Mitra Rakyat

Penghargaan ini menjadi momen penting dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperlihatkan komitmen Bank Nagari dalam inovasi layanan digital yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyampaikan apresiasi atas apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Barat, terutama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini adalah bukti nyata bahwa Bank Nagari mampu bersaing dan berinovasi di tengah tantangan ekonomi global. Kami akan terus berupaya memperkuat layanan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya Kamis (31/7).

Ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 sendiri diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dengan tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts”. Acara ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Muhamad Ihsan, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, dalam sambutannya menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat perannya dalam pembangunan lokal. Ia menambahkan bahwa dari 1.091 BUMD yang dievaluasi secara internal, terpilih 73 perusahaan dengan kriteria ketat, termasuk inovasi digital dan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, turut hadir dan menegaskan perlunya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menyoroti bahwa masih banyak BUMD yang belum optimal akibat praktik pengelolaan yang tidak transparan, nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.

“BUMD seharusnya berfungsi menambah PAD, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan yang tidak profesional justru bisa membebani daerah,” tegas Tito.

Kemendagri juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Menurut Tito, pengelola BUMD harus dipilih berdasarkan meritokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan politik.

Ketahanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional, demikian pungkas Tito, menegaskan pentingnya penguatan BUMD yang sehat dan profesional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. (rel)

Namun, di balik sorak sorai perayaan, terselip pemandangan menyayat hati, pemandangan yang mencerminkan kelalaian dan ketidakpedulian terhadap aset daerah.

Di kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub), sebuah bangunan yang seharusnya menjadi simbol pengelolaan aset yang profesional justru menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang mengkhawatirkan. 

Atapnya hilang, catnya mengelupas, dan kondisi fisiknya memprihatinkan, sebuah gambaran nyata dari ketidakpedulian yang menganga di tengah kota yang sedang berbenah.

Baca : Merayakan Hari Jadi ke-356, Kota Padang Dihadapkan Pada Kenyataan Miris Aset Pemerintah yang Terabaikan

Padahal, bangunan itu adalah bagian dari aset berharga yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Sebuah warisan yang mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif, sekaligus investasi masa depan. 

Sayangnya, pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa aset ini terabaikan. Bahkan, sejumlah warga dan pengamat, seperti Doni Saputra, menyampaikan keprihatinan mendalam.

Doni menyebutkan, kelalaian ini tak lepas dari minimnya pengawasan dan rasa tanggung jawab dari pihak pengelola. “Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian atau mungkin kurangnya pengawasan terhadap aset-aset penting milik daerah. Padahal, setiap bangunan dan kendaraan operasional OPD seharusnya mendapatkan perawatan yang cukup, apalagi sumber pembiayaannya berasal dari anggaran daerah,” ujarnya dengan nada serius.

Lebih jauh, Doni mempertanyakan alokasi anggaran pemeliharaan aset di Pemko Padang. “Kalau anggaran sudah disediakan, mengapa aset seperti ini dibiarkan rusak? Apakah ada kendala administratif atau justru pengabaian yang sengaja dilakukan?” tanyanya penuh tanda tanya.

Kondisi memprihatinkan ini menjadi refleksi bahwa pengelolaan aset daerah masih jauh dari harapan. Dishub, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan, seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan aset yang tertib dan bertanggung jawab.

Saat dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu (30/7/2025), Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, terkesan enggan berkomentar. Bahkan, setelah mengetahui konfirmasi media, nomor teleponnya diduga langsung diblokir. Sebuah tindakan yang memperlihatkan ketidakmampuan pejabat untuk memberikan hak publik terhadap informasi yang seharusnya terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dishub terkait kondisi bangunan tersebut. Ketidakpastian ini makin memperkuat kesan bahwa pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kota Padang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Di saat momentum hari jadi kota, rasa bangga seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab moral dan administratif. Merawat warisan dan aset daerah yang bernilai historis dan strategis bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah keharusan moral untuk menjaga identitas kota yang sedang berbenah.

Pemerintah Kota Padang harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah nyata memperbaiki dan memelihara aset yang ada. Jangan biarkan warisan berharga ini berubah menjadi simbol kelalaian dan ketidakpedulian yang justru menggerus citra kota.

Membangun kota yang maju dan bermartabat tak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga dan merawat aset yang menjadi bagian dari identitas dan sejarah daerah. 

Hari jadi ke-356 ini seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan nyata, demi masa depan Kota Padang yang lebih baik dan berwibawa.

Penulis: Chairur Rahman (wartawan muda)

Kondisi terkini menunjukkan tingkat kemantapan jalan mencapai 91 persen, sebuah capaian yang cukup menggembirakan mengingat situasi keuangan yang terbatas. Alat berat tampak aktif bekerja di jalan bypass Kota Padang, mendukung proses perbaikan aspal yang mengalami kerusakan.

Aspal yang mengelupas, berlubang, dan kerusakan lainnya diperbaiki secara bertahap demi memastikan stabilitas lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. 

“Ini bagian dari upaya menjaga kemantapan jalan nasional agar tetap layak dilalui,” ujar Zulfikar Kurniawan, PPK 2.1, saat ditemui di sela-sela kegiatan pemantauan di jalan bypass, Selasa (29/7/2025) dikutip dari media momenpembaruan.com.

Putra Aceh ini memaparkan bahwa salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah mobil Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas untuk proyek Supreme Energy di Solok. 

“Kerusakan paling banyak ditemui dekat tikungan dan pasar Silungkang. Kami lakukan leveling ulang dan perbaikan sebisa mungkin, meskipun skalanya tidak besar,” katanya.

Zulfikar menambahkan, kegiatan pemeliharaan dilakukan secara selektif di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran pemerintah. Prioritas diberikan pada penanganan kerusakan berat agar jalan tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat. “Dengan dana yang ada, kita fokus memperbaiki bagian yang paling parah dulu. Kalau tidak, kondisi jalan akan semakin menurun,” tegasnya.

Selain perbaikan fisik, upaya menjaga kualitas jalan juga dilakukan melalui lapis pelapisan ulang. Namun, kegiatan ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan dana yang tersedia. 

“Harapan ke depan, kita bisa menambah lapis jalan agar kemantapan semakin terjaga. Saat ini, anggaran belum memungkinkan,” ungkap Zulfikar.

Pengalaman bertugas di Aceh membuatnya memahami tantangan di lapangan. Meskipun jumlah kendaraan di Sumbar lebih banyak, kondisi lalu lintas di sini justru lebih kompleks karena volume kendaraan dan truk besar yang lebih dominan. 

“Di Aceh, jumlah kendaraan lebih sedikit, tapi tantangannya hampir sama. Di sini, kita harus bekerja keras memastikan jalan tetap dalam kondisi prima,” pungkasnya.

Di tengah segala keterbatasan, semangat untuk menjaga infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat tetap menyala. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan jalan nasional tetap aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Editor: Chairur Rahman

Namun, di balik harapan tersebut, muncul pula kekhawatiran dan tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait pelaksanaan dan kualitas hasil akhirnya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengalokasikan dana lebih dari Rp100 miliar untuk program revitalisasi sekolah di Sumatera Barat. 

Dana besar ini diperuntukkan bagi SMA, SMK, dan SLB, dengan nilai bantuan berkisar antara Rp200 juta hingga Rp1,2 miliar per sekolah. Skema yang diusung dikenal dengan Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah (P2SP), di mana dana langsung dikirim ke rekening sekolah penerima, dan seluruh pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah.

Harapan dan Realitas

Kebijakan ini tentu membawa harapan besar, terutama dalam mempercepat proses perbaikan dan peningkatan fasilitas pendidikan. Sekolah diharapkan mampu mandiri dan lebih cepat dalam mengelola pembangunan fasilitas mereka sendiri. Akan tetapi, di balik peluang tersebut, muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan.

Sebagian pihak menyampaikan bahwa sekolah bukanlah ahli di bidang konstruksi. Mereka khawatir kualitas bangunan yang dihasilkan tidak memenuhi standar teknis yang aman dan sesuai regulasi. 

“Sekolah seharusnya fokus mendidik siswa, bukan menjadi pelaksana proyek bangunan. Kalau ada kekurangan kualitas, siapa yang akan bertanggung jawab?” ujar seorang pemerhati pendidikan di Sumatera Barat.

Tanggapan Kontraktor Lokal dan Awal Kekecewaan

Di sisi lain, kontraktor lokal menyatakan kekecewaannya. Mereka merasa tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam proyek ini, padahal mereka memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk mengelola pembangunan sekolah. 

Ketidakberdayaan kontraktor lokal ini tidak hanya menimbulkan rasa kecewa, tetapi juga berpotensi menghambat perputaran ekonomi di daerah.

Dikutip dari media investigasinews.com, Ketua DPD Gapeksindo Sumatera Barat, Ir. H. Soetrisno, bersama Ketua DPC Gapeksindo Kota Padang, Ir. Erwin Isril, ST, MT, IPP, menyatakan akan mempertanyakan kebijakan ini kepada pihak terkait. 

Mereka menilai bahwa skema swakelola perlu dikaji ulang agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan kontraktor lokal tetap memiliki ruang berpartisipasi.

Evaluasi dan Risiko

Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas dari skema swakelola ini. Apakah mampu berjalan optimal tanpa menimbulkan masalah baru di kemudian hari? Pemerintah daerah dan pusat diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini. 

Jika tidak, ada risiko potensi korupsi maupun kegagalan konstruksi yang berakibat fatal, mengingat pekerjaan tidak dikerjakan oleh ahlinya.

Menuju Kebijakan yang Berimbang

Kebijakan yang mengedepankan swakelola memang menawarkan kecepatan dan efisiensi, namun harus diimbangi dengan standar kualitas dan keberpihakan terhadap kontraktor lokal. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis, serta melibatkan para ahli yang kompeten. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Akhirnya, kebijakan ini hendaknya tidak hanya dilihat sebagai solusi cepat, tetapi juga sebagai langkah strategis yang berkelanjutan demi kemajuan pendidikan dan pembangunan yang berkualitas di Sumatera Barat maupun daerah lainnya. 

Sebab, pembangunan infrastruktur yang tidak berkualitas bukan hanya berisiko gagal, tetapi juga dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan.

Penulis : Chiarur Rahman(wartawan muda)

MR.com, Padang| Sebentar lagi, masyarakat Kota Padang akan merayakan hari jadi kota yang ke-356. Momentum bersejarah ini seharusnya menjadi refleksi kebanggaan dan simbol kemajuan, namun di balik suka cita itu terselip pemandangan memilukan hati. Salah satu bangunan di kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub) Padang menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan kurangnya perhatian.

Bangunan yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Padang tersebut tampak tidak terpelihara dengan baik. Atapnya hilang, cat yang mengelupas, dan kondisi fisik bangunan tampak memprihatinkan. Padahal, sebagai aset daerah yang harus dijaga dan dipelihara, bangunan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian serius. Sayangnya, pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kelalaian dari pihak terkait.

Seorang pengamat yang juga warga kota Padang, Doni Saputra, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai bahwa ada kelalaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset pemerintah. 

“Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian atau mungkin kurangnya pengawasan terhadap aset-aset penting milik daerah. Padahal, setiap bangunan dan kendaraan operasional OPD seharusnya mendapat perawatan yang cukup, apalagi sumber pembiayaannya berasal dari anggaran daerah,” ujarnya.

Lebih jauh, Doni mempertanyakan alokasi anggaran pemeliharaan aset di Pemko Padang. “Kalau anggaran sudah disediakan, mengapa aset seperti ini dibiarkan rusak? Apakah ada kendala administratif atau justru pengabaian?” katanya. 

Ia juga menyebutkan bahwa Dishub sendiri merupakan salah satu OPD penyumbang PAD yang cukup signifikan, sehingga seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan aset yang baik.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu (30/7/2025), Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, terkesan enggan berkomentar mengenai kondisi bangunan tersebut. Sampai saat Kadishub Padang tersebut belum memberikan keterang resminya.

Kondisi bangunan Dishub yang terbengkalai ini menjadi pengingat bahwa perawatan aset pemerintah harus menjadi prioritas agar keberlangsungan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. 

Apalagi di momen penting seperti hari jadi kota, rasa bangga seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga warisan dan aset daerah yang bernilai sejarah dan strategis.

Pemerintah Kota Padang diminta untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan nyata guna memperbaiki dan memelihara aset yang ada, demi menjaga citra dan keberlanjutan pembangunan kota.

Penulis : Chairur