Mitra Rakyat

Sebagai ujung tombak pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), lembaga ini justru dinilai gagal menunjukkan profesionalisme.

Dua mega proyek pengendalian banjir Batang Agam dan Batang Kandis menjadi contoh telanjang dari dugaan penyimpangan. Detail Engineering Design (DED) yang semestinya menjadi kitab suci dalam pembangunan, diduga diabaikan oleh kontraktor pelaksana. 

Baca : Dugaan Campur Tangan Mafia Proyek di BWSS V Padang

Pada proyek Batang Agam, penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, material ilegal, dan pengabaian sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) menjadi isu utama. 

Proyek Batang Kandis tak kalah mencoreng muka, sorotan pihak berwenang semakin tajam karena penggunaan material yang sama-sama diduga tak sesuai aturan.

Yang lebih mencemaskan, praktik melanggar hukum ini seolah mendapat restu BWSS V Padang. Diamnya pihak balai dan kontraktor saat dikonfirmasi media hanya mempertebal keyakinan publik bahwa ada yang disembunyikan. 

Transparansi dan akuntabilitas yang dijanjikan pemerintah dalam pengelolaan dana APBN merpukan uang rakyat yang dipungut dari pajak nyaris tak terlihat di lapangan.

Masyarakat Sumatera Barat kini hanya bisa berharap pada keberanian aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Publik menuntut agar setiap rupiah dari APBN yang dialokasikan untuk proyek strategis benar-benar memberi manfaat, bukan justru terperosok ke lubang kebocoran dan praktik ilegal. 

BWSS V Padang semestinya menjadi benteng pengelolaan sumber daya air yang berintegritas, bukan simbol lemahnya tata kelola negara.

Penulis : Chairur Rahman

Teriakan rakyat adalah gema kekecewaan dan keputusasaan. Harga kebutuhan pokok merangkak, kesempatan kerja kian menyempit, ekonomi menjerat. Di tengah tekanan hidup, rakyat kecil merasa sekadar penonton di panggung negara yang dikelola segelintir elite.

Kerumunan hari itu bukan hanya mahasiswa dan buruh. Pasukan ojek online menuntut keadilan atas tewasnya rekan mereka, yang dilindas kendaraan pengamanan milik kepolisian. Suasana kian mencekam. Siswa SMK ikut bersorak sambil mengibarkan bendera merah putih, seolah mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah milik semua. Bahkan emak-emak dengan sapu lidi di tangan ikut meramaikan barisan, menegaskan tuntutan yang melintasi kelas sosial dan keadilan.

Sementara itu, di balik gedung parlemen yang megah, para wakil rakyat duduk tenang dengan fasilitas berlimpah dan tunjangan selangit. Semua bersumber dari pajak rakyat, yang dipungut dari keringat mereka yang kini berdesakan di jalan.

Kontras ini seperti tamparan keras di wajah bangsa. Rakyat di pelosok negeri berjuang hidup dengan gaji pas-pasan, banyak yang tak memiliki jaminan kesehatan. Namun pejabat publik tampak terpisah dari realitas yang diwakilinya. Kesenjangan yang terus menganga perlahan merobek kepercayaan.

Demonstrasi bukan sekadar kerumunan massa. Ia adalah cermin bangsa. Ketika rakyat memilih turun ke jalan, itu pertanda saluran formal tak lagi dipercaya. Demokrasi macet. Suara-suara akar rumput merasa tak punya tempat.

Air mata yang jatuh sore itu bukan hanya karena iba. Ada rasa takut, takut pada jurang pemisah yang kian dalam antara rakyat dan pemimpinnya, takut pada bangsa yang kehilangan empati dan takut pada negara yang lupa bahwa keadilan bukan sekadar jargon politik, melainkan hak dasar manusia.

Seruan “Tegakkan keadilan” adalah doa kolektif, jeritan mereka yang merasa tak lagi didengar. Pemerintah dan wakil rakyat sepatutnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk politik. Dengarkan suara dari jalanan, suara rakyat yang meminta keadilan, kesejahteraan, dan secercah harapan.

Negeri ini dibangun atas pengorbanan rakyatnya. Jangan biarkan air mata mereka mengering sia-sia.

Penulis : Chairur Rahman

Informasi yang beredar menyebut ada campur tangan kelompok tertentu melalui seorang pialang yang mengatur siapa rekanan yang bakal menggarap paket pekerjaan negara di institusi tersebut.

Nama H. W**, Direktur PT Mthri Trbit, disebut-sebut dalam jaringan itu. Lelaki ini dijuluki sebagai “pintu masuk” bagi kontraktor yang ingin mendapat proyek di BWSS V. “Tanpa persetujuan cukong proyek, pintu untuk mendapat jatah pekerjaan akan tertutup rapat,” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya ketika ditemui di Padang, pekan lalu.

Kementerian PU melalui BWSS V Padang pada tahun anggaran 2025 tercatat bakal melelang proyek senilai ratusan miliar rupiah. Beberapa di antaranya, pembangunan pengendali lahar sedimen kawasan Gunung Merapi (Rp62,29 miliar), pembangunan pengendali banjir Batang Mangor (Rp19,3 miliar), pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rp10,53 miliar), serta pembangunan pengendalian banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh (Rp51 miliar).

Selain itu ada pula proyek pembangunan sarana pengendalian banjir Batang Lembang (Rp55,8 miliar), revitalisasi Danau Singkarak (Rp27 miliar), pembangunan jaringan irigasi di Kawasan Sawah Laweh (Rp11,56 miliar), rehabilitasi irigasi Batang Anai di Kabupaten Pariaman (Rp12,5 miliar), serta pembangunan pengendali Batang Suliti (Rp30,63 miliar). Proyek pengendalian banjir di Kabupaten Dharmasraya juga masuk daftar, meski nilai kontraknya belum diumumkan.

Menurut narasumber tadi, sebagian besar paket itu sudah “dikunci” sejak awal. “Permainan ini terkesan disembunyikan, bahkan seolah direstui. Tak ada reaksi sama sekali sehingga berjalan mulus,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BWSS V Padang belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi berupaya menghubungi Kepala Balai dan pejabat terkait, namun panggilan telepon serta pesan singkat tak kunjung dijawab. 

Media masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan

Penulis : Chairur Rahman

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program PEDULI (Pengembangan Dukungan dan Resiliensi Diri), yang digagas lima mahasiswa FKM Unhas melalui skema Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2025. Program ini mendapat dukungan dari Kemendikbudristek, Belmawa, serta Universitas Hasanuddin.

“Metode yang kami gunakan berupaya menyentuh sisi emosional peserta, agar lebih mudah dipahami dan diingat,” ujar Andi Maghfirah Ramadhani Asfar, ketua tim, kepada media pada Sabtu(2/8/2025) via telpon.

Tahapan yang dilaksanakan kali ini adalah Basic Awareness Phase, setelah sebelumnya diawali dengan sesi Transforming Perspective. Pada tahap kedua ini, siswa tidak hanya diperkenalkan dengan konsep pelecehan seksual, tetapi juga diajak melatih penalaran lewat studi kasus, hingga menyanyikan lagu edukatif yang mudah diingat.

Untuk mengukur efektivitas, tim melakukan pre-test dan post-test pada peserta. “Kami ingin melihat sejauh mana pemahaman siswa meningkat setelah intervensi,” kata Maghfirah.

Selain Maghfirah, tim ini beranggotakan SQA Dinda Chairunnisa, Desinta Rahmawati, Indri Sri Handayani, dan Nasywa Salsabila Nasaruddin. Mereka berharap program PEDULI bisa menjadi pintu masuk bagi hadirnya edukasi inklusif yang lebih luas, terutama bagi kelompok difabel netra.

“Tujuan akhirnya adalah membekali siswa dengan pengetahuan, kesadaran, dan keberanian untuk melindungi diri, sekaligus membuka mata masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang ramah difabel,” tutur Maghfirah.

Editor : Chairur Rahman

Proyek lanjutan pengendalian banjir Batang Agam senilai Rp4,8 miliar, yang dikelola Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang, kini menjadi sorotan. Pekerjaan fisik dipercayakan kepada PT Bina Cipta Utama, dengan konsultan supervisi dari konsorsium PT Sarana Bhuana Jaya – PT Indra Jaya (Persero) – PT Rancang Mandiri.

Berita terkait : Mega Proyek BWSS V Padang Tuai Sorotan, Dugaan Penyimpangan dan Misteri Diamnya Kontraktor

Sejak isu penyimpangan mencuat, baik kontraktor maupun konsultan kompak memilih bungkam. Upaya konfirmasi redaksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BWSS V, Ilyas Firman, hanya berujung pada penolakan komentar. Pihak kontraktor yang disebut bernama Win Penes juga tak bersuara.

Indikasi pelanggaran mencuat lewat temuan sejumlah aktivis. Mahdiyal Hasan, S.H., pemerhati sungai dan pantai, menilai proyek ini sarat persoalan. “Ada indikasi penggunaan material ilegal, pemakaian BBM subsidi, dan pengabaian standar keselamatan kerja (K3),” ujarnya, Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurut Mahdiyal, lemahnya pengawasan memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. “Kalau material saja ilegal, bagaimana kualitas bangunannya? Kalau K3 diabaikan, siapa yang menjamin keselamatan pekerja? Ini bukan sekadar soal hukum, tapi juga nyawa dan lingkungan,” katanya.

Kontraktor pelaksana proyek Batang Agam disebut-sebut sama dengan pelaksana proyek Batang Kandis, yang sebelumnya sempat bermasalah. Dalam proyek itu, pihak berwenang disinyalir menemukan dugaan penggunaan material ilegal.

Mahdiyal mendesak aparat penegak hukum turun tangan. “Ini proyek strategis negara. Uang rakyat miliaran rupiah jangan sampai jadi bancakan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, BWSS V Padang dan pihak kontraktor belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menanti, apakah dugaan penyimpangan ini bakal diusut tuntas, atau kembali hilang ditelan derasnya arus Batang Agam. 

Penulis : Chairur Rahman

Cat dinding mengelupas, plafon bolong, dan fasilitas pertemuan jauh dari kata layak. Jaringan internet yang merupakan kebutuhan vital organisasi pun terputus akibat tunggakan.

Alih-alih merespons kegelisahan publik, Ketua KNPI Sumbar periode 2022–2025, Nanda Satria, memilih bungkam. Upaya redaksi menghubungi lewat sambungan telepon pada Kamis, 28 Agustus 2025, tak berbalas.

Berita terkait : Sekretariat KNPI Sumbar Gersang dan Memprihatinkan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Diamnya Nanda menambah panjang daftar kekecewaan kalangan muda terhadap kepemimpinan organisasi tersebut. “Sesibuk apa ketua ini sebagai anggota dewan, sehingga satu tahun tidak pernah mengunjungi sekretariat KNPI,” kata seorang narasumber yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan, sejak awal 2025 Nanda praktis absen dari sekretariat.

Menurut sumber itu, posisi Ketua KNPI Sumbar hanya dijadikan batu loncatan politik bagi Nanda untuk meniti karier sebagai wakil rakyat. “Sekretariat dibiarkan mati, pemuda kehilangan rumahnya,” ujarnya.

Kritik serupa juga datang dari sejumlah aktivis. Mereka menilai KNPI Sumbar kehilangan ruh kepemudaan karena ditinggalkan pemimpinnya. “Bagaimana mau menggerakkan pemuda kalau rumah sendiri saja tak terurus,” kata seorang aktivis di Padang.

Dorongan agar DPD KNPI Sumbar segera berbenah pun menguat. Di tengah isu kebangsaan yang kian kompleks, pemuda disebut butuh ruang konsolidasi. Namun, alih-alih menjadi pusat gagasan, sekretariat justru berubah menjadi simbol ketidakpedulian.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu klarifikasi dari Ketua KNPI Sumbar serta pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Fasilitas yang mestinya menopang aktivitas pemuda terbengkalai. Ruang rapat sepi, mushola kecil rusak parah, hingga mobil operasional berubah menjadi besi tua di halaman belakang. “Sudah lama tidak terpakai, bannya bocor, bahkan mungkin olinya pun belum diganti,” kata seorang warga sekitar yang kerap nongkrong di area sekretariat KNPI Sumbar pada Rabu(27/8/ 2025)

Ironisnya, keterlantaran itu seolah diterima begitu saja. “Banyak pengurus yang lebih memilih salat di luar daripada di mushola sekretariat. Bau lembapnya menusuk,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya itu.

Keterputusan layanan internet semakin menegaskan rapuhnya organisasi ini. Wi-Fi yang dulu jadi penopang aktivitas kepemudaan kini mati akibat tunggakan. Di era digital, kondisi itu bukan sekadar ketiadaan fasilitas, melainkan tanda lemahnya manajemen organisasi.

Dana Pemeliharaan Misterius

Hendrik Sikumbang, pembina KNPI Sumbar, tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai kepengurusan saat ini gagal menjaga marwah organisasi pemuda terbesar di provinsi itu. “Sebentar lagi Musda KNPI digelar. Tapi coba lihat keadaan sekretariat, sangat memilukan,” ujar pria yang akrab disapa Hen Pakan.

Ia mempertanyakan aliran dana organisasi yang selama ini menjadi rahasia umum di kalangan pengurus. “Apakah KNPI Sumbar tidak lagi memiliki dana untuk pemeliharaan? Atau memang ada pembiaran yang disengaja? Ini merusak citra organisasi,” katanya.

Di atas kertas, KNPI adalah wadah besar pemuda yang semestinya melahirkan gagasan, menguatkan solidaritas, dan menjadi motor perubahan. Namun realitas di sekretariat menunjukkan paradoks, organisasi yang gagah di forum, tapi rapuh di rumahnya sendiri.

Kini publik menunggu jawaban. Siapa yang bertanggung jawab atas wajah muram KNPI Sumbar kepada pengurus periode sekarang, pengurus sebelumnya, atau sistem organisasi yang sejak lama kehilangan arah?

Hingga berita ini ditayangkan redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Berdasarkan pantauan media ini di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, terlihat tim penyidik sedang melakukan penyerahan dua orang tersangka kepada jaksa penuntut.

"Benar hari ini dua berkas tersangka tersebut telah di terima tahap duanya dan telah di antarkan ke Lapas Talu" jelas pihak tim Polsek Lembah Melintang. 

Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat terhitung 20 hari kedepan setelah itu baru di lakukan perpanjangan untuk segera di limpahkan mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Di tempat terpisah pelapor Sendri sangat memberikan apresiasi dan Support kepada Polsek Lembah Melintang dan tim Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah membantu menyelesaikan laporannya semaksimal mungkin sejak bulan Februari 2025 yang lalu.

" Saya sangat berterima kasih sekali kepada tim Polsek Lembah Melintang dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang telah membantu saya menyelesaikan kasus yang saya laporkan, semoga keadilan dan kesamaan di mata hukum  bisa saya dapatkan", ungkap Sendri yang biasa di panggil Dosen tersebut melalui media ini.

Dosen juga menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penahanan dan upaya hukum para pihak telah diupayakan untuk berdamai melalui mediasi di Polsek Lembah Melintang beberapa kali, namun Tersangka Rizwan selalu menolak untuk berdamai. Bahkan Rizwan berani mengatakan bahwa jangankan secara hukum secara Agama pun Tersangka Rizwan tidak bersedia memaafkan.

Perkara ini bermula karena adanya Dendam dan keributan  berkepanjangan antara Pelapor dengan Terlapor yang sesama tetangga yang berakibat adanya saling ancam dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana di maksud Pasal 335 KUHP sehingga berujung dengan saling lapor ke pihak berwajib bahkan saling menempuh upaya hukum Prapradilan namun gugatan Tersangka Rizwan dkk di tolak.(DDR)

Di kutip keterangan dari beberapa warga setempat bahwa keberadaan cafe tempat hiburan malam tersebut dapat menganggu ketertiban umum dan dampak negatif  terhadap lingkungan dan sosial, juga merusak moral serta menganggu kenyamanan warga sekitar.

Apalagi Cafe tempat hiburan malam di ketahui menyediakan beragam minuman beralkohol serta wanita pemandu karaoke dengan pakaian seksi.

Salah satu Cafe yang selalu ramai di minati dan dikunjungi pelanggan adalah Cafe Cahaya atau akrab di sebut (Cafe Bety ) yang berlokasi di Nagari Jambak selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar.

Dari pantauan awak media ini terlihat banyak pengunjung berdatangan ke Cafe Cahaya tersebut bahkan sengaja di tutup pagar seng agar tidak terlihat dari kejauhan.

Pada saat itu sempat di konfirmasi media ini ke penjaga kafe, kamis (21/08), mereka memaparkan, pada umumnya cafenya beroperasi di Pasaman Barat, khususnya Cafe Bety ini aktif buka pada siang hari hingga malam hari bahkan sepuas tamunya.

"Bila pelanggannya ramai tetap On sampai pagi" ucapnya.

Pengunjung Cafe berdatangan dengan beragam golongan, baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Tentunya dengan pelanggan tamu yang datang bermacam ragam kita khawatir akan memicu ke hal-hal yang negatif, seperti di jadikan tempat prostitusi, transaksi jenis barang barang haram.

Meski hal tersebut belum pernah terjadi, namun Pemda Pasaman Barat dan aparat penegak hukum tak ada salahnya mengantisipasi terjadinya hal itu, harap warga setempat.

Apalagi pengusaha Cafe tidak mengantongi legalitas izin usahanya, hanya buka dan beraktivitas secara ilegal.

Kegiatan Cafe yang tak berizin telah melanggar PERDA No 9 tahun 2017 tentang keamanan dan ketertiban umum. Di minta Satpol PP dan pihak kepolisian untuk menertibkan tempat-tempat hiburan malam yang tersebar di Pasaman Barat ini secara tegas.

Salah seorang masyarakat jambak perempuan RJ (35 th) menyampaikan ke media ini, berharap agar cafe yang berada di jambak ini segera di tutup dan dihentikan aktifitasnya.

"Saya berharap kafe itu segera diamankan dan ditutup karena kalau tidak ada negatifnya di dalam sana kenapa harus di pagar seng jalan kesana", harapnya kepada pemerintah melalui media ini.(tim/mr)

Ruang PPID secara Langsung diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Kantor Pusat Bank Nagari, di Jalan Pemuda Kota Padang.

Kehadiran ruang PPID ini sebagai wujud komitmen dalam menjaga keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Chandra, S.P, M.M, menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan publik. 

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Nagari untuk menghadirkan pelayanan informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam perkembangan perekonomian daerah di Sumatera Barat,” ujar Gusti.

Pimpinan Komisi Informasi Sumatera Barat, Musfi Yendra, memuji langkah Bank Nagari sebagai terobosan di tengah persaingan ketat industri perbankan. 

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bank Nagari sebagai badan publik wajib menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan,” ungkap Musfi.

Selanjutnya Gubernur Mahyeldi menegaskan pentingnya keberadaan PPID sebagai pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang benar, terarah, dan bermanfaat.

“Kita berada dalam era keterbukaan. Semuanya serba transparan. Kehadiran PPID menjadi wadah agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat sekaligus membangun kepercayaan publik,” ujar Gubernur.

Meski demikian, Mahyeldi mengingatkan perlunya batasan dalam keterbukaan informasi. Ia menekankan peran Komisi Informasi untuk lebih selektif dalam menyaring permintaan sengketa informasi.

“Tidak semua informasi harus dibuka ke publik. Ada informasi yang bersifat terbatas dan wajib dijaga kerahasiaannya,” tegasnya.

Ke depan, Gubernur mendorong agar seluruh BUMD di Sumbar mengikuti langkah Bank Nagari dengan membentuk PPID. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan serentak di berbagai lembaga.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga mengapresiasi kontribusi Bank Nagari yang konsisten mendukung pembangunan proyek-proyek strategis di Sumbar. Mengingat, besarnya kontribusi untuk daerah, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat dukungan terhadap Bank Nagari.

“Bagi pelaku usaha yang menjalankan operasional bisnisnya di Sumbar diharapkan membuka rekening di Bank Nagari. Mari kita dukung Bank Nagari untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar bagi daerah,” ungkapnya.

Gubernur lalu menutup sambutannya dengan harapan agar Bank Nagari semakin maju dan menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau, baik di kampung halaman maupun di perantauan.

Peresmian ruang PPID Bank Nagari ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Mahyeldi, disaksikan sejumlah tokoh perbankan, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi wartawan, serta wartawan senior Sumatera Barat. ADV

Di ruang sidang megah, para legislator dan pejabat eksekutif sibuk berpesta kata dan tepuk tangan. Pidato disusun rapi, jargon-jargon kebangsaan dilontarkan, dan kamera menyorot wajah sumringah penuh percaya diri. 

Tetapi di luar gedung berpendingin udara itu, ada rakyat yang menahan perih di perut, menimbang apakah hari ini masih ada nasi tersisa untuk keluarga.

Seorang bapak tua di pinggir jalan mengaku keluarganya belum makan sejak pagi. Ironi ini menampar nurani di negeri yang katanya subur makmur, justru menyisakan anak bangsa yang terperangkap dalam lingkaran lapar.

Sementara itu, telinga publik tak henti disuguhi kabar bahwa wakil rakyat bisa menumpuk pundi hingga miliaran rupiah saban tahun. Transparansi kerap dijanjikan, tapi tak kunjung terwujud. 

Di satu sisi, rakyat diminta berhemat, bersabar, berkorban demi negara. Di sisi lain, mereka yang duduk di kursi empuk justru berpesta pora.

Merdeka, seharusnya berarti bebas dari belenggu kesenjangan. Merdeka berarti tak ada lagi anak bangsa yang terpinggirkan hanya karena perutnya kosong. 

Namun, jika yang merdeka hanya segelintir elite, sementara sebagian besar rakyat masih merintih dalam diam, maka kemerdekaan itu terasa timpang.

Kita memang merdeka dari penjajah asing. Tetapi apakah kita sungguh merdeka dari kerakusan dan ketidakadilan yang lahir dari bangsa sendiri?.

Penulis : Chairur Rahman

Selain menghadiri upacara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ia menerima penghargaan atas sinergi Polda Sumbar dalam peningkatan kualitas pelayanan Samsat tahun 2025.

Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih berlangsung khidmat dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Mahyeldi mengajak masyarakat memperkokoh persatuan demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Momentum ini menjadi pengingat kita bersama agar terus menjaga persatuan dan bergerak untuk Indonesia yang lebih maju,” kata Mahyeldi.

Usai upacara, gubernur menyerahkan sejumlah penghargaan kepada institusi dan tokoh yang dinilai berkontribusi besar dalam pembangunan daerah. Kapolda Sumbar menjadi salah satu penerima penghargaan, disusul jajaran kepolisian lain, di antaranya:

Polres Solok Selatan (peringkat I), Polres Solok (peringkat II), dan Polres Pesisir Selatan (peringkat III) sebagai kapolres terbaik dalam peningkatan penerimaan PKB 2025. Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar atas optimalisasi pelayanan PKB.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar Polisi Susmelawati Rosya, menyebut penghargaan tersebut buah kerja kolektif seluruh jajaran. “Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Sumbar tahun ini menjadi refleksi penting akan arti persatuan, pengabdian, dan sinergi dalam membangun bangsa. Bagi Polda Sumbar, penghargaan itu menjadi pemacu untuk memperkuat semangat pelayanan sekaligus meneguhkan tekad menuju Indonesia yang lebih maju.**

Rombongan dipimpin langsung Ketua Prodi MMB, Fauzan, MT, Ph.D, didampingi Prof. Dr. Bambang Istiyono, Prof. Dr. Afrizal, dan Dr. Basril Basyar, serta sejumlah mahasiswa magister. Lokasi ini dipilih karena Aie Angek termasuk salah satu kawasan paling rawan terdampak erupsi Gunung Marapi.

Ketika Marapi memuntahkan abu dan banjir lahar dingin pada Sabtu, 11 Mei 2024 lalu, Aie Angek menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Dua aliran sungai yang membawa material vulkanik melintasi kawasan itu, melumpuhkan aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber ekonomi utama nagari penghasil sayuran terbesar di Tanah Datar tersebut.

Walinagari Aie Angek menyampaikan terima kasih atas perhatian Universitas Andalas. “Kami merasa terbantu dengan adanya program ini. Ke depan, rencananya akan dipasang sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) untuk mengantisipasi bencana yang selalu mengintai nagari kami,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, masing-masing pakar memberikan pemaparan sesuai bidang keilmuan. Prof. Bambang Istiyono menjelaskan pentingnya kesiapsiagaan berbasis kontinjensi bencana. “Kita bisa terhindar dari bencana bila mampu memprediksi sejak awal,” katanya.

Sementara itu, Prof. Afrizal, ahli tanah, menekankan pentingnya pengelolaan lahan pascaerupsi. Menurutnya, beberapa bulan setelah letusan, tanah vulkanik justru menjadi lebih subur. Ia memberikan sejumlah rekomendasi pengelolaan tanah agar produktivitas pertanian tetap terjaga.

Adapun Dr. Basril Basyar, dosen komunikasi MMB, menyoroti aspek komunikasi bencana. Ia menilai penting memetakan jaringan komunikasi di masyarakat ketika bencana terjadi. “Kita harus tahu siapa tokoh yang paling sering dihubungi ketika musibah datang. Dengan begitu, sistem peringatan dan evakuasi bisa berjalan lebih efektif,” ucapnya.

Kegiatan pengabdian ini juga melibatkan mahasiswa KKN Unand yang ditempatkan khusus di Aie Angek. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana berulang dari Gunung Marapi.**

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, hadir sebagai tamu kehormatan. Didampingi jajaran direksi Bank Nagari, Mahyeldi memotong pita, menandai dibukanya ruang baru yang diklaim sebagai simbol keterbukaan informasi. “Dengan hadirnya PPID ini, saya berharap Bank Nagari semakin baik dalam melayani masyarakat, terutama soal informasi yang akurat dan cepat,” ujar Mahyeldi dalam pidatonya.

Gusti Chandra (Direktur Utama Bank Nagari)
 

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menghangatkan suasana lewat pantun singkat tentang transparansi dan peran PPID. Pantun itu disambut senyum para jurnalis yang hadir, seolah menjadi isyarat kedekatan antara institusi keuangan daerah dengan media.

Acara ini juga dihadiri sejumlah organisasi pers, termasuk Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). Pembina KJI, Basril Basyar, yang dikenal sebagai tokoh pers Sumatera Barat, menyampaikan apresiasi atas langkah Bank Nagari. Namun ia mengingatkan agar PPID tak terjebak dalam formalitas. “Satu kata ‘tunggu’ bisa fatal bagi media daring. Kita berharap PPID ini menjadi corong yang profesional dan responsif,” kata Basril.

Selain pidato, peresmian PPID dibalut dengan nuansa seni. Tasman, perwakilan Bank Nagari, membacakan syair berjudul Pesan Koran Pagi. Bait-baitnya, yang menyinggung peran media dan pentingnya transparansi, menjadi penutup simbolis yang menyatukan momen kemerdekaan dengan semangat keterbukaan.

Bagi Bank Nagari, Ruang PPID bukan sekadar ruang baru, melainkan pintu bagi hubungan lebih erat dengan publik dan pers. Di usia 80 tahun Republik, peresmian ini seakan menegaskan bahwa kemerdekaan juga berarti hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jernih dan relevan.(cr)

Di lapangan, sejumlah indikasi kejanggalan muncul. Mulai dari dugaan tidak digunakannya kisdam sebagai struktur penahan sementara untuk mencegah erosi, hingga soal pasokan material yang dituding berasal dari tambang ilegal.

Pelaksana proyek ini adalah PT. Bina Cipta Utama, dengan pengawasan oleh PT. Sarana Bhuana Jaya KSO PT. Indra Jaya (Persero) KSO PT. Rancang Mandiri. Namun, sejak proyek ini ramai dipersoalkan, baik kontraktor maupun konsultan supervisi memilih bungkam.

Pekerja Minim APD

Investigasi awal di lokasi proyek menunjukkan banyak pekerja tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan. Helm, rompi reflektif, hingga sepatu pengaman tak terlihat dipakai sebagian besar buruh. Padahal, proyek dengan kategori strategis nasional diwajibkan tunduk pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Baca : Menyorot Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam, Apakah Pelaksanaan Sesuai DED?

Material Diduga dari Tambang Ilegal

Kecurigaan lain datang dari warga setempat. Seorang warga berinisial DD mengungkapkan bahwa material batu dan pasir yang digunakan proyek ini dicurigai kuat berasal dari tambang galian C tanpa izin resmi.

“Material batu dan pasir yang dipakai, diduga diambil langsung dari lokasi pekerjaan,” kata DD, Kamis (14/8/2025).

Penggunaan Solar Subsidi untuk Alat Berat

Isu bahan bakar minyak (BBM) menambah daftar panjang dugaan penyimpangan. DD menuturkan pernah melihat sebuah mobil pikap hitam membawa jerigen 35 liter berisi solar menuju lokasi proyek. Temuan itu memunculkan dugaan bahwa kontraktor menggunakan BBM bersubsidi, alih-alih BBM industri non-subsidi yang diwajibkan untuk proyek pemerintah.

“Tidak ada tangki berkapasitas 5.000 liter atau drum Pertamina 250 liter di lokasi. Itu aneh untuk proyek sebesar ini,” ujar DD.

Spesifikasi Teknis yang Dipertanyakan

Selain material dan BBM, mutu pekerjaan juga dipersoalkan. DD menuding pelaksanaan teknis jauh dari standar yang ditetapkan dalam Detail Engineering Design (DED). Pemasangan batu misalnya, dinilai asal-asalan dan berpotensi merusak kualitas struktur dalam jangka panjang.

Publik pun bertanya, apakah seluruh material benar-benar diuji sesuai prosedur? Ataukah proyek ini dijalankan sekadar untuk mengejar target serapan anggaran?

Bungkamnya Pihak Berwenang

Untuk mengonfirmasi dugaan tersebut, mitrarakyat.com berupaya menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Ilyas Firman, pada Jumat (18/7/2025). Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban. Hal serupa terjadi ketika wartawan menghubungi pihak kontraktor, Win Penes, yang juga memilih diam.

Kebungkaman ini justru memperkuat dugaan adanya aroma persengkongkolan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Publik Menunggu Transparansi

Masyarakat Payakumbuh berharap agar pemerintah pusat dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Mereka mendesak agar pekerjaan proyek ini benar-benar mengikuti kaidah teknis, mulai dari spesifikasi material, penggunaan BBM non-subsidi, hingga penerapan standar keselamatan kerja.

Jika tidak, proyek yang seharusnya menjadi solusi pengendalian banjir ini bisa berubah menjadi bom waktu, sekaligus simbol buruknya tata kelola proyek negara.

Media masih tahap mengumpulkan data-data dan menunggu klarfikasi pihak berwenang sampai berita ini ditayangkan. 

Penulis : Chairur Rahman

Sasana ini lahir dari tekad Firman Syafie, mantan atlet kick boxing, yang ingin mengembalikan kejayaan bela diri di Ranah Minang. “Tujuan saya sederhana: mencetak generasi berprestasi,” kata Firman, Jumat pekan lalu, di sela-sela latihan.

Kini, 25 atlet dibina secara rutin, dari anak-anak berusia sembilan tahun hingga remaja 19 tahun. Latihan mereka memadukan teknik dasar kick boxing dengan pembinaan mental juara. “Latihan keras di sini bukan hanya soal fisik, tapi juga disiplin dan keberanian,” ujar Firman.

Hasilnya mulai terlihat. Sepanjang 2024, atlet Hulubalang Minang Kabau mengoleksi dua emas dan satu perak di berbagai kejuaraan. Pada Juli lalu, tiga petarung sasana ini berlaga di Kejurnas Jakarta Open, membawa pulang satu emas, satu perak, dan satu perunggu. “Ini bukti pembinaan sejak dini membuahkan hasil,” ucap Firman.

Meski fasilitas masih terbatas, Firman tak gentar. Ia berharap dukungan pemerintah dan masyarakat mengalir, agar para petarung muda ini bisa melangkah ke pentas dunia. “Kami ingin Hulubalang Minang Kabau menjadi kebanggaan Sumatera Barat,” katanya.

Penulis : Chairur Rahman

Ketua Gapeksindo Padang–Mentawai, Ir. Erwin Isril, S.T., M.T., IPP, memenuhi undangan khusus Kepala Cabang PT Jamkrindo Padang, Yusra Tanjung, untuk menghadiri pertemuan resmi di kantor Jamkrindo, Padang, pekan ini.

Pertemuan itu dihadiri jajaran manajemen Jamkrindo Cabang Padang dan PT Tribina, distributor resmi peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Fokus utama pembahasan adalah penguatan dukungan dan layanan bagi anggota Gapeksindo, khususnya dalam akses pembiayaan proyek.

Jamkrindo menyatakan komitmennya membantu pelaku usaha jasa konstruksi melalui skema penjaminan kredit, penjaminan proyek pemerintah, surety bond, dan bank garansi. “Kami ingin memastikan badan usaha konstruksi memiliki kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dan kelancaran proyek,” kata Yusra Tanjung.

Erwin Isril menyambut baik komitmen itu. “Gapeksindo sangat mengapresiasi dukungan Jamkrindo. Semoga kemitraan ini semakin kuat dan memberi manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Gapeksindo adalah asosiasi nasional yang mewadahi badan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Sementara Jamkrindo, BUMN penjaminan kredit, memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

MR.com, Padang| Sepekan terakhir, isu pengadaan tenaga outsourcing di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali menyeruak. Namun, saat dimintai klarifikasi, Kepala Satpol PP, Chandra Eka Putra memilih diam seribu bahasa.

Sikap ini menimbulkan tanda tanya di publik. “Sebagai pejabat publik, mestinya Kasat Pol PP tidak boleh diam. Karena diamnya itu justru bisa memunculkan persoalan baru,” kata Rozi Andeska, warga Kota Padang, Kamis (14/8/2025).

Rozi menilai, ketertutupan informasi bukan hanya menghambat transparansi, tapi juga dapat menguatkan dugaan adanya praktik komitmen fee antara perusahaan penyedia outsourcing dengan Kasat Pol PP. “Kalau pejabatnya bungkam, publik wajar curiga,” ujarnya.

Baca berita terkait : Diduga Oknum Timses Intimidasi Kepala Dinas di Padang

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Pemberitaan sebelumnya memuat kesaksian seorang narasumber berinisial DD. Ia mengaku pernah mengetahui manuver seorang oknum berinisial DV, yang mengaku tim sukses Wali Kota Fadly Amran saat Pilkada, menawarkan jasa outsourcing ke sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tawaran itu, kata DD, dibarengi perjanjian komitmen fee sebesar 10 persen.

Dengan membawa nama besar Fadly Amran, DV diduga leluasa menemui para kepala instansi di lingkungan Pemkot Padang. “Tidak mungkin penawaran itu langsung disetujui tanpa alasan kuat,” kata DD.

Praktik semacam ini, menurut pengamat politik lokal, bisa menjadi batu sandungan bagi citra Fadly Amran, apalagi menjelang tahun politik. “Isu semacam ini, jika tidak direspons cepat dan terbuka, akan menjadi bola liar yang merugikan elektabilitas petahana,” ujar seorang analis yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Chandra belum memberikan jawaban resmi. Redaksi masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini dityangkan.

Penulis : Chairur Rahman

Gerakan ini merupakan kolaborasi Polri dan Perum Bulog untuk menekan lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah.

“GPM adalah wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat. Tujuannya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tidak ada lagi beras dijual di luar HET,” ujar Gatot dalam sambutannya.

Sumatera Barat termasuk dalam zona dua, dengan HET beras medium Rp 13.100 per kilogram. Gatot menegaskan program ini selaras dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Selain beras, komoditas seperti minyak goreng dan telur juga dijual dalam program ini.

Polda Sumbar, kata Gatot, telah menyiapkan stok beras 15 ribu ton hingga Desember. Setiap hari, sedikitnya 200 ton disalurkan melalui 19 polres, 157 polsek, dan layanan mobile.

“Kami juga membuka layanan WhatsApp agar masyarakat tak perlu datang ke lokasi. Cukup pesan, polisi akan antar,” ujarnya.

Kepala Bulog Sumbar Darma Wijaya memastikan stok beras di daerah aman. “Masyarakat tidak usah panik. Kami mendukung penuh program GPM ini,” katanya.

Dukungan serupa datang dari Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, yang menyiapkan tambahan komoditas seperti cabai dan bawang.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyebut GPM sebagai langkah strategis di tengah tekanan harga pangan. Peluncuran ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, Wakapolda Brigjen Pol Solihin, Irwasda Kombes Pol Guritno Wibowo, pimpinan Bulog wilayah Sumbar, serta pejabat utama Polda Sumbar.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Dalam dokumen yang beredar, spesifikasi pada sejumlah proyek mencantumkan nama merek tertentu. Penyebutan itu tidak disertai frasa “atau setara” yang secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Aturan tersebut melarang penyebutan merek kecuali ada alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau aturan jelas melarang mencantumkan merek tanpa alasan teknis yang kuat, kenapa ini bisa lolos? Apalagi tanpa ‘atau setara’, itu sama saja mengarahkan ke pemenang tertentu,” kata seorang peserta tender yang enggan disebut namanya kepada media ini, Rabu, (13/8/2025).

Berdasarkan penelusuran, proyek-proyek yang diduga “main merek” antara lain:

Pembangunan Pustu Tamparungo – Rp1,054 miliar (Dinas Kesehatan)

Pembangunan Pustu TBA Selatan – Rp1,054 miliar (Dinas Kesehatan)

Pembangunan Pustu Sumpur Kudus Selatan – Rp1,054 miliar (Dinas Kesehatan)

Renovasi Rumah Perlindungan Sementara dan Penyediaan Peralatannya – Rp2,934 miliar (Dinas Sosial)

Ketua LSM KOAD Sumbar, Sulaiman, mengingatkan bahwa praktik penyebutan merek tanpa dasar hukum sah bukan hanya pelanggaran teknis. 

“Ini pintu masuk modus pengaturan tender. Sanksinya bisa berat, mulai dari pembatalan lelang, pencabutan sertifikat pejabat pengadaan, hingga jerat UU Tipikor jika ada bukti aliran manfaat,” ujarnya.

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat dijatuhi hukuman penjara hingga seumur hidup dan denda maksimal Rp1 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, pihak UKPBJ Kabupaten Sijunjung belum memberi pernyataan resmi. Publik kini menanti penjelasan dasar hukum apa yang membuat UKPBJ berani “main merek” di tengah aturan yang jelas melarang?.(tim)

Editor : Chairur Rahman

DD menyampaikan keterangan itu pada Rabu, 13 Agustus 2025, di Padang. Menurutnya, DV melakukan tekanan dengan membawa nama Fadly Amran kepada pimpinan instansi seperti, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan dinas lainya.

“DV meminta agar pimpinan instansi tersebut mau bekerja sama dengan perusahaan outsourcing yang ia bawa,” kata DD.

DD merinci, jumlah tenaga outsourcing yang dibawa DV mencapai 550 orang melalui dua perusahaan. Rinciannya, 100 tenaga Dinas Perhubungan direkrut oleh PT Sinergi Prima Servisindo (SPS). Sementara 150 personel Satpol PP direkrut melalui PT Gito Perdana Sejahtera dan 400 orang di dinas lainnya.

Menurut DD, ada dugaan kesepakatan menguntungkan antara DV dan pihak perusahaan. “Diduga perusahaan menjanjikan fee 10 persen setiap bulan. Jika dihitung dari total gaji pekerja outsourcing sekitar Rp1,8 miliar, DV menerima sekitar Rp180 juta per bulan,” ujarnya.

Upaya konfirmasi kepada DV melalui sambungan telepon ke nomor +62 812-6660-0XXX pada hari yang sama tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini dimuat, DV belum memberikan klarifikasi.

Redaksi masih berupaya mengumpulkan data tambahan dan meminta keterangan dari pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman

Dinas PUPR pada 2024 menganggarkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp41,56 miliar, dengan realisasi hingga 31 Oktober baru Rp20,57 miliar atau 49,50 persen. Salah satu paket yang dibiayai adalah pembangunan Jembatan Lubuak Nago, yang digarap PT Amar Permata Indonesia (API) berdasarkan kontrak 01/KONTRAK-BM/PJBT/PUPR-LK/2024 tertanggal 4 Juni 2024 senilai Rp3,88 miliar.

Kontrak menetapkan masa pelaksanaan 179 hari kalender, berakhir 29 November 2024. Namun, laporan konsultan pengawas yang diperoleh Tempo menunjukkan proyek terlambat rampung, hingga dua kali site coordination meeting (SCM) digelar.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (5), penyedia yang terlambat dikenakan denda sebesar 1/1000 nilai kontrak per hari keterlambatan. Untuk keterlambatan 20 hari, hingga 19 Desember 2024, denda minimal seharusnya mencapai Rp69,91 juta.

Faktanya, dokumen resmi penetapan denda oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ditemukan. “Sepertinya sengaja dibebaskan dari denda,” kata seorang sumber di internal dinas.

Pasal 93 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mewajibkan PPK menjatuhkan denda tanpa pengecualian. Mengabaikan hal ini tak hanya melanggar administrasi, tapi berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Jika dugaan ini terbukti, para pihak bisa dijerat Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman penjara seumur hidup atau hingga 20 tahun, dan denda maksimal Rp1 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota belum memberi klarifikasi. PT Amar Permata Indonesia juga tak merespons upaya konfirmasi. Sementara itu, media masih menelusuri dokumen dan keterangan tambahan untuk mengungkap siapa yang bermain di balik proyek jembatan molor tanpa denda ini.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, panitia yang diketuai Agung Putra Hermawan merangkai sejumlah lomba. Ada get ball, tenis meja, dan bulutangkis. Cabang-cabang itu bukan hanya menguji kelincahan dan strategi, tapi juga kekompakan menjadi sesuatu yang jarang tersaji di meja kerja.

Sejak pagi, para pegawai menjadi “atlet” dadakan. Mereka yang biasa sibuk di balik tumpukan berkas kini berlari, menangkis, atau memukul bola dengan penuh semangat. 

Sorakan dukungan mengiringi setiap poin, tawa pecah di sela-sela kesalahan konyol. “Kami ingin kegiatan ini menjadi wadah kebersamaan. Semua pegawai terlibat, mulai dari staf administrasi hingga pejabat eselon. 

Tidak ada sekat jabatan di sini, yang ada hanya semangat sportivitas,” ujar Agung.

Puncak acara akan digelar Sabtu, 16 Agustus 2025. Selain penyerahan hadiah bagi para pemenang, panggung hiburan disiapkan dengan suguhan musik dan atraksi yang dijanjikan “lebih meriah” dari tahun lalu.

Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf, menekankan bahwa perayaan kemerdekaan bukan hanya seremonial tahunan. “Momentum kemerdekaan ini menjadi perekat kebersamaan sekaligus pemacu semangat kerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Bagi Dinas BMCKTR, lomba-lomba ini lebih dari sekadar adu ketangkasan. Di tengah kompetisi yang ketat, persaudaraan tetap menjadi juara sejati. Dan ketika bendera merah putih berkibar di halaman kantor pada puncak acara nanti, ia akan menandai bukan hanya perayaan kemerdekaan, tapi juga tekad bersama membangun Sumatera Barat yang lebih maju.

Penulis : Chairur Rahman

Berdasarkan hasil uji petik kuantitas dan kualitas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat pada 2024, ditemukan kekurangan volume dan mutu terpasang dengan potensi kerugian negara mencapai Rp100,97 juta.

Dua item pekerjaan utama yang bermasalah adalah:

Laston Lapis Aus (AC-WC): volume kontrak 2.171,77 m³, terpasang hanya 2.107,61 m³.

Lapis Pondasi Agregat: volume kontrak 3.074,29 m³, terpasang 3.048,74 m³.

Selisih itu, menurut sumber internal di lingkungan PUPR, bukan kesalahan hitung biasa. Sumber tersebut menyebut adanya dugaan aliran dana ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pengguna Anggaran (PA) agar kekurangan volume dibiarkan dan pembayaran tetap dibayarkan penuh.

Proses Pengadaan Mencurigakan

Meski menggunakan mekanisme e-purchasing yang mestinya menjamin transparansi proyek ini diduga diarahkan kepada PT AMS sejak awal. “Sudah dikondisikan,” kata sumber yang enggan disebut namanya.

Kronologinya

Tahap pengadaan, PT AMS ditunjuk lewat e-purchasing tanpa kompetisi terbuka yang ketat.

Pelaksanaan pekerjaan diduga terjadi pengurangan volume, namun tidak ada intervensi dari pengawas. Serah terima 6 Mei 2024, meski volume kurang, pekerjaan tetap diterima resmi oleh Dinas PUPR.

Pola ini identik dengan modus korupsi proyek infrastruktur: mengurangi material untuk menekan biaya, lalu membagi keuntungan dengan pejabat yang mengesahkan pembayaran.

Jika terbukti, praktik ini melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, PT AMS dan pejabat Dinas PUPR Padang Pariaman belum memberikan keterangan. Diamnya para pihak justru menambah tebal dugaan bahwa proyek miliaran rupiah ini sejak awal lebih menguntungkan segelintir orang ketimbang rakyat.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Selain minimnya aktivitas fisik di lapangan, sejumlah dugaan mengarah pada praktik “jual proyek” yang melibatkan pihak ketiga untuk mengalihkan kontrak secara bawah tangan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari LPSE, pemenang tender proyek tersebut adalah PT. Hikmah Hidup Gemilang, yang memperoleh kontrak senilai Rp88.467.708.657, hasil koreksi dari pagu semula yang mencapai Rp97.171.000.000. 

Penurunan hampir 9% tersebut menandakan ada kejanggalan dalam proses penganggaran, meski hanya 9 dari 50 peserta tender yang mengajukan penawaran. Penandatanganan kontrak direncanakan berlangsung antara 23 April hingga 20 Juni 2025, namun hingga saat ini, tidak ada perkembangan signifikan di lapangan.

Perusahaan Pemenang Diduga Fiktif

Kecurigaan publik semakin berkembang setelah temuan mengejutkan yang diungkap oleh Center for Budget Analysis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, melaporkan hasil investigasi timnya yang menunjukkan dugaan bahwa PT. Hikmah Hidup Gemilang mungkin adalah perusahaan fiktif. 

Menurut Uchok, alamat yang tercantum dalam dokumen lelang ternyata bukanlah kantor perusahaan, melainkan sebuah rumah tinggal di kompleks perumahan.

“Menurut keterangan warga setempat, alamat yang tertera di dokumen lelang adalah rumah nomor 12A, yang tidak memiliki plang nama perusahaan. Ini adalah pelanggaran yang sangat serius dan bisa jadi indikasi adanya rekayasa sejak awal,” kata Uchok dengan tegas.

Modus Jual Proyek di Bawah Tangan dan Terencana

Praktik jual proyek atau take over bawah tangan bukanlah hal baru dalam dunia pengadaan barang dan jasa. Setelah memenangkan tender, perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis atau modal sering kali mencari pihak lain untuk melaksanakan proyek tersebut dengan imbalan tertentu. 

Praktik semacam ini melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dapat dikenai sanksi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kekosongan Aktivitas Jadi Tanda-Tanda Kejanggalan

Pantauan di lapangan, hingga awal Agustus 2025, menunjukkan tidak ada aktivitas signifikan di lokasi proyek. Tidak ditemukan alat berat, material, atau papan proyek yang biasanya menjadi penanda dimulainya pekerjaan. 

Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa PT. Hikmah Hidup Gemilang tidak berniat melaksanakan proyek tersebut dan berpotensi mencari cara untuk “menjual” kontrak kepada pihak lain yang lebih berkapasitas.

Publik Menunggu Tindakan Tegas

Kasus ini menambah panjang daftar proyek pemerintah yang tersandung dugaan penyimpangan sejak tahap lelang. Publik kini menantikan langkah tegas dari Kementerian Perhubungan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan aparat penegak hukum untuk memeriksa ulang seluruh dokumen lelang, memverifikasi legalitas perusahaan pemenang, serta mengusut dugaan persekongkolan yang merugikan keuangan negara.

Media ini terus berupaya mengumpulkan data dan informasi tambahan, sembari menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait sebelum merilis temuan terbaru.(tim)

Editor : Chairur Rahman