Camp 2025 akan dikenal sebagai Sahabat Nara, yang berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Mereka akan aktif menyebarkan edukasi dan literasi keuangan syariah, sekaligus menjadi ujung tombak dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.

Kegiatan ini sejalan dengan visi Bank Nagari untuk menjadi bank rakyat yang berlandaskan syariah, sekaligus memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, di tengah tantangan global, komitmen membangun ekosistem keuangan syariah di Sumbar terus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan.**

Kondisi saluran drainase yang seharusnya menjadi tulang punggung pengelolaan air saat musim hujan, justru menunjukkan ketidakpedulian dan minimnya perhatian dari pihak terkait.

Banyak saluran drainase di kawasan ini yang dipenuhi sedimen tanah dan endapan dedaunan gugur dari pohon-pohon di sekitarnya. Akibatnya, saat hujan turun dengan intensitas sedang, jalan-jalan di kawasan yang biasa menjadi pusat kegiatan masyarakat tersebut kerap tergenang air. 

Ironi memang, mengingat kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya warga untuk jogging pagi, bersantai sore, hingga berbagai aktivitas ringan lainnya.

Tak hanya saluran drainase, trotoar di sekitar GOR juga mengalami masalah serius. Pedagang kaki lima dan sejumlah kafe yang bergantung pada keberadaan kawasan ini sebagai lokasi usaha, sering kali harus berhadapan dengan genangan air yang mengganggu aktivitas mereka.

Persoalan mendasar yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan drainase di kawasan ini? Berdasarkan informasi yang diperoleh, pengelolaan saluran drainase seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tepatnya Bidang Bina Marga. 

Namun, secara administratif, kawasan ini sebenarnya termasuk dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk aspek sewa tempat bagi pedagang kaki lima dan kafe di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk membersihkan dan memelihara saluran drainase yang seharusnya menjadi penunjang utama kawasan aman dan nyaman saat musim hujan. 

Pengamat lingkungan memperingatkan bahwa pengabaian terhadap kondisi drainase bisa berujung bencana, apalagi cuaca ekstrem yang makin sering melanda daerah ini.

“Mereka harus segera melakukan pengecekan dan penataan ulang saluran drainase agar tidak menjadi sumber masalah berkelanjutan,” tegas seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di Padang, Selasa (29/7/2025).

Warga sekitar yang rutin memanfaatkan kawasan ini pun mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kondisi drainase. Mereka berharap pihak terkait segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji, demi menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait langkah penanganan kondisi drainase di kawasan GOR Haji Agus Salim. 

Masyarakat pun menantikan aksi nyata, bukan sekadar janji politik, agar kawasan ini benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman, tidak lagi dipenuhi genangan saat hujan turun.

Sementara itu, konfirmasi terhadap pihak Pemerintah Kota Padang melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR setempat belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Bagaimanakah tanggapan Walikota Padang terkait permasalahan ini?

Media ini masih dalam proses pengumpulan data dan konfirmasi dari berbagai pihak terkait. Mitrarakyat.com akan terus mengupdate perkembangan terkini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan publik di Kota Padang.

Penulis: Chairur Rahman

Lebih dari itu, langkah ini menjadi simbol penting dalam upaya menegakkan integritas dan transparansi di tengah isu yang menyelimuti institusi tersebut dengan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi perhatian publik.

Sejarah panjang pengawasan terhadap BWSS V Padang menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah hal yang baru. Pada 2016, BPK RI pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi ini. 

Namun, seolah-olah tabir gelap tetap menyelimuti pengelolaan keuangan dan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat. Ketika kasus dugaan korupsi di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah mencuat, publik semakin menaruh perhatian terhadap ketidakpastian dan ketidaktransparanan pengelolaan dana negara.

Baca : BPK RI Kembali Lakukan Audit di BWSS V Padang, Isu KKN Mencuat dan Menjadi Perhatian Publik

Langkah audit ulang oleh BPK RI ini harus dipandang sebagai upaya serius menuntaskan teka-teki tersebut. Transparansi bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. 

Masyarakat Sumbar tentu berharap, audit ini mampu menguak praktik-praktik yang selama ini tersembunyi dan mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Namun, tantangan tidaklah kecil. Praktik nepotisme dan kolusi yang diduga merajalela di lingkungan BWSS V harus diungkap secara tuntas. Jika terbukti bersalah, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar tidak menjadi contoh buruk yang menular di institusi lain. 

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sangat bergantung pada keberanian dan integritas aparat penegak hukum serta pengawas keuangan dalam menindak praktik-praktik koruptif.

Kebijakan nasional, seperti program "Asta Cita" dari Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus didukung oleh seluruh lini pemerintahan. Rakyat menanti perubahan nyata, bukan sekadar janji manis. 

Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik dalam memperkuat sistem pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bersih dan berkeadilan.

Akhir kata, masyarakat di Sumatera Barat dan seluruh bangsa berharap, hasil audit BPK RI nanti tidak hanya menjadi catatan, tetapi menjadi awal dari reformasi besar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. 

Karena, keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional bergantung pada keberanian dan komitmen bersama untuk menegakkan kebenaran.

Penulis: Chairur Rahman(wartawan muda)

Dipimpin langsung oleh Ketua IKWI Sumbar, Dra. Iva Tureyza Idrus, para pengurus dan anggota yang berjumlah sekitar 30 orang berangkat dari pusat kota Padang pukul 08.00 WIB menggunakan bus wisata eksklusif Miyor. Dengan semangat dan penuh keakraban, mereka membawa berbagai bantuan, mulai dari pakaian layak pakai, sembako, susu kaleng, hingga makanan ringan yang disumbangkan oleh pengusaha sukses asal Padang, Christine Hakim, yang terkenal dengan produk "Karipik Balado"-nya.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga lansia di panti tersebut, rombongan melanjutkan perjalanan menuju objek wisata yang sedang hits saat ini, Tapian Tabiang Barasok di Bukittinggi. Di tempat ini, suasana makin meriah dengan acara puncak berupa pemotongan Kue Ulang Tahun ke-64 IKWI yang dipesan khusus dengan lambang logo organisasi.

Ketua IKWI Sumbar, Dra. Iva Tureyza Idrus, secara simbolis memotong kue yang kemudian diserahkan kepada anggota sebagai bentuk simbol kebersamaan. Suasana semakin hangat dengan berbagai permainan "Fun Game" yang mengundang gelak tawa dan keakraban ibu-ibu IKWI. Mereka tampak antusias mengikuti berbagai permainan tradisional seperti balon-balanan dan bola plastik, mengembalikan nuansa masa lalu yang penuh keceriaan.

Tak lengkap rasanya tanpa iringan lagu-lagu nostalgia yang dibawakan langsung oleh penyanyi andalan IKWI, Bu Ju dari RRI Padang. Sepanjang perjalanan menuju Bukittinggi, wanita-wanita penuh semangat ini berjoget dan bernyanyi, menciptakan suasana ceria di dalam bus mewah dan nyaman. Bahkan, di tengah keasyikan, mereka tampak lupa bahwa sudah berusia cucu-cucu, tetap semangat mengekspresikan kebahagiaan lewat lagu dan joget.

Waktu pun berlalu begitu cepat. Saat sore hari menjelang, acara resmi berakhir dan rombongan pun harus kembali ke Padang. Meski begitu, suasana penuh keakraban dan keceriaan tetap membekas di hati seluruh peserta. Sepanjang perjalanan, lantunan lagu-lagu nostalgia dari Bu Ju terus mengalun menghidupkan kembali memori indah masa lalu.

Perayaan HUT IKWI ke-64 ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan momentum mempererat tali silaturahmi dan menanamkan semangat berbagi serta kebersamaan di tengah masyarakat. Semoga, semangat kekeluargaan dan kepedulian ini terus menyala dalam setiap langkah organisasi dan anggotanya ke depan. **

Editor : Chairur Rahman

Langkah ini dilakukan di tengah isu panas terkait dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menyelimuti institusi tersebut.

Langkah Audit sebagai Upaya Transparansi

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedatangan BPK RI ke Sumatera Barat tidak lepas dari rangkaian peristiwa yang mencuat akhir-akhir ini. 

Salah satunya adalah penangkapan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung yang diduga terlibat kasus korupsi sebesar Rp30 miliar. 

Kasus ini memicu kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan di instansi vertikal di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam rangka mengungkap potensi penyimpangan, BPK RI dikabarkan akan melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran APBN Tahun 2021 hingga 2024 oleh BWSS V Padang. 

Audit ini diharapkan mampu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat, yang selama ini kerap menjadi perhatian media dan masyarakat.

Sejarah dan Dinamika Audit Sebelumnya

Ini bukan kali pertama BPK RI memeriksa kinerja BWSS V Padang. Pada 2016 silam, lembaga ini pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi yang berlokasi di Kota Padang tersebut. 

Keberlanjutan audit ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai adanya tabir yang belum terungkap secara tuntas terkait pengelolaan keuangan di instansi tersebut.

Selama ini, BWSS V Padang kerap disorot karena dugaan praktik tidak transparan, termasuk penunjukan kontraktor yang diduga berbau nepotisme, pelaksanaan kegiatan yang diduga kolusi dan korupsi, serta proyek kegiatan fiktif atau Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif. 

Media lokal dan nasional terus mengangkat isu ini sebagai bagian dari kekhawatiran masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara.

Mengapa Audit Dilakukan Kembali?

Langkah BPK RI melakukan audit ulang dianggap sebagai usaha serius untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan tersebut. Apalagi, jika dikaitkan dengan kasus korupsi di Sumatera Barat yang melibatkan instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR, maka sinyal pengawasan semakin diperketat.

Aktivis dan pengamat menilai, audit kali ini akan lebih komprehensif dan menyasar seluruh aspek pengelolaan keuangan serta proyek-proyek strategis di wilayah tersebut. 

"Diharapkan, hasil audit ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan menegakkan akuntabilitas," ujar aktivis yang enggan identitasnya disebutkan itu pada Senin (28/7/2025) di Padang.

Harapan dan Tantangan

Aktivis itu menyebut Masyarakat Sumbar berharap, audit ini mampu membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti BWSS V. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, imbuhnya.

Dia menuturkan bahwa tantangan besar menanti aparat penegak hukum dan pengawas keuangan dalam mengungkap praktik nepotisme dan korupsi yang diduga telah berlangsung lama.

"Jika terbukti bersalah, langkah penegakan hukum harus diambil secara tegas untuk mencegah praktik merugikan negara ini terulang kembali," tegasnya.

Arah Kebijakan dan Masa Depan

Presiden RI Prabowo Subianto melalui program "Asta Cita" menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kedepannya, diharapkan seluruh pihak terkait bekerja secara profesional dan berintegritas, memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai aturan tanpa adanya unsur nepotisme maupun kolusi. 

Momentum ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat pengawasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, terkait langkah audit tersebut. Konfirmasi melalui telepon pun belum mendapat jawaban dari pihak terkait hingga berita ini disusun.

Akhirnya, masyarakat menunggu hasil audit yang diharapkan mampu mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan demi kebaikan bersama.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait hingga berita ini ditayangkan.

Penulis : Chairur Rahman

MR.com, Padang| PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar kembali menyampaikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mengabaikan rambu dan tata tertib saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Peringatan ini disampaikan menyusul kecelakaan yang terjadi di perlintasan KM 21+600, antara Stasiun Duku dan Tabing, Ahad sore.

Dalam peristiwa tersebut, sebuah kendaraan roda empat jenis Avanza ditabrak KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Air – BIM, yang melintas dengan kecepatan tinggi. Masinis kereta telah membunyikan klakson berkali-kali sebagai bentuk peringatan, namun pengemudi minibus tak mengindahkan dan tetap melintas, sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan.

Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas di perlintasan sebidang. 

Ia mengingatkan bahwa undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada kereta api.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menegaskan bahwa setiap pengguna jalan harus mendahulukan kereta api di titik perpotongan jalur,” tuturnya Ahad (27/7).

Reza mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi jalur rel. Ia juga mengingatkan agar tidak berada di jalur kereta api tanpa keperluan mendesak, sesuai larangan yang diatur dalam Pasal 181 UU Perkeretaapian, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di rel atau mengganggu jalur kereta api.

“Keselamatan bersama menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Mari kita tingkatkan kesadaran dan saling mengingatkan agar kecelakaan serupa tidak terulang,” ujarnya.

Selain itu, PT KAI Sumbar juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk pelajar di wilayah sekitar rel kereta api. Tujuannya, agar masyarakat memahami risiko dan bahaya yang mengintai di jalur rel serta tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan.

Reza menambahkan, apabila masyarakat menemukan kegiatan mencurigakan di sekitar jalur rel, dapat segera melapor ke petugas stasiun terdekat atau melalui Contact Center 121, email cs@kai.id, dan media sosial resmi @keretaapikita / @kai121.

“Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Semoga upaya bersama ini mampu meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang,” tuturnya.

Editor: Chairur

Berbagai aktivitas digelar di lingkungan kelurahan tersebut, mulai dari aksi sosial donor darah, lomba sepak bola mini anak-anak(mini Soccer) lomba kasidah majelis ta'lim, hingga pertunjukan tari Payung yang memukau. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat, yang melihatnya sebagai peluang mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Wahyu Kurniawan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan kepedulian mereka terhadap masyarakat. 

"Kami ingin ikut menyemarakkan hari besar ini sekaligus memberikan manfaat langsung kepada warga. Melalui aksi donor darah, harapannya dapat membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya saa dikonfirmasi via telpon, Minggu (27/7/2025).

Selain aksi sosial, lomba sepak bola mini anak-anak menjadi salah satu daya tarik utama. Anak-anak dari berbagai RT mengikuti pertandingan dengan semangat sportivitas tinggi, menunjukkan bakat dan semangat kompetisi yang sehat. 

Tidak kalah menarik, pertunjukan tari Payung yang menampilkan kekayaan budaya Minang turut memeriahkan suasana, menegaskan kekayaan seni dan tradisi daerah.

Perayaan ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat dan diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya lokal. 

Ketua Karang Taruna berharap, kegiatan ini tidak berhenti di perayaan hari ini, melainkan menjadi momentum untuk terus aktif berbuat dan menginspirasi masyarakat. "Semoga kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan dan menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan kami," tuturnya penuh harapan.

Perayaan HUT kota dan RI ini menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan kebersamaan tetap terjaga di tengah geliat pembangunan dan kemajuan daerah. 

Karang Taruna Kelurahan Dadok Tunggul Hitam pun berharap, kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan peduli terhadap sesama, demi masa depan yang lebih baik.

Penulis: Chiarur

#Padang #HUTKotaPadang #HariKemerdekaan #BudayaMinang #GotongRoyong

MR.com, Pasaman Barat| Suasana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali dirundung aroma arogansi kekuasaan. Seorang pejabat eselon II diduga menikmati fasilitas yang di luar batas kewajaran, bahkan diduga menggunakan dua unit kendaraan dinas secara bersamaan. Ironisnya, salah satu kendaraan bahkan diketahui memakai pelat nomor yang dihitamkan, menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan pengawasan internal di pemerintahan daerah tersebut.

Dugaan praktik penyalahgunaan ini mencuat ke publik pada Minggu (27/7/2025). Informasi yang beredar menyebutkan, salah satu kendaraan yang digunakan adalah Toyota Hilux Double Cabin milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR). Kendaraan tersebut, menurut data sah, telah dihibahkan secara resmi ke dinas terkait dan seharusnya tidak dialihkan penggunaannya secara sembarangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015, penggunaan kendaraan dinas di tingkat pejabat eselon II dibatasi dan harus sesuai ketentuan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pejabat setingkat eselon II hanya berhak atas satu kendaraan dinas dengan spesifikasi tertentu. Penggunaan lebih dari satu kendaraan, apalagi yang disamarkan pelat nomornya, jelas melanggar aturan dan berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang.

Praktik semacam ini bukan sekadar melanggar etika birokrasi, tetapi juga menunjukkan potensi penyimpangan dari norma tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Penggunaan kendaraan secara ilegal dan pelat nomor yang dihitamkan menimbulkan dugaan upaya menutupi penyalahgunaan tersebut dari pengawasan publik.

Tokoh masyarakat Pasbar pun angkat bicara. Mereka mendesak Bupati dan Inspektorat Daerah untuk segera bertindak tegas. “Masa seorang kepala badan bisa seenaknya pakai dua mobil dinas? Satu lagi disamarkan pelat nomornya. Ini sudah kelewatan. Pemimpin harus bertindak tegas!” tegas salah satu tokoh yang enggan disebutkan namanya.

Jika kendaraan dinas milik Dinas PU-PR memang masih tercatat sebagai aset aktif, maka penggunaan kendaraan tersebut di luar ketentuan merupakan pelanggaran serius. Penyalahgunaan ini, jika dibiarkan, berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan ketegasan dan menegakkan aturan secara konsisten. Sebab, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan tidak hanya diukur dari program-program yang dijalankan, tetapi juga dari keteladanan pejabat dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Jika praktik seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin citra pemerintahan di Pasaman Barat akan semakin tercoreng, dan kepercayaan publik pun semakin menipis. (Tim)

Acara yang dihadiri ratusan jurnalis dari berbagai media se-Kota Padang ini diwarnai dengan semangat kebersamaan dan komitmen menjaga profesionalisme. Hadir pula sejumlah tokoh dari berbagai instansi, mulai dari aparat kepolisian, pemerintah daerah, hingga perwakilan perusahaan, yang menunjukkan dukungan terhadap eksistensi organisasi wartawan yang telah berusia sembilan tahun ini.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr (A.P.), Kabid Humas Polda Sumbar, menyampaikan bahwa wartawan harus menjadi garda terdepan dalam menangkis penyebaran hoaks dan memelihara akal sehat masyarakat. “Pers memiliki peran penting bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran dan akal sehat publik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IKW-RI, Dafid Efendi, menegaskan bahwa usia sembilan tahun adalah momen refleksi dan penguatan. Ia menegaskan bahwa organisasi ini harus menjadi rumah bagi wartawan yang ingin berkembang secara profesional dan tetap berpegang pada kode etik. “Kita harus tetap kritis, tapi juga solutif. Wartawan harus mampu menjadi solusi, bukan hanya menyampaikan masalah,” katanya.

Di sisi lain, Sukra Rahmat Putra, S.Sos, selaku ketua panitia, menyampaikan bahwa soliditas antarwartawan merupakan kunci keberhasilan organisasi ke depan. “Kebersamaan dan sinergi antaranggota adalah fondasi kita untuk menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, keberadaan organisasi wartawan yang berintegritas mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Susmelawati Rosya bahkan menyatakan bahwa ke depan, wartawan di Sumbar harus mampu menjadi pelopor dalam mencerdaskan bangsa dan melawan berita-berita hoaks yang dapat merusak tatanan sosial.

Acara berlangsung meriah dan penuh keakraban. Karangan bunga ucapan selamat dari berbagai media dan lembaga berjejer di halaman, menambah suasana hangat. Hiburan musik, pembagian doorprize, serta sesi makan bersama semakin mempererat rasa kekeluargaan di antara para wartawan.

Di ujung acara, Dafid Efendi menyampaikan bahwa organisasi ini akan terus membuka ruang kolaborasi dan memperkuat kapasitas wartawan dalam menjaga kualitas jurnalistik. “Kami percaya, pers yang bersatu dan berintegritas akan menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan memperkuat bangsa,” pungkasnya.

HUT ke-IX IKW-RI diharapkan mampu menjadi momentum mengokohkan peran pers sebagai pilar demokrasi dan penjaga moral bangsa, sekaligus menegaskan bahwa wartawan adalah bagian dari solusi di tengah tantangan era digital.**

Wartawan yang tergabung dalam IKW RI sendiri terlihat kompak dan penuh antusiasme dalam mempersiapkan acara yang dipastikan akan berlangsung meriah dan penuh makna.

Ketua IKW RI saat ini, David Efendi, menyampaikan optimisme dan semangat anggota dalam menyambut hari bersejarah tersebut. “Kami sangat bangga dan bersemangat menyambut ulang tahun ke-IX IKW RI. 

Ini adalah momen penting untuk mempererat tali silaturahmi antarwartawan dan memperkuat peran organisasi dalam mendukung profesionalisme dan keberpihakan terhadap masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/7).

David juga menambahkan bahwa seluruh anggota organisasi telah bekerja keras dalam menyusun berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari seminar, workshop, hingga kegiatan sosial yang akan melibatkan masyarakat luas. 

“Kami ingin menunjukkan bahwa wartawan nasional tidak hanya berperan dalam pemberitaan, tetapi juga aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik,” tuturnya.

IKW RI sendiri merupakan organisasi sosial pers yang beranggotakan wartawan dari berbagai media di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam memperjuangkan hak dan kewajiban wartawan, sekaligus meningkatkan kualitas kerja jurnalistik di tanah air.

Dengan semangat yang menggelora, seluruh pengurus dan anggota IKW RI berharap perayaan ulang tahun ke-IX ini dapat meninggalkan kesan mendalam dan menjadi momentum untuk terus maju dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Editor : Chairur

MR.com, Takalar| Di tengah upaya meningkatkan minat baca dan kreativitas anak-anak, SD Negeri 094 Beba dan SD Negeri 095 Campagaya di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, menggelar kegiatan yang berbeda dari biasanya. Mereka menginisiasi program “Cipta Cerita Berbasis Buku Bacaan” yang berlangsung selama dua hari berturut-turut, Rabu dan Kamis (23-24/7).

Program ini diinisiasi oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Literasi (KKNT-Literasi) Universitas Hasanuddin, bertujuan mendorong siswa kelas V dan VI untuk mengembangkan kemampuan menulis kreatif. Andi Aini, salah satu mahasiswa yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, menyatakan bahwa menulis merupakan metode efektif untuk meningkatkan pemahaman membaca secara mendalam.

“Menjadi pencipta cerita, bukan hanya penikmat bacaan, mampu memicu potensi literasi anak secara maksimal. Mereka harus memahami isi buku terlebih dahulu, kemudian berfikir kritis dan menuangkan imajinasi ke dalam cerita,” ujar Aini.

Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya membaca tetapi juga mengulas buku yang dipilih secara bersama-sama. Buku-buku yang dipilih pun disesuaikan dengan tema yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti persahabatan, petualangan, dan lingkungan. Setelah memahami isi buku, siswa diarahkan untuk menciptakan cerita mereka sendiri, mengadaptasi dan mengembangkan elemen-elemen yang dipelajari.

Hasilnya, kepercayaan diri dan kreativitas siswa meningkat pesat. Banyak dari mereka yang awalnya merasa kesulitan menulis, akhirnya berani menuangkan imajinasi unik mereka ke dalam kerangka cerita yang menarik dan penuh makna. Tema cerita pun beragam, mulai dari kisah petualangan di alam, cerita tentang teman, hingga kisah tentang pelestarian lingkungan.

Para guru di kedua sekolah menyambut positif kegiatan ini. Ibu Nur Yanti, guru wali kelas SD Negeri 095 Campagaya, menyatakan bahwa program ini mampu memotivasi siswa yang sebelumnya kurang aktif menulis.

“Anak-anak jadi lebih percaya diri dan judul ceritanya pun sangat unik. Kegiatan seperti ini sangat membantu mereka dalam mengasah kemampuan berpikir logis dan sistematis, sekaligus mengekspresikan ide-ide kreatif,” ungkap Nur Yanti.

Rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan selama tujuh hari ke depan, memberi kesempatan siswa untuk menyusun kerangka cerita menjadi karya lengkap. Program ini diharapkan menjadi model pembelajaran literasi yang menyenangkan dan bermakna, serta mampu menumbuhkan budaya menulis sejak dini.

Melalui pendekatan kreatif dan partisipatif, KKNT-Literasi Universitas Hasanuddin membuktikan bahwa setiap anak memiliki potensi besar untuk menjadi penulis cilik yang mampu menghasilkan karya bermakna dan inspiratif. Program ini menjadi langkah nyata dalam menguatkan budaya literasi di tingkat dasar, sekaligus memperkuat amanat Hari Anak Nasional yang menekankan pentingnya ruang berkembang bagi kreativitas anak.

Penulis : A. Qurratu Aini (Mahasiswi FMIPA Unhas)

Editor: Chairur

Dugaan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi teknis dan ketidaksesuaian dengan Detail Engineering Design (DED) mencuat ke permukaan, menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan daya tahan saluran drainase yang sedang dibangun.

Kondisi beton lantai saluran yang selalu tergenang air menjadi salah satu indikator utama yang menimbulkan keprihatinan. Banyak pihak menduga bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi mutu dan keawetan konstruksi drainase tersebut di masa mendatang.

Proyek yang didanai sepenuhnya oleh APBN dengan nilai mencapai Rp 1.717.324.000 ini dilaksanakan oleh kontraktor CV. Wirandia Karya, dengan pengawasan dari konsultan PT. Archimedia Consultan bekerja sama dengan KSO PT. Manggala Bangun Persada dan KSO PT. Taru Nusantara.

Hingga saat ini, sejumlah pihak mengungkapkan kekhawatiran terkait mutu beton yang digunakan, terutama karena kondisi saluran yang selalu tergenang air.

Menurut seorang ahli teknik sipil yang tidak ingin disebutkan namanya, kondisi beton yang terus-menerus terendam air berpotensi mengalami kerusakan serius, seperti kikisan, pelunakan, hingga keretakan. Meski beton dikenal tahan terhadap air, paparan berkelanjutan dan dalam waktu lama dapat melemahkan struktur beton tersebut.

“Proses pengerasan beton, yang dikenal sebagai hidrasi, menghasilkan senyawa yang mengikat agregat dan membentuk massa beton yang kokoh. Akan tetapi, jika beton terendam air secara terus-menerus, proses hidrasi ini bisa terganggu. Semen yang tercuci sebelum proses hidrasi sempurna berlangsung dapat melemahkan kekuatan strukturalnya,” ujar ahli konstruksi tersebut saat ditemui di Padang, Kamis (24/7/2025).

Pengujian laboratorium terhadap sampel beton juga menunjukkan bahwa kondisi kering dan terlindungi dari air secara langsung sangat penting untuk memastikan proses hidrasi berjalan optimal. Beton yang kering dan terlindungi akan mengalami pengerasan yang lebih baik, sehingga kekuatan dan ketahanannya terhadap beban maupun cuaca dapat terjamin.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan drainase yang sedang dibangun. Jika mutu beton tidak memenuhi standar, bukan hanya umur proyek yang akan berkurang, tetapi risiko kerusakan yang lebih besar di kemudian hari pun sangat mungkin terjadi.

Masyarakat dan pengguna jalan berharap agar seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan pekerjaan memenuhi standar teknis serta menjamin keberlanjutan dan keamanan saluran drainase tersebut.

Hal ini penting demi keberlanjutan dan keamanan bersama, khususnya dalam menghadapi potensi kerusakan yang bisa muncul di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data dan upaya konfirmasi pihak terkait baik kontraktor maupun PPK dan pengawas proyek. (cr)

Sikap keras muncul dari tokoh nasional dan masyarakat adat yang menganggap tindakan Yanuardi telah melanggar norma dan nilai adat istiadat Minangkabau. Salah satu suara paling lantang disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi XIII, Muhammad Shadiq Pasadigoe, yang mengecam keras tindakan tersebut. Shadiq menilai, apa yang dilakukan Yanuardi bukan hanya melanggar etika adat, tetapi juga berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Jejak Identitas dan Kontroversi Sang Pendeta

Yanuardi Koto diketahui berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bersuku Koto, salah satu suku besar dalam sistem matrilineal Minangkabau. Berdasarkan informasi dari grup WhatsApp Forum Minang Maimbau Jakarta, yang beredar sejak Rabu (23/7), Yanuardi lahir dari seorang ibu berdarah Minang dan beragama Islam, tetapi kemudian memutuskan meninggalkan Islam dan memeluk Kristen, bahkan menjadi pendeta.

Keresahan muncul bukan hanya karena perpindahan agama, tetapi juga karena Yanuardi tetap menggunakan identitas suku “Koto” dan mengenakan pakaian adat Minang saat memimpin ibadah Kristen.

“Tindakan ini sangat melukai perasaan masyarakat Minang, yang identitas budayanya erat menyatu dengan Islam. Pakaian Penghulu Adat bukan sekadar kostum, melainkan simbol keislaman, kehormatan, dan kepemimpinan adat,” tegas Shadiq di Jakarta.

Hukum Adat Minang: Hak Adat Gugur Setelah Keluar dari Islam

Dalam adat istiadat Minangkabau, status sebagai “anak kemenakan” akan gugur jika seseorang berpindah ke agama non-Islam. Hal ini berdampak pada hilangnya hak-hak adat, seperti penggunaan gelar dan nama suku, hak atas tanah adat, serta identitas kultural Minangkabau.

“Ketika Yanuardi tetap memakai nama ‘Koto’ dan mengenakan pakaian adat saat menyampaikan ajaran berbeda, masyarakat adat menilai ini sebagai penghinaan terhadap sistem nilai Minangkabau,” ujar Shadiq.

Desakan Teguran Resmi dan Permintaan Maaf

Shadiq yang juga mantan Bupati Tanah Datar dua periode, menyatakan akan membawa kasus ini ke rapat resmi Komisi DPR RI. Ia meminta Pendeta Yanuardi secara terbuka meminta maaf kepada seluruh masyarakat Minangkabau di seluruh dunia. Jika tidak, DPR akan memanggil pimpinan Gereja Indonesia untuk memberi teguran keras.

“Saya mendesak agar Gereja Indonesia memberikan klarifikasi dan teguran terhadap tindakan ini. Penggunaan simbol adat dalam misi penyebaran agama harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan tidak menimbulkan provokasi,” tegasnya.

Kajian Hukum dan HAM Akan Dilakukan

Sebagai anggota DPR dari Dapil Sumbar I, Shadiq memastikan bahwa DPR akan mendorong kajian dari aspek hukum dan HAM terkait tindakan Yanuardi, melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, BPIP, serta KSP. Ia menegaskan, persoalan ini tidak hanya menyentuh aspek etik lintas agama, tetapi juga berhubungan dengan sensitivitas budaya dan identitas masyarakat adat.

“Ini adalah bentuk pelanggaran yang harus disikapi secara beradab sesuai mekanisme hukum negara,” imbuh Shadiq.

Seruan Menahan Diri dan Menunggu Proses Resmi

Di tengah ketegangan yang muncul, Shadiq mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan sepihak. Ia menegaskan, seluruh proses harus diselesaikan melalui mekanisme resmi dan konstitusional.

“Kita orang Minang, beradat, dan harus menjaga martabat. Jangan sampai emosi menguasai, tapi juga jangan diam. Kita tuntut keadilan melalui jalur hukum,” tegasnya.

Persimpangan Antara Toleransi dan Provokasi Budaya

Kasus ini kembali membuka luka lama mengenai dinamika identitas, agama, dan budaya di Minangkabau, daerah yang dikenal dengan semboyan Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah penggunaan simbol budaya lain dalam konteks keagamaan harus tetap dianggap sebagai bentuk toleransi atau justru sebagai provokasi yang membungkus diri dengan toleransi semu.

Indonesia menanti jawaban dari polemik ini, sementara DPR bersiap menggelar sidang untuk membahas persoalan tersebut secara komprehensif.

Penulis : Chairur

MR.com, Bandung| Dalam rangka apresiasi atas kontribusinya dalam menyalurkan pembiayaan Program Perumahan Rakyat (PPR) Sejahtera FLPP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penghargaan kepada Bank Nagari Unit Syariah dalam dua kategori prestisius. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, pada acara evaluasi yang berlangsung di Grand Mercure Bandung, Rabu (23/7).

Bank Nagari berhasil meraih Peringkat II untuk kategori Persentase Penyaluran Pembiayaan Bagi Pekerja Mandiri Terbanyak dan Peringkat II dalam kategori Tingkat Keterhunian Tertinggi Berdasarkan Hasil Sampling 100% Rumah Dihuni. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen bank dalam mendukung pemerataan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Gusti Candra dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya Bank Nagari dalam mendukung program pembangunan perumahan nasional. Ia menegaskan bahwa, melalui program KPR Sejahtera FLPP, bank berperan aktif dalam menyediakan rumah baru yang layak huni dengan harga maksimal Rp 166 juta per unit bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan.

“Penghargaan ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, serta memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni,” ujarnya.

Hingga saat ini, Bank Nagari telah menyalurkan pembiayaan kepada 6.217 nasabah aktif melalui berbagai skema baik konvensional maupun syariah di seluruh kantor cabang. Prestasi ini menunjukkan keseriusan bank dalam mewujudkan impian memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, guna mempermudah proses pengajuan KPR, Bank Nagari memanfaatkan inovasi teknologi melalui aplikasi SiKASEP yang dapat diunduh di perangkat Android. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan KPR sekaligus memilih rumah sesuai keinginan hanya dengan memilih Bank Nagari dalam aplikasi tersebut. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengajuan serta pencairan pembiayaan.

Lebih jauh, Bank Nagari juga menghadirkan promo KPR Berhadiah Langsung berupa peralatan rumah tangga, yang berlaku bagi nasabah yang mengambil fasilitas KPR komersial baik skema konvensional (KPR Multiguna) maupun syariah (Nagari Griya Madani/NGM).

Gusti Candra menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Bank Nagari untuk terus berkontribusi dalam program perumahan nasional dan memperluas pemerataan akses rumah layak huni di Indonesia.

“Dengan penghargaan ini, kami semakin yakin bahwa peran serta kami dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan perumahan nasional,” pungkasnya.

(rel)

Namun, sayangnya, tidak jarang kita menyaksikan bagaimana hukum justru digunakan sebagai alat untuk menegakkan kejahatan, bukan keadilan. Jika hukum dijadikan alat kejahatan, maka harapan akan hadirnya keadilan pun semakin suram.

Hukum Sebagai Pedang Pihak Berkuasa

Tidak dapat dipungkiri, dalam banyak kasus, hukum sering disalahgunakan oleh pihak berkuasa untuk memperkaya diri, menindas lawan politik, atau menutup-nutupi kejahatan besar. 

Contoh nyata adalah praktik korupsi yang dilindungi oleh sistem hukum yang lemah, atau putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. 

Ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan yang menindas, keadilan pun menjadi barang langka yang sulit dijangkau.

Kejahatan Dalam Balutan Hukum

Lebih menyedihkan lagi, ada kalanya hukum sendiri menjadi pelindung kejahatan. Misalnya, ketika proses hukum dipolitisasi atau manipulasi data dan bukti demi kepentingan segelintir orang. 

Hukum yang seharusnya menegakkan keadilan malah menjadi topeng kejahatan, yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. 

Akibatnya, rasa keadilan yang selama ini menjadi pondasi masyarakat luntur, tergantikan oleh rasa takut dan kekecewaan.

Dampak Pencemaran Nilai Keadilan

Jika hukum digunakan sebagai alat kejahatan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum pun akan menurun drastis. Masyarakat menjadi tidak yakin lagi terhadap keadilan, yang berujung pada meningkatnya ketidakpastian, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial. Pada akhirnya, keadilan yang sejatinya adalah hak setiap insan pun menjadi ilusi belaka.

Membangun Kembali Kepercayaan

Mengatasi hal ini bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan reformasi sistem hukum yang tegas, transparan, dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu. 

Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan harus terus ditingkatkan, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik-praktik kejahatan yang dibungkus hukum.

Hukum yang dijadikan alat kejahatan adalah ancaman serius bagi keberlangsungan keadilan dan kedamaian bangsa. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tidak akan ada harapan lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan sejati. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersama-sama memperjuangkan sistem hukum yang bersih, jujur, dan berintegritas, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan beradab.

#Selamatkan keadilan, jangan biarkan hukum menjadi alat kejahatan.

Penulis : Chairur (wartawan muda)

Melihat tingginya minat dan permintaan tersebut, Bank Nagari secara resmi memutuskan untuk menambah kuota promo cashback khusus bagi PNS, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang ingin mengajukan pinjaman atau melakukan transaksi kredit lainnya.

Respons Masyarakat Jadi Pertimbangan Tambah Kuota

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menyampaikan bahwa keberhasilan promo ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk Bank Nagari. Ia menambahkan, meskipun kuota awal cukup besar, namun sudah habis sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Respon luar biasa dari masyarakat terhadap promo cashback tahun ajaran baru ini sungguh di luar dugaan. Dengan penambahan kuota ini, kami berharap lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati manfaatnya,” ujar Hafid Dauli, Rabu (23/7).

Ia pun mengimbau dan mengajak para PNS, PPPK, pegawai, dan pensiunan untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dengan mengunjungi kantor cabang Bank Nagari terdekat. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk pengajuan pinjaman baru, takeover kredit, maupun top up kredit.

Pelayanan Cepat dan Mudah, Bank Nagari Siap Melayani

Bank Nagari terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Nyaman. Untuk mendukung hal tersebut, bank ini menyediakan layanan jemput bola yang langsung mendatangi instansi maupun rumah nasabah. Para nasabah juga dapat mengajukan pinjaman secara online melalui menu N-Form di website resmi www.banknagari.co.id, melalui aplikasi Nagari Mobile Banking, atau menghubungi Nagari Call di nomor 150234.

“ Kami ingin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan produk kami. Jangan ragu untuk membuat janji temu dengan petugas kami agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal,” tuturnya.

Dengan langkah ini, Bank Nagari berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung kebutuhan keuangan khususnya di masa awal tahun ajaran baru yang penuh tantangan dan peluang.**

Editor : Chairur

Kejadian yang berlangsung selama beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa kondisi hutan di wilayah tersebut sudah jauh dari kata sehat. 

Bahkan, sebagian besar area hutan yang dulunya subur dan hijau kini berubah menjadi lahan kering dan gersang.

Kebakaran yang diduga dipicu oleh faktor manusia dan cuaca ekstrem ini menjadi bukti nyata bahwa hutan di Sumbar sedang mengalami krisis ekologis serius. 

Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan, kini menjadi kawasan rawan kebakaran yang mempercepat kerusakan ekosistem, mengancam keberlanjutan pertanian, serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekitar.

Hutan Kering dan Ancaman Masa Depan

Hutan yang kering dan mudah terbakar bukan hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. 

Daerah Lembah Harau dikenal sebagai salah satu pusat pertanian dan agroindustri yang potensial. Tapi, jika kondisi hutan terus memburuk, maka keberlangsungan usaha tani dan ekonomi masyarakat akan semakin terancam.

Para pakar lingkungan dan petani setempat menyatakan bahwa pola pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, penebangan liar, serta minimnya upaya konservasi menjadi faktor utama peningkatan risiko kebakaran. 

Ditambah lagi, perubahan iklim yang menyebabkan suhu ekstrem dan musim kemarau panjang semakin memperparah kondisi ini.

Urgensi Save Hutan Sumbar

Melalui momentum ini, komunitas agroindustri dan pemerhati lingkungan menyerukan aksi nyata untuk menyelamatkan ekosistem hutan di Sumatera Barat. Kampanye Save Hutan Sumbar harus menjadi prioritas nasional dan lokal, dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi.

Selain itu, diperlukan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan hutan, seperti rehabilitasi kawasan terbakar, penanaman pohon yang tahan api, serta edukasi terhadap masyarakat agar lebih peduli dan aktif dalam menjaga kelestarian alam.

Kebakaran di Lembah Harau menjadi peringatan keras bahwa kondisi hutan di Sumbar sudah berada di ambang batas bahaya. Jika dibiarkan, bukan hanya keindahan alam yang akan hilang, tetapi juga masa depan pertanian dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam ini.

Mari bersama kita bergandengan tangan, menjaga dan melestarikan hutan sebagai warisan hidup dan sumber kehidupan generasi masa depan. Save Hutan Sumbar, demi keberlangsungan agroindustri dan keberlanjutan alam yang kita cintai.

Penulis : Chairur

Setelah memasuki masa purna bakti, Tabrani, S.T, M.T yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, resmi digantikan oleh Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc.M.Eng.

Pelantikan itu menandai babak baru dalam upaya mempercepat pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. 

Elsa, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni dan pengalaman luas dalam pembangunan jalan dan jembatan nasional. 

Dengan latar belakang pendidikan teknik sipil serta gelar magister di bidang teknik dan manajemen, Elsa diyakini mampu membawa inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

Pelantikan Elsa Putra Friandi dipandang sebagai momentum penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat. 

Selain itu, langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah di provinsi tersebut. 

Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berharap, di tangan Elsa, pembangunan jalan di Sumatera Barat akan semakin maju, aman, dan berkelanjutan.

Dengan semangat baru dan pengalaman yang dimiliki, Elsa diyakini mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat, demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Penulis : Chairur