Mitra Rakyat

Plakat penghargaan tanda kemitraan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua IKW RI, David Efendi, kepada perwakilan Humas Bank Nagari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-IX IKW RI, Rabu (30/7/2025).

Dalam sambutannya, David Efendi menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata yang diberikan Bank Nagari selama ini. Ia menegaskan bahwa partisipasi bank pelat merah di Sumatera Barat ini merupakan bukti nyata manfaat kehadirannya di tengah masyarakat. 

"Semoga sinergi ini terus terjalin dan membawa manfaat lebih besar lagi," ujarnya saat menyerahkan piagam penghargaan.

Sementara itu, Yudi, perwakilan dari Bank Nagari, menyatakan rasa terima kasih atas kepercayaan dan kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap, kemitraan ini dapat semakin memperkuat peran serta Bank Nagari dalam mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat luas. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media di bawah naungan IKW RI. Semoga kolaborasi ini terus memperkuat sinergi positif demi kemajuan bersama," katanya.

Penghargaan ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun komunikasi yang efektif serta mempererat hubungan antara dunia usaha, media, dan masyarakat.

Bank Nagari sendiri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Sumatera Barat, menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, suasana berlangsung penuh keakraban dan optimisme akan penguatan hubungan yang saling menguntungkan antara Bank Nagari dan IKW RI.

Penulis: Chairur Rahman

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menyampaikan bahwa tren literasi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. 

Ia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah nasional mencapai 39,11 persen, naik dari 9,14 persen pada 2022. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88 persen. 

Angka ini mencerminkan adanya percepatan sosialisasi dan edukasi terkait perbankan syariah yang semakin massif di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, yang tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah,” ujar Hafid.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menegaskan pentingnya keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu pilihan utama masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah Muslim, dengan populasi mencapai 97-98 persen. 

Ia menambahkan, falsafah hidup masyarakat Minangkabau, Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, seharusnya menjadi landasan utama dalam memperkuat peran perbankan syariah.

“Harapan kita, perbankan syariah bisa menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi, mendukung kehidupan beragama sekaligus mendorong kemajuan ekonomi daerah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai, program yang diinisiasi Bank Nagari merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi kemajuan layanan dan ekonomi berbasis syariah di Sumatera Barat.

“Ini adalah langkah strategis yang mampu mempercepat inklusi keuangan syariah dan meningkatkan literasi masyarakat, sehingga ekonomi syariah di Sumbar semakin berkembang dan berdaya saing,” tegas Roni.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah materi penting seperti pembekalan karakter muslim sejati, semangat kepemimpinan islami, penguatan karakter mandiri dan disiplin, serta pembinaan kepedulian sosial. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai produk-produk perbankan syariah, soft skill, dan motivasi hidup Islami.

Alumni Nagari Mabit Camp 2025 akan dikenal sebagai Sahabat Nara, yang berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Mereka akan aktif menyebarkan edukasi dan literasi keuangan syariah, sekaligus menjadi ujung tombak dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.

Kegiatan ini sejalan dengan visi Bank Nagari untuk menjadi bank rakyat yang berlandaskan syariah, sekaligus memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, di tengah tantangan global, komitmen membangun ekosistem keuangan syariah di Sumbar terus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan.**

Kondisi saluran drainase yang seharusnya menjadi tulang punggung pengelolaan air saat musim hujan, justru menunjukkan ketidakpedulian dan minimnya perhatian dari pihak terkait.

Banyak saluran drainase di kawasan ini yang dipenuhi sedimen tanah dan endapan dedaunan gugur dari pohon-pohon di sekitarnya. Akibatnya, saat hujan turun dengan intensitas sedang, jalan-jalan di kawasan yang biasa menjadi pusat kegiatan masyarakat tersebut kerap tergenang air. 

Ironi memang, mengingat kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya warga untuk jogging pagi, bersantai sore, hingga berbagai aktivitas ringan lainnya.

Tak hanya saluran drainase, trotoar di sekitar GOR juga mengalami masalah serius. Pedagang kaki lima dan sejumlah kafe yang bergantung pada keberadaan kawasan ini sebagai lokasi usaha, sering kali harus berhadapan dengan genangan air yang mengganggu aktivitas mereka.

Persoalan mendasar yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan drainase di kawasan ini? Berdasarkan informasi yang diperoleh, pengelolaan saluran drainase seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tepatnya Bidang Bina Marga. 

Namun, secara administratif, kawasan ini sebenarnya termasuk dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk aspek sewa tempat bagi pedagang kaki lima dan kafe di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk membersihkan dan memelihara saluran drainase yang seharusnya menjadi penunjang utama kawasan aman dan nyaman saat musim hujan. 

Pengamat lingkungan memperingatkan bahwa pengabaian terhadap kondisi drainase bisa berujung bencana, apalagi cuaca ekstrem yang makin sering melanda daerah ini.

“Mereka harus segera melakukan pengecekan dan penataan ulang saluran drainase agar tidak menjadi sumber masalah berkelanjutan,” tegas seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di Padang, Selasa (29/7/2025).

Warga sekitar yang rutin memanfaatkan kawasan ini pun mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kondisi drainase. Mereka berharap pihak terkait segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji, demi menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait langkah penanganan kondisi drainase di kawasan GOR Haji Agus Salim. 

Masyarakat pun menantikan aksi nyata, bukan sekadar janji politik, agar kawasan ini benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman, tidak lagi dipenuhi genangan saat hujan turun.

Sementara itu, konfirmasi terhadap pihak Pemerintah Kota Padang melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR setempat belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Bagaimanakah tanggapan Walikota Padang terkait permasalahan ini?

Media ini masih dalam proses pengumpulan data dan konfirmasi dari berbagai pihak terkait. Mitrarakyat.com akan terus mengupdate perkembangan terkini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan publik di Kota Padang.

Penulis: Chairur Rahman

Lebih dari itu, langkah ini menjadi simbol penting dalam upaya menegakkan integritas dan transparansi di tengah isu yang menyelimuti institusi tersebut dengan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi perhatian publik.

Sejarah panjang pengawasan terhadap BWSS V Padang menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah hal yang baru. Pada 2016, BPK RI pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi ini. 

Namun, seolah-olah tabir gelap tetap menyelimuti pengelolaan keuangan dan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat. Ketika kasus dugaan korupsi di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah mencuat, publik semakin menaruh perhatian terhadap ketidakpastian dan ketidaktransparanan pengelolaan dana negara.

Baca : BPK RI Kembali Lakukan Audit di BWSS V Padang, Isu KKN Mencuat dan Menjadi Perhatian Publik

Langkah audit ulang oleh BPK RI ini harus dipandang sebagai upaya serius menuntaskan teka-teki tersebut. Transparansi bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. 

Masyarakat Sumbar tentu berharap, audit ini mampu menguak praktik-praktik yang selama ini tersembunyi dan mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Namun, tantangan tidaklah kecil. Praktik nepotisme dan kolusi yang diduga merajalela di lingkungan BWSS V harus diungkap secara tuntas. Jika terbukti bersalah, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar tidak menjadi contoh buruk yang menular di institusi lain. 

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sangat bergantung pada keberanian dan integritas aparat penegak hukum serta pengawas keuangan dalam menindak praktik-praktik koruptif.

Kebijakan nasional, seperti program "Asta Cita" dari Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus didukung oleh seluruh lini pemerintahan. Rakyat menanti perubahan nyata, bukan sekadar janji manis. 

Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik dalam memperkuat sistem pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bersih dan berkeadilan.

Akhir kata, masyarakat di Sumatera Barat dan seluruh bangsa berharap, hasil audit BPK RI nanti tidak hanya menjadi catatan, tetapi menjadi awal dari reformasi besar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. 

Karena, keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional bergantung pada keberanian dan komitmen bersama untuk menegakkan kebenaran.

Penulis: Chairur Rahman(wartawan muda)

Dipimpin langsung oleh Ketua IKWI Sumbar, Dra. Iva Tureyza Idrus, para pengurus dan anggota yang berjumlah sekitar 30 orang berangkat dari pusat kota Padang pukul 08.00 WIB menggunakan bus wisata eksklusif Miyor. Dengan semangat dan penuh keakraban, mereka membawa berbagai bantuan, mulai dari pakaian layak pakai, sembako, susu kaleng, hingga makanan ringan yang disumbangkan oleh pengusaha sukses asal Padang, Christine Hakim, yang terkenal dengan produk "Karipik Balado"-nya.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga lansia di panti tersebut, rombongan melanjutkan perjalanan menuju objek wisata yang sedang hits saat ini, Tapian Tabiang Barasok di Bukittinggi. Di tempat ini, suasana makin meriah dengan acara puncak berupa pemotongan Kue Ulang Tahun ke-64 IKWI yang dipesan khusus dengan lambang logo organisasi.

Ketua IKWI Sumbar, Dra. Iva Tureyza Idrus, secara simbolis memotong kue yang kemudian diserahkan kepada anggota sebagai bentuk simbol kebersamaan. Suasana semakin hangat dengan berbagai permainan "Fun Game" yang mengundang gelak tawa dan keakraban ibu-ibu IKWI. Mereka tampak antusias mengikuti berbagai permainan tradisional seperti balon-balanan dan bola plastik, mengembalikan nuansa masa lalu yang penuh keceriaan.

Tak lengkap rasanya tanpa iringan lagu-lagu nostalgia yang dibawakan langsung oleh penyanyi andalan IKWI, Bu Ju dari RRI Padang. Sepanjang perjalanan menuju Bukittinggi, wanita-wanita penuh semangat ini berjoget dan bernyanyi, menciptakan suasana ceria di dalam bus mewah dan nyaman. Bahkan, di tengah keasyikan, mereka tampak lupa bahwa sudah berusia cucu-cucu, tetap semangat mengekspresikan kebahagiaan lewat lagu dan joget.

Waktu pun berlalu begitu cepat. Saat sore hari menjelang, acara resmi berakhir dan rombongan pun harus kembali ke Padang. Meski begitu, suasana penuh keakraban dan keceriaan tetap membekas di hati seluruh peserta. Sepanjang perjalanan, lantunan lagu-lagu nostalgia dari Bu Ju terus mengalun menghidupkan kembali memori indah masa lalu.

Perayaan HUT IKWI ke-64 ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan momentum mempererat tali silaturahmi dan menanamkan semangat berbagi serta kebersamaan di tengah masyarakat. Semoga, semangat kekeluargaan dan kepedulian ini terus menyala dalam setiap langkah organisasi dan anggotanya ke depan. **

Editor : Chairur Rahman

Langkah ini dilakukan di tengah isu panas terkait dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menyelimuti institusi tersebut.

Langkah Audit sebagai Upaya Transparansi

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedatangan BPK RI ke Sumatera Barat tidak lepas dari rangkaian peristiwa yang mencuat akhir-akhir ini. 

Salah satunya adalah penangkapan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung yang diduga terlibat kasus korupsi sebesar Rp30 miliar. 

Kasus ini memicu kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan di instansi vertikal di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam rangka mengungkap potensi penyimpangan, BPK RI dikabarkan akan melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran APBN Tahun 2021 hingga 2024 oleh BWSS V Padang. 

Audit ini diharapkan mampu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat, yang selama ini kerap menjadi perhatian media dan masyarakat.

Sejarah dan Dinamika Audit Sebelumnya

Ini bukan kali pertama BPK RI memeriksa kinerja BWSS V Padang. Pada 2016 silam, lembaga ini pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi yang berlokasi di Kota Padang tersebut. 

Keberlanjutan audit ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai adanya tabir yang belum terungkap secara tuntas terkait pengelolaan keuangan di instansi tersebut.

Selama ini, BWSS V Padang kerap disorot karena dugaan praktik tidak transparan, termasuk penunjukan kontraktor yang diduga berbau nepotisme, pelaksanaan kegiatan yang diduga kolusi dan korupsi, serta proyek kegiatan fiktif atau Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif. 

Media lokal dan nasional terus mengangkat isu ini sebagai bagian dari kekhawatiran masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara.

Mengapa Audit Dilakukan Kembali?

Langkah BPK RI melakukan audit ulang dianggap sebagai usaha serius untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan tersebut. Apalagi, jika dikaitkan dengan kasus korupsi di Sumatera Barat yang melibatkan instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR, maka sinyal pengawasan semakin diperketat.

Aktivis dan pengamat menilai, audit kali ini akan lebih komprehensif dan menyasar seluruh aspek pengelolaan keuangan serta proyek-proyek strategis di wilayah tersebut. 

"Diharapkan, hasil audit ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan menegakkan akuntabilitas," ujar aktivis yang enggan identitasnya disebutkan itu pada Senin (28/7/2025) di Padang.

Harapan dan Tantangan

Aktivis itu menyebut Masyarakat Sumbar berharap, audit ini mampu membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti BWSS V. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, imbuhnya.

Dia menuturkan bahwa tantangan besar menanti aparat penegak hukum dan pengawas keuangan dalam mengungkap praktik nepotisme dan korupsi yang diduga telah berlangsung lama.

"Jika terbukti bersalah, langkah penegakan hukum harus diambil secara tegas untuk mencegah praktik merugikan negara ini terulang kembali," tegasnya.

Arah Kebijakan dan Masa Depan

Presiden RI Prabowo Subianto melalui program "Asta Cita" menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kedepannya, diharapkan seluruh pihak terkait bekerja secara profesional dan berintegritas, memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai aturan tanpa adanya unsur nepotisme maupun kolusi. 

Momentum ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat pengawasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, terkait langkah audit tersebut. Konfirmasi melalui telepon pun belum mendapat jawaban dari pihak terkait hingga berita ini disusun.

Akhirnya, masyarakat menunggu hasil audit yang diharapkan mampu mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan demi kebaikan bersama.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait hingga berita ini ditayangkan.

Penulis : Chairur Rahman